hubungan birokrasi dengan demokrasi - celotehpraja.com
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

hubungan birokrasi dengan demokrasi

BIROKRASI DENGAN DEMOKRASI

by.
Dra. DARA AISYAH, M.Si

Berbicara tentang birokrasi sering kali kita asumsikan dengan urusan yang berbelit-belit, prosedur yang panjang dan memakan waktu yang lama, pokoknya selalu mendapat “tanda” negatif dari pendengarnya. Hal ini akan menjadi lebih transparan apabila kita memantau birokrasi yang berhubungan atau berurusan dengan organisasi formal, islam maupun non islam, negeri maupun swasta.
Pembahasan birokrasi selalu menarik untuk dibicarakan baik sebagai bahan diskusi maupun sebagai bahan kajian ilmiah untuk diperdebatkan dengan tujuan mencari solusinya. Apalagi topik yang akan dikaji ada hubungannya dengan demokrasi sehingga memerlukan suatu pemikiran yang serius untuk menelaah dan menilai akibat-akibat yang terjadi dan yang ditimbulkan oleh aksi birokrat dalam konteks demokrasi yang perlu diperbaiki.

Namun apakah sudah menjadi hal yang sulit direform bahwa birokrasi selalu menghambat kemudahan, kemajuan dan perkembangan suatu sistem politik khususnya memperkecil ruang gerak demokrasi. Tulisan ini mencoba menjabarkan birokrasi berkaitan dengan demokrasi dan melihat posisi itu melalui Rekonstruksi. Oleh karena itu lebih baik dijelaskan terlebih dahulu apa birokrasi dan demokrasi itu Bagaimana kontribusinya terhadap demokrasi Bagaimana posisi birokrasi dengan demokrasi melalui rekonstruksi bagaimana situasi problematik yang terjadi di Indonesia dan strategi seperti apa yang dapat diterapkan di Indonesia sehingga antara birokrasi dan demokrasi bisa direkonstruksi.


A. Konsep Birokrasi

Dalam kamus Akademi Perancis tahun 1798, Birokrasi diartikan :"kekuasaan,pengaruh dan para kepala dan star biro pemerintahan. Sedangkan menurut kamus bahasa Jerman edisi 1813, birokrasi di definisikan sebagai:"wewenang atau kekuasaan dari berbagai departemen pemerintahan.” Birokrasi sebagai suatu sistem organisasi formal dimunculkan pertama sekali oleh Max Weber pada tahun 1947, menurutnya birokrasi merupakan tipe ideal bagi semua organisasi formal. Ciri organisasi yang mengikuti sistem birokrasi ini ciricirinya adalah pembagian kerja dan spesialisasi, orientasi impersonal, kekuasaan hirarkis, peraturan-peraturan, karir yang panjang, dan efisiensi. Cita-cita utama dari sistem birokrasi adalah mencapai efisiensi kerja yang seoptimal mungkin. Menurut Weber organisasi birokrasi dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia sehingga sampai pada sasarannya, karena organisasi birokrasi punya struktur yang jelas tentan kekuasaan clan orang yang punya kekuasaan mempunyai pengaruh sehingga dapat memberi perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lain (Robert Denhard, 1984 : 26,32). Organissasi mengopcrasikan prinsip-prinsip dasar hirarki kantor dimana ada garis-garis yang jelas dari atasan dan bawahan. Menurut Herbert M.Levine, birokrasi kadang-kadang digunakan dalam suatu hal yang diremehkan, boleh dikatakan artinya canggung, tidak imaginatif, kaku, dan para administrator pemerintah yang tidak efisien (Herbert M.Levine, 1982 : 240). Birokrasi memainkan peranan aktif di dalam proses politik di kebanyakan negara dan birokrasi menggunakan banyak aktifitas-aktifitas, diantaranya usahausaha paling penting berupa implementasi Undang-Undang, persiapan proposal legislatif, peraturan ekonomi, lisensi dalam perekonomian dan masalah-masalah profesional, dan membagi pelayanan kesejahteraan (Herbert M.Levine, 1.982: 241). Masyarakat didominasi oleh para birokrat, ditulis oleh James Burnham tahun 1941 yang menekankan pentingnya kelompok manajerial di dalam perekonomian, dan tidak ada pemisahan yang tajam antara kelompok manajerial clan pejabat politik (Martin Albrow, 1989 : 100) Berdasarkan tulisan tersebut James memberi persamaan antara kekuasaan kelas para manajer dengan kelas para birokrasi negara.

Masyarakat yang dibentuk dan diperintah oleh para birokrat akan menjadi masyarakat -masyarakat birokratis yang nantinya masyarakat tersebut akan menjadi birokrasi-birokrasi masyarakat yang patuh dan tunduk pada pengaruh sikap-sikap dan nilai-nilai para birokrat, karena adanya perubahan sikap dari masyarakat akan bergantung kepada pengaruh para birokrat. Hal ini akan cepat menjerat masyarakat akan runtuhya nilai-nilai demokrasi sehingga ada suatu pertentangan dengan nilai nilai tersebut yang dianggap sebagai suatu problema yang memerlukan pemecahan.


