Kode Pengaturan Template
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

etika pemerintahan di irak

Karena situasi politik di irak yang sering berperang mulai dari sengketanya dengan iran, kemudian menyerbu Kuwait, dan setelah itu di keroyok pasukan multinasional pimpinan amerika serikat, maka pimpinan pemerintah irak tidak akan di gangu-gugat karena negara yang suka berperang sudang barang tentu rakyatnya membutuhkan pimpinan yang tirani, agar kekalahan tidak diderita oleh perang itu sendiri.

Sejak tahun 1958 irak hanya mempunyai undang-undang darurat, presiden irak yang sekaligus sebagai kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan tidak terbatas, karena selain menganggkat menteri-menteri (cabinet) dan panglima tertinggi angkatan bersenjata, juga menjadi komando dewan revolusi.

Pihak legislative yang di pengaruhi oleh dewan nasional yang seluruh anggotanya diangkat oleh presiden, oleh karena lembaga ini tidak berfungsi sama sekali. Sedangkan lembaga yudikatif memiliki tiga tingkatan yaitu masing-masing tingkat kasasi, tingkat banding dan tingkat pertama

Disamping itu juga ada pengadilan revolusioner untuk pengadilan yang menyangkut keamanan negara, misalnya adanya bahaya subversive baik dari luar maupun dalam negeri yang memang sering terjadi.

Dalam infra struktur politik, satu-satunya partai politik yang kuta dan berkuasa mempengaruhi pemerintahan adalah parta social baath, yang beraliran kiri (sosialis komunis)

Namun di samping itu yang cukup merisaukan pemerintahan sebagai oposisi adalah kelompok Suku Kurdi, yang kepentingannya terwakili di parlemen lewat partai demokratik kurdi.

Itulah sebabnya presiden Saddam Hussein sangat potensial mengajak bangsa dan negaranya berperang, baik ketika melawan republic Islam Iran, kerajaan Kuwait, kerajaan arabsaudi, maupun saat melawan pasukan multinasional pbb yang di pimpin amerika serikat.

Kini irak telah hancur bersama musnahnya peradaban di Baghdad, yang tersisa hanyalah perang gerilyawan kota.

Posting Komentar untuk "etika pemerintahan di irak"