etika pemerintahan di inggris - celotehpraja.com
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

etika pemerintahan di inggris

Dalam strategi poltik, inggris menyebut dirinya sebagai negara sejahtera karena berhasil mengikuti kesepakatan dengan rakyatnya bahwa mereka harus mempunyai standart minimum dalam kesejahteraan ekonomi dan social. Di balik Kesetiaan Inggris kepada kaum bangsawannya, mereka memberikan kebebasan kepada pers, yaitu sebagai konsekuensinya menjadi negara penyadang liberal terkemuka di dunia. Sehingga berita suram keluarga istana sekalipun, dibeberkan terbuka kepada khayalak ramai. Koran Inggris membuat Dunia tercengang karena memberikan Putri Diana (janda Pangeran Charles) sudah menikah dengan Dodi Al Fayed dan sedang mengadung anaknya, bagaimana kisruhnya dunia kapitalis bila ternyata nanti pewaris kerajaan inggris yaitu Pangeran William mempunyai hubungan kedekatan dengan saudara tirinya yang akan lahir beragama Islam. Itulah sebabnya kendaraan Lady Diana harus di tabrak lari sebagai sebagai penyelesaian Efektif. Karena dikhawatirkan dikemudian hari kelak Sang Raja akan menjual senjata mutakhir inggris ke Negara-Negara Islam.

Bagaimanapun pangeran Charles menempati urutan teratas dalam pewarisan tahta kerajaan, tidak menutup keawamannya dalam menjaga nama baik keluarga karena memilih berkasih-kasih dengan perempuan tua yang sama sekali tidak rupawan, bahkan istri perwira tinggi militernya sendiri, membuat dirinya mengalami kegagalan. Jadi, Raja atau Ratu yang mungkin mengalami kendala ini, dapat membuat jalannya roda kepemimpinan pemerintahan di negeri ini di pegang oleh orang lain yang ahli pemerintahan, yaitu perdana menteri (PM). Namun demikian PM dalam kehidupan ketata-negaraannya di Inggris tidak akan mempecundangi keluarga istana, terutama raja atau ratu sebagai kepala negara.

Inggris sudah banyak memberikan sumbangan kepada peradaban dunia, dan yang paling besar adalah sumbangan terhadap lembaga-lembaga demokrasi, karena Inggris memang terkenal sebagai induknya parlementaria. Pada kemajuan dunia yang semakin canggih dimana inggris sendiri juga ikut dalam perlombaan kemajuan teknologi tersebut., mereka masih saja mempertahankan system kerajaan.

Raja merupakan lambang persatuan dan kesatuan yang senantiasa di banggakan dan agar tetap menjaga dinamisme pemerintahan, pemerintahan dijalankan oleh PM, yang dikuasai ole partai yang menang dalam pemilihan umum, tetapi partai oposisi tetap sebagai pendamping, dan secara keseluruhan mereka bekerja untuk dan atas nama Raja. Jadi karena parlemen di kuasai