B. Konsep Demokrasi

Pada tulisan ini perhatian kita tertuju pada masalah birokrasi dan hubungannya dengan demokrasi. Selama masih ada tipe-tipe pejabat negara dan seperangkat nilai yang dianggap sebagai bagian inheren dalam demokrasi yang sebenamya. maka masalah birokrasi dan demokrasi tidak akan pernah berhenti.
Cara pandang tentang demokrasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan sejalan dengan semakin kompleksnya hubungan antar warga. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, menurut bahasa Yunani, definisi yang paling singkat tentang demokrasi adalah apa yang diucapkan oleh Abraham Lincoln di Gettysburg, Pensylvania, Arnerika Serikat tahun 1863 yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat Esensi dari demokrasi adalah bahwa rakyat memerintah atau melakukan pemerintahan oleh dirinya (government by the people) (majalah Koridor, 1994: 3,4), demokrasi magandung dua dimensi kontes dan partisipasi yang menurut Robert Dahl merupakan hal menentukan bagi demokrasi. Demokrasi juga mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu (Samuel P. Huntington, 1995 : 6). Demokrasi berarti liberte, egalite, fraternite, dimana ada kontrol yang efektif. oleh warga negara terhadap kebijakan pemerintah. David Held menyatakan ada 7 prinsip utama penyelenggaraan negara berdasarkan demokrasi yaitu:
  1. masyarakat harus memerintah dalam arti semua harus terlibat dalam membuat undang-undang, memutuskan kebijaksanaan umum dan melaksanakan hukum dan administrasi pemerintahan. ©2003 Digitized by USU digital library 3
  2. masyarakat secara perseorangan harus terlibat dalam pembuatan keputusan yang penting dalam arti memutuskan hukum-hukum publik dan masalahmasalah kebijaksanaan umum.
  3. para penguasa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakantindakannya kepada masyarakat .
  4. para penguasa harus bertanggung jawab kepada perwakilan dari masyarakat.
  5. para penguasa harus dipilih oleh masyarakat.
  6.  para penguasa dipilih melalui representatif/perwakilan dari masyarakat dan
para penguasa harus bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. (prisma No.4 tahun XXI, 1992 : 32). Kalau kita amati model demokrasi David Held diatas, maka untuk kasus negara berkembang seperti Indonesia demokrasi yang muncul sangat bergantung kepada perilaku elit politik dan struktur budaya, ekonomi dan ideologi yang menjadi anutan, khususnya dalam cara pandang terhadap pembangunan politik. Demokrasi yang dapat menghambat nilai-nilai kultural menurut seorang Indonesianist Benedict R.O'G Anderson yaitu prinsip ajaran demokrasi pandangan Jawa yang sangat mempengaruhi sistem politik dan proses demokratisasi Indonesia. Basis kultural dalam pemerintahan Orde Baru di Indonesia itu dapat dilihat dari bagaimana hubungan antara elit politik dengan warga negara sebagai hubungan antara kawulo  dan gusti, antara kekuasaan di kalangan "wong ghede dan wong cilik”. Usaha demokratisasi masih memerlukan rentang waktu yang cukup panjangnbagi lembaga-lembaga politik, rezim yang memerintah, maupun nilai masyarakatnyansendiri dalam memaksimalkan upaya yang ada menuju iklim demokratisasi yangndiidam-idamkan.

C. Kontribusi birokrasi dengan Demokrasi

Kebanyakan orang menganggap bahwa konsep birokrasi sebagai administrasinyang tidak efisien dan rasional, mencakup aplikasi kriteria evaluatif dan spesifikasi sifat nilai-nilai tersebut (Martin Albrow,1989 : 1 07). Konsep birokrasi cendrung dianggap sebagai suatu aspek ancaman terhadap demokrasi, apalagi konsep birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, konsep ini diamati secara serius karena mendiskusikan tentang pejabat-pejabat negara yang menjalankan tujuan-tujuan demokrasi. Perlu dipertanyakan apakah tindakan tergantung pada bagaimana nilai-nilai demokrasl Itu ditafsirkan dan mana diantara penafsiran itu yang dipandang salah. Friedrich dan Finer prihatin terhadap masalah kesesuaian praktek-praktek administrasi negara modem dengan nilai-nilai demokrasi, karena mereka percaya bahwa bukan kekuasaan yang dijalankan pejabat yang menimbulkan masalah tetap cara menggunakan kekuasaan itulah yang menjadi masalahnya, untuk itu perlu dilihat bagaimana masing-masing karakteristik antara birokrasi dan demokrasi digunakan dalam usaha mendiagnosis dan menyembuhkan masalah yang terjadi. Martin Albrow membedakan tiga posisi dasar tentang fungsi-fungsi pejabat di negara demokrasi, yaitu
  1.  pejabat menuntut kekuasaan terlalu besar dan perlu dikembalikan padafungsinya semula.
  2.  pejabat benar-benar merniliki kekuasaan dan tugas yang semakin besar sehinggajabatan tersebut  harus dijalankan secara bijaksana .
  3. kekuaasaan perlu bagi para pejabat sehingga harus dicari metode-metode pelayanan yang dapat disalurkan bersama-sama. ©2003 Digitized by USU digital library 4
Problema yang harus dipecahkan untuk dapat menumbuh kembangkan demokrasi dengan menempatkan birokrasi secara konsisten di dalam sistem politik. Dalam sistem politik demokrasi liberal yang berawal dari Maklumat Wakil Presiden No.X tertanggal 3 November 1945. terwujud konfirmasi, dimana politik yang ikut menentukan sosok administrasi pemerintah pada waktu itu. Posisi infrastruktur politlk vis-a-vis suprastruktur politik secara relatif lebih kuat, menciptakan suatu sosok sistem politik bureau-nomia (Moeljarto Tjokrowinoto, 1996: 159). Menurut teori, agar dapat memahami birokratisasi dalam pembanguna nasional, di Indonesia terlebih dahulu didekatkan melalui 2 konsep yaitu :
  1. konsep masyarakat politik birokratik yang dikembangkan pertama sekali oleh Fred Riggs (1966) dan digunakan oleh Karl D.Jackson (1978) dalam konteks Indonesia.
  2.  konsep kapitalisme birokratik yang dirumuskan oleh Wittfogel (1957).
Berdasarkan konsep Jackson tersebut maka ciri-ciri pokok masyarakat politik birokratik adalah :
  1. lembaga politik yang dominan adalah aparat birokrasi
  2. lembaga–lembaga politik lainnya, seperti parlamenter, partai politik, dan kelompok kepentingan semuanya lemah dan tidak mampu melakukan kontrol terhadap birokrasi.
  3. masa diluar birokrasi secara politis dan ekonomis pasif, sehingga menyebabkanlemahnya peranan partai politik dan dampaknya semakin memperkuat peranan birokrasi.
Bertitik tolak dari ciri-ciri tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa birokrasi di Indonesia cendrung mendekati ke tiga ciri tersebut, sehingga perlu dipertanyakan kemampuan masyarakat politik birokratik ini untuk melaksanakan pembangunan ,terutama pembangunan yang mampu mengantisipasi dan menahan gejolak-gejolak eksternal sehingga bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang memadai, yang dapat mendistribusikan secara merata hasil dari perjuangan masyarakat tersebut. Ada tiga kecendrungan yang dialami oleh setiap birokrasi, yaitu pertama proses weberisasi, yaitu suatu proses dimana suatu biroksasisemakin mendekati tipe ideal sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber.Kedua, proses parkinsonisasi yaitu proses dimana birokrasi cendrung menuju kedalam keadaan patologis sebagaimana pernah diduga kuat oleh C.Northcote Parkinson Ketiga, proses orwelisasi, yaitu kecendrungan birokrasi semakin menguasai masyarakat, untuk birokrasi di Indonesia agaknya cendrung ke arah parkinsonisasi dan orwelisasi ketimbang ke arah weberisasi.(Muhadjir Effendy, dalam jurnal Bestari, januari-april 1995 : 27,28 ). Menurut analisa Dr.Muhadjir Darwin yang menyimpulkan bahwa birokrasi di Indonesia sedang “sakit” dengan titik tekanannya berdasarkan hukum Parkinson, sedangkan parameter birokrasi “ sehat “ yang dijadikan sandaran adalah konsep birokrasi weber tetapi pada kenyataanya selalu menimbulkan masalah, karena ciriciri organisasi yang diharapkan terlalu ideal sehingga kadang kala belum tentu cocok dengan kondisi atau situasi di suatu negara.

D. Dampak Kekuasaan Birokrasi Terhadap Kondisi Demokrasi

     kekuasaan birokrasi menimbulkan pertanyaan yang menyebabkan para ilmuan mulai berpikir. Adil dan perlakuan yang sama bagi seluruh penduduk ternyata membutuhkan seperangkat hukum yang kompleks da peraturan-peraturan administratif, untuk dapat berfungsi, setidak-tidaknya masyarakat harus memberikan pengertiannya karena pada kenyataannya jumlah polisi tidak cukup banyak di dalam melakukan kontrol atas penerapan hukum, dengan demikian keadaan menjadi sulit bila masyarakat cendrung tidak mematuhi hukum.
Dalam jangka pendek, tentu saja birokrasi dapat memerintah masyarakat tanpa Menimbulkan perlawanan mereka Namun sebagaimana kita juga pemah belajar dari masa lampau, kerelaan yang pertama-tama bersifat pasif pada akhimya membangkitkan rasa ketidakberdayaan. Hal ini kemudian dicetuskan dalam bentuk protes yang mengacaukan suasana. Apabila kita menunggu sampai suasana itu benar-benar terjadi, inilah yang disebut antitesis demokrasi. Sedikit kepatuhan sudah merupakan suatu kondisi bagi demokrasi. Bila pemerintah harus memaksa kepatuhan yang sepenuhnya, hal ini berarti mengurangi demokrasi. Kepatuhan tanpa syarat pada hakikatnya menghindari kritik dan ketidaksepakatan yang menjadi inti demokrasi (Peter M.Blau. Marshall. dan W..Meyer .1987: 202.203). Bila kita lihat contoh di Indonesia, bahwa masyarakat wajib pajaknya sudah lelah dengan seabrek peraturan yang harus dipatuhi. sehingga ada kesan terpaksa untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dan sulit menciptakan masyarakat yang sadar pajak dalam sistem yang diterapkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Pada dasamya masyarakat lebih menginginkan terciptanya kesadaran daripada kepatuhan. Ibarat seorang pencuri bertobat untuk tidak akan mengulangi perbuatannya karena dia takut kepada Allah (sadar bahwa mencuri itu perbuatan dosa), daripada takut karena adanya ganjaran hukuman yang menantinya, sehingga sulit untuk mencapai tahap masyarakat yang "marginal detterence". kalau mentalnya masih mental pencuri.

Nilai-nilai demokratis tidak saja berarti tujuan-tujuan masyarakat yang ditentukan oleh keputusan mayoritas. tetapi juga bahwa tujuan-tujuan tadi diterapkan melalui metode-metode efektif yang ada, yakni dengan memantapkan organisasi-organisasi sifatnya yang lebih birokratis daripada berupa pengaturan secara demokratis. Keberadaan birokrasi-birokrasi semacam itu tidak merusak nilainilai demokrasi. Jika birokrasi berlebihan maka masyarakat dirugikan karena masyarakat punya otonomi yang terbatas, karena freewill terbatas untuk masyarakat, karena belum tentu yang dilakukan birokrat baik, baik juga untuk rnasyarakat. Birokrasi sulit untuk direm karena ada dorongan dari dalam (birokrat itu sendiri) ataupun dari luar seperti :

  1. dorongan politik, yaitu : tuntutan dari rnasyarakat sehingga membuat birokrasi menjadi lebih besar peranannya, adanya tuntutan negara semakin berkembang terus, yang meminta negara untuk menyelesaikannya dan meminta negara melayani hal tersebut sebagai contoh yaitu negara yang demokratis.
  2. dorongan ekonomi.
  3. dorongan yang bersifat sosial, yaitu pemberian tanggungjawab pada negara
untuk melakukan sesuatu pada masyarakat, ada pandangan bahwa negara sebagai penggerak pembanggunanan nasional dan negara diasumsikan sebagai fungsi yang strategis...

Demokrasi dan birokrasi sesungguhnya sangat diperlukan dalam proses pembangunan suatu negara , akan tetapi semakin kuat birokrasi dalam negara maka akan semakin rendah demokrasi dan sebaliknya semakin lemah birokrasi maka akan semakin tinggi demokrasi. Gejala tumbuhnya birokrasi yang terlarnpau kuat diungkapkan oleh Fred W Rigg ketika ia rnelakukan penelitiam modernisasi di Thailand yang kemudian muncul dengan konsep "Bureaucratic Polity" yang menggambarkan betapa birokrasi di Thailand telah memasuki suatu jaringan kehidupan politik dan ekonomi yang sangat kuat yang dilakukan oleh negara terhadap kehidupan masyarakat, dalam konsep
yang sama Karl D.Jackson untuk studinya tentang birokrasi di Indonesia, yang menempatkan birokrasi melalui pemasukan nilai budaya masyarakat yang dominan sebagai suatu kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi sistem politik dan perilaku politik elit kekuasaan (Karl D.jackson. dalam Karl D.Jackson dan Lucian W.Pye,1987:4).


Berdasarkan studi Guelermo O'Donnel bahwa negara telah muncul sebagai kekuatan politik yang tidak hanya relatif mandiri berhadapan dengan faksi-faksi elit pendukungnya serta masyaraklu sipil, tetapi ia telah menjadi kekuatan dominan yang marnpu mengatasi keduanya. Otoritarian Birokratik memang diciptakan untuk melakukan pengawasan yang kuat terhadap masyarakat sipil, terutama dalam upaya mencegah massa rakyat di bawah keterlibatan politik yang terlampau aktif agar proses akselerasi industrialisasi tidak tergangggu (Guelermo O'Donnel dalam Muhammad AS Hikam, Jurnal IImu Politik No.8, AIPI LIPI Jakarta 1991: 68). Studi Fred W Rigg tentang Bureaucratic Polity dan GuelermO'Donnel tentang Bureaucratic Authoritarian nampaknya menggarisbawahi bahwa dalam masyarakat tertentu posisi birokrasi sudah berada di bawah kontrol politik kekuasaan dalam rangka mendapatkan sumber legitimasi politik melalui sarana birokrasi. Jika dalam studi Rigg birokrasi. berkolaborasi dengan kekuasaan pemerintah, maka model O'Donnell birokrasi itu tidak hanya berkolaborasi dengan kekuasan tetapi juga melibatkan diri hampir di semua bidang kegiatan. Keterlibatan negara tidak hanya dalam bidang poitik formal, namun menjalar sampai kepada kegiatan ekonomi sosial budaya termasuk juga ideologi.


e.Rekonstruksi Birokrasi dan Demokrasi Melalui Beberapa Pendekatan.


Birokrasi dan Demokrasi melalui penjelasan tersebut ibarat dua sisi dari mata


uang yang sama, birokrasi dan demokrasi sangat diperlukan dalam kegiatan negara


dan masyarakat, akan tetapi keduanya justru menunjukkan tingkat perbedaan yang


mendasar dan kalaupun memungkinkan dapat dipertemukan satu sama lain melalui


rekonstruksi antara keduanya. Birokrasi merupakan salah satu sarana bagi


kekuasaan negara untuk memperkuat posisi politik dan merupakan sumber


legitirnasi politiknya. Sementara demokrasi merupakan keinginan dari sebagian


besar rnasyarakat untuk rnendapatkan keberdayaan sehingga proses tawar menawar


antara state dan sipil society dapat berkembang dengan baik khususnya dalam


kerangka pengembalian keputusan politik sebagaimana prinsip-prinsip dasar dari


demokrasi itu sendiri.

Modal kebijakan merupakan pendekatan yang akan dipakai dalam


merekonstruksi birokrasi dan demokrasi. Allison mendeskripsikan 4 model kebijakan


yaitu :


1. Synoptic Model, merupakan model yang ideal dengan melihat proses kebijakan


sebagai suatu proses yang sangat rasional dimana policy maker atau aktor-aktor


yang terlibat dalam proses kebijakan dianggap memiliki persepsi yang jelas


tentang tujuan yang akan dicapai (Charles H Levine, B.Guy Peters, Frank J.


Thompson, 1990 : 82) .Para aktor politik bisa menilai konsekuensi-konsekuensi


positif dan negatif, contohnya : kebijakan pengentasan kemiskinan, adanya


kesadaran para aktor dalam birokrasi sehingga mengambil nilai tertentu yang


siap dimaksimalkan pemerintah. Dalam hal ini birokrasi tidak hanya penerima


kebijakan dari pejabat-pejabat politik, tetapi turut melakukan kebijakan berupa


tindakan membela si miskin sebagai suatu pertanda merekonstruksi demokrasi,


hat ini menandakan bahwa birokrasi bukan pemerintahan rakyat tetapi


mengembalikan peran negara sebagai arbiter (perantara).


2. Model Incremental, merupakan kebijakan yang dimulai dengan melihat


kebijakan yang ada, apa yang menjadi tantangan masa depan, apa perlu


kebijakan direvisi atau direform. Proses kebijakannnya sering kali tidak dimulai


dari titik nol karena selalu dimulai dengan kebijakan yang ada sehingga standard


operating procedurenya terlalu kuat.


3. Model Garbage Can, merupakan kebijakan yang mencari tujuan yang pasti,


akan tetapi hubungan antara tujuan dan kebijakan-kebijakan utama tidak selalu


jelas. Pendekatan ini sering juga disebut organisasi anarki, menurut model ini


hasil pembuatan keputusan secara kebetulan dipengaruhi 4 komponen yaitu :


para partisipan, solusi, masalah-masalah dan kesempatan untuk memilih


(Charles H.evine,B.Guy Peters,Frank J. Thompson, 1990 :83,84)


4. Model Birokratik Politik, merupakan proses pengambilan keputusan dalam


melibatkan banyak aktor/kelompok-kelompok kepcntingan yang masing-masing


punya nilai atau kepentingan sendiri, punya agenda masing-masing,


memperjungkan atau membangun strategi-strategi sendiri dengan koalisi,


bergaining atau kompromi sesuai dengan tujuan yang ia miliki.(Charles


H.Levine,B Guy Peters,Frank J.Thompson,1990: 84).


Berdasarkan beberapa model yang ditawarkan, jika kita mengacu ke negeri


sendiri yaitu Indonesia, maka ada kecendrungan kita memakai model Incremental,


dimana terlalu banyak prosedur dan standard operating procedure terlalu


dinomorsatukan atau dijadikan sebagai salah satu instrumen yang digunakan oleh


pemerintah pusat. Pembuatan keputusan-keputusan poitik nasional amat didominasi


oleh pemerintah dan kesan seperti itu sukar dibantah.


f. Situasi Problematis yang teriadi di Indonesia.


Problema birokrasi yang melanda negara Indonesia dengan adanya


pelaksanaan peraturan dan juga yang semakin banyak, kurang mampu mendorong


empowering masyarakat karena birokrasi melihat masyarakat dari kaca mata


bagaimana masyarakat melaksanakan peraturan dan bukan melihat bagaimana


inisiatif masyarakat itu sendiri sehingga ada kesan pemaksaan yang dapat


menimbulkan benih-benih konflik yang mengakibatkan rakyat sebagai lawan dari


birokrasi. Padahal seharusnya birokrasi bekerja untuk rakyat, karena hidupnya dari


gaji yang diperoleh dari pajak rakyat dan bukan malah menjadi alat untuk menekan


rakyat.


Pada waktu yang lalu, beberapa teknokrat dalam birokrasi mencoba


mengadakan upaya-upaya reformasi , seperti yang dilakukan oleh Emil Salim, J.

Sumarlin dan Saleh Affif ketika beliau-beliau tersebut menjadi Menteri Penertiban


Aparatur Negara pada Kabinet Pembangunan I,II dan III. Menteri Emil Salim berhasil


mengadakan reformasi pada organisasi dan tala kerja departemen, Menteri Sumarlin


mengadakan reformasi pada sistem remunerasi pegawai negeri, dan Menteri Saleh


Affif mengadakan reformasi untuk menggairahkan kegiatan ekonorni melalui


serangkaian kebijakan deregulasi. Reformasi tersebut dapat dilaksanakan walaupun


pada kurun waktu tersebut birokrasi Indonesia secara umum masih konservatif dan


belum terbuka terhadap perubahan. Namun, reformasi tersebut belum mampu


menciptakan suatu snow ball reformasi administrasi yang terus sustainable dan


akhirnya mampu menciptakan sistem adrninistrasi yang handal dan dapat bargaining


mendukung pembangunan ekonomi politik (Sofian Effendi, dalam orasi ilmiah yang


disampaikan pada kuliah perdana program MAP UNT AG, 1994 :3).


Kurang berhasilnya reformasi administrasi di Indonesia selama kurun waktu


PJPT-1 ini nampaknya dipengaruhi paling tidak oleh 2 faktor :


1. kuatnya dominasi ekonomi perencanaan pembangunan nasional, sehingga


reformasi administrasi tidak pernah menjadi fokus perhatian tetapi hanya sebagai


pendukung pembangunan ekonomi .


2. belum nampak adanya minat yang cukup besar dikalangan para pimpinan


organisasi politik mengenai reformasi administrasi, aliansi yang kuat antara


birokrasi dan organisasi politik, terutama melalui pengaruh jalur-jalur A dan B di


Golkar, telah menimbulkan politisasi birokrasi yang berlebihan, yang


menimbulkan dorongan yang kuat pada birokrasi yang cendrung lebih


mempertahankan status-Quo daripada reformasi. Sepertinya mendengar kata


reformasi, para birokrat agak alergi karena daya inovasi kaum birokrat


dipengaruhi oleh advokasi dari para pimpinan politik yang harus diyakini melalui


reformasi tersebut.


Reformasi administrasi perlu dilancarkan sebagai bagian dari pembangunan


politik. Bila aparatur administrasi mampu mendukung pembangunan nasional, maka


dapat tercipta sistem tersebut sehingga mampu mendukung demokratisasi politik,


liberalisasi dan industrialisasi ekonomi Indonesia.


g. Strategi Birokrasi yang Diterapkan Di Indonesia melalui Contoh kasus


Reformasi Perpajakan.


Posisi saling berhadapan antara birokrasi yang mewakili lembaga negara


dengan civil society yang berada pada posisi masyarakat, merupakan bagian yang


tidak dapat terpisahkan dari upaya mencari wilayah dinamika dari studi


pembangunan politik yang akan meningkatkan kehidupan politik ideal yang


demokratis.


Melalui tulisan ini ada strategi positif yang dapat memperbaiki kelemahan


birokrasi menuju demokrasi di Indonesia dengan mengambil contoh yang pemah


terjadi di Indonesia yaitu Pelaksanaan Reformasi Perpajakan.


Pada dasarnya pemungutan pajak rnerupakan perwujudan atas kewajiban


kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan


pengelolaan negara dan pembangunan nasional, demi tercapainya keadilan sosial


dan kemakmuran yang merata.


Sebagai bahan kajian bahwa dalam perundang-undangan pajak lama terdapat


beberapa permasalahan dan sekaligus kelemahan yang perlu disoroti yaitu:

Pertama. peraturan-peraturan pajak yang beraneka ragam, sehingga menimbulkan


kesan membingungkan dan bahkan terdapat pembebanan pajak berganda.Kedua


pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat perpajakan,


sehingga menimbulkan kecendrungan masyarakat wajib pajak kurang turut


bertanggung jawab dalam memikul beban negara yang pada hakikatnya untuk


kepentingannya sendiri dalarn bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan.


Ketiga. terdapat berbagai jenis pajak sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi


masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.Keempat. terdapat bermacam-macam


tarif pajak baik untuk perorangan maupun untuk perseroan, Kelima. tingginya tariftarif


tersebut sehingga menimbulkan rangsangan untuk menghindari pajak mela1ui


berbagai cara. Keenam. tatacara pemungutan pajak yang berbelit-belit.


Dari keenam kelemahan yang terjadi pada sistem yang lama, maka dalam


menyusun sistem yang baru, diperhatikan saling keterkaitan antara tiga unsur pokok


pemungutan pajak. Ketiga unsur tersebut adalah kebijaksanaan, hukum perpajakan


dan administrasi perpajakan. Kebijaksanaan perpajakan merupakan pemilihan


unsur-unsur tertentu dari berbagai alternatif yang didasarkan atas sasaran yang


ingin dicapai. Pemilihan unsur-unsur tersebut berkenaan dengan subyek pajak,


obyek pajak, tarif pajak dan prosedur pajak..Hal yang kedua, adalah hukum pajak


atau hukum fiskal yaitu keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah


untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada


masyarakat melalui Kas Negara. Sedangkan administarsi perpajakan adalah caracara


dan prosedur pengenaan serta pemungutan pajak, dimana yang bertindak


sebagai pelaku administrasi pajak di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak,


Direktorat jendral Bea dan Cukai serta Direktorat Jendral Moneter.


Pada sistem lama, sasaran perpajakan semata-mata untuk pemerintah


penjajah Belanda dengan berkedok pengisian kas negara tetapi nyata-nyata


digunakan untuk kepentingan kolonial..


Dari paparan di muka , tampaklah bahwa sesungguhnya pada masa lalupun


telah ada upaya-upaya untuk mengadakan pembaruan sistem perpajakan, hanya


saja situasi dan kondisinya belum memungkinkan, baik karena kemungkinan


mendapat tantangan dan antipati dari rakyat yang memang telah lama mengalami


trauma dan sindrome pajak pada masa penjajahan, maupun karena menyusun


sistem yang barn tidaklah mudah.


Dalam rangka memecahkan problematik yang terjadi pada waktu itu, maka


para pemikir ekonomi Indonesia pada tahun 1980-1981 sudah mengenal pokokpokok


dan hasil dari misi-misi pembaruan perpajakan di beberapa negara. Pada awal


tahun 1981, diarnbil Beberapa keputusan tingkat menteri dalam hal strategi dan


teknik untuk pembaharuan perpajakan Indonesia, yang dalam banyak hal,


keputusan-keputusan tersebut menggambarkan pemanfaatan hasil-hasil kegiatan


yang sejenis di negara-negara lain.Keputusan itu dikelompokkan dalam 8 langkah


kebijakan sebagai berikut :


Langkah pertama, para menteri bidang Ekonomi Keuangan dan lndustri (EKUIN)


serta beberapa anggota lembaga perekonomian mempertimbangkan bahwa rencana


pembaruan perpajakan di Indonesia dengan menggunakan batasan tahunan dan


bukan bulanan.


Langkah kedua, menuangkan kebijakan perpajakan ke dalam suatu konsep dalam


bentuk perundang-undangan yang ketat..


Langkah ketiga, dibentuk Komite atau Panitia Pengarah dengan mengikutsertakan


beberapa pejabat dari jajaran Departemen Keuangan, termasuk beberapa

diantaranya dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Komisi tersebut berfungsi


mengarahkan, mengawasi dan berperanserta langsung dalam penelitian yang


dilakukan oleh tim tenaga ahli asing yang mungkin akan digunakan.


Langkah keempat, mengharuskan agar usaha persiapan ini dilakukan secara biasa


saja tanpa publikasi besar-besaran , namun tetap rnemperhatikan berbagai pendapat


dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, baik kalangan pemerintahan,


swasta maupun para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu.


Langkah kelima, menyiapkan latihan dan pendidikan bagi para pejabat perpajakan,


baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal untuk memulai kaderisasi


pejabat pajak yang terlatih baik.


Langkah keenam, kebijaksanaan untuk memulai sistem perpajakanan yang baru


secara keseluruhan tanpa sedikitpun mengambil bagian-bagian dari sistem yang


lama.


Langkah ketujuh, memperluas wawasan pembaharuan sistem perpajakan sehingga


mencaku bidang-bidang yang sebelumnya tidak merupakan obyek pajak.


Langkah kedelapan, menerapkan langsung hasil dari tiap-formulasi tanpa menunggu


laporan hasil keseluruhan paketnya.(Salamun A. T., 1990 :43,44,45).


Dalam rangka pengkajian masalah pembaruan sistem perpajakan di


Indonesia, telah diundang tenaga ahli dan tokoh-tokoh terkemuka yang sangat


berpengalaman dan bereputasi Intemasional dalam bidang perpajakan, baik dari luar


maupun dalam negeri untuk memberikan pengalamannya sekaligus menguji konsep


pembaruan sistem perpajakan di Indonesia.


Seperti telah dijelaskan, di samping tenaga ahli ekonomi dan hukum.


Diperlukan juga tenaga-tenaga ahli dalam bidang-bidang lain seperti ahli


administrasi perpajakan akuntan, dan ilmu teknologi komputer dalam pekerjaan


studi pembaruan sistem perpajakan di Indonesia. Keikutsertaan para ahli tersebut


baik akademisi maupun para profesional dan pejabat yang berwenang di dalam


negeri dimaksudkan untuk memperoleh proses dan pemecahan masalah dalam


pengerjaannya, disamping tim pengarah ada lagi tim yang dibentuk oleh


Departemen Keuangan, Direktorat Jendral Pajak dan Tim dari Luar Departemen


Keuangan.


Setelah sampai rancangan tersebut ke DPR, selama proses pembahasan di


DPR banyak pihak dari berbagai disiplin ilmu. kalangan masyarakat dan berbagai


sudut pandang yang memberikan tanggapan, saran dan juga kritik tajam. Dari


banyak tanggapan spontan yang muncul pada hari-hari paertama pengajuan RUU ke


DPR, secara jujur harus diakui bahwa sebagian besar menekankan pentingnya


mental aparatur pajak mendapat perhatian pemerintah. Dari para anggota DPR yang


pada umumnya dikenal sebagai tokoh-tokoh masyarakat yang vokal, sehingga


diharapkan timbul kesadaran, pengertian dan pemahaman yang tulus, mengenai


mana yang benar dan mana yang salah. mana yang haq dan mana yang bathil.


Meskipun seringkali didengungkan masalah kebersamaan dan demokrasi di


dalam organisasi Direktorat Jendral Pajak tapi kenyataannya kekuasaan lebih


ditentukan oleh landasan rasional sehingga masalah organisasi harus didahulukan


daripada masalah pribadi.


Ambisi utama daripada sistem birokrasi adalah tercapainya efisiensi kerja


yang seoptimal mungkin tapi bukan malah mempolitisikan birokrasi dengan pilihanpilihan


kebijakan yang memuaskan klien-klien tertentu, korupsi, melibatkan

kepentingan pribadi di atas kesejahteraan umum, juga membuat kebijakan dan


mengimplementasikannya berat sebelah (LV .Carino,Bautista dkk, 1993 : 119 -140).


Berdasarkan pengalaman sejarah, telah terbukti bahwa usaha birokrasi untuk


merekonstruksi demokrasi tidak bisa lepas dari politik publik, ini tidak akan jadi


persoalan bila birokrasi tetap dipandang sebagai instrumen negara, sehingga


kekuasaan kepemimpinan politik mampu membuat birokrasi bertanggung jawab


terutama alas dasar kepentingan publik. Responsive terhadap tuntutan rakyat,


dimana kekuatan-kekuatan sosial dan negara mengarahkan birokrasi kesana,


sehingga mampu mendorong birokrasi untuk meningkatkan responsivitas mereka


terhadap keinginan rakyat …


DAFTARPUSTAKA


Arfani Noer Riza (1996), Demokrasi Indonesia Kontemporer, Jakarta: Raja


Grafindo Persada.


Osborne David, Gaebler Ted (1995), Mewirausahakan Birokrasi, Jakarta: PT Teruna


Grafica Press


Atmowasito, Sutejo, Dr (1994), Demokrasi: Suatu tinjauan Deskriftif dan


komparatif dalam jurnal koridor No 1 Volume 1 April 1994: Yogyakarta, Hlm.4-8..


Bautista Victoria.A, Alliler Concepcion.Ma.P, Reyes, Danilo. R, Tapales,


Proserpina.D, (1993), Introduction to Public Administration in The Philippines: A


Reader, Philippines: University of the Philippines Press, hlm.119-140.


Blau, Peter M, Meyer ,Marshall W. (1987), Birokrasi dalam Masyarakat Modern,


Jakarta: ill-Press, hlm.206-223.


Carino, Ledivina V. (1984), Bureaucracy for Democracy: The Dynamics of


Executivea and Bureaucracy Interaction During Governmental Transitions, Manila:


CPA University of the Philippines.


David Held (1990), Models of Democracy dalam Amir Santoso, Prisma No 4 tahun


XXI,1992, Jakarta: LP3ES, hlm.32.


Denhardt,Robert .(1984), Theories of Public Organization, Monterey,


CA:Brooks/Cole Publishing Company. hlm.26,3


Effendy, Muhadjir (1995), Birokrasi Pemerintahan Menyongsong Era Pasar Bebas:


Dari Bossy Attitude ke Servicer Minded (sebuah Review), dalam Jumal Bestari,


lanuari-April, Yogyakarta, hlm.27,28


Effendi, Sofian (1994), Demokratisasi, Keterbukaan Ekonomi Dan Reformasi


Administrasi: Arah Kebijakan Pada PIP 2 , disampaikan pada orasi ilmiah dalam


rangka kuliah perdana Program MAP, UNT AG Surabaya.


Hikam, Muhammad AS. (1991), Negara Otoriter Birokratik dan Redemokratisasi:


Sebuah Tinjauan Kritis dan Beberapa Studi Kasus, dalam Jurnal IImu Politik No 8,


Jakarta: AIPI-LIPI, hlm.68.


Huntington, Samuel.P (1995), Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta: PT


Intermasa Press, hlm.4-10.


Jackson, Karl D and Pye, Lucian W (1987), Political Power and Comunications in


Indonesia, California: University of California Press, hlm.4.


Levine,.Charles..H, Peters.Guy.8, & Thompson. Frank.J (1990), Public


Administration: challenges, Choices, Consequences, Glenview: illinois London: A


Division of Scott, Foresman and Company, hlm.81-100.


Moeljarto, Tjokrowinoto, Prof.Dr ,MP A (1996), Pembangunan Dilema dan


Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset Press, hlm.158-161.


Salamun A.T.(1990), Pajak,Citra dan Bebannya: pokok-pokok pemikiran Salamun






A.T., Jakarta: PT.Bina Rena Pariwara, hlm.28-54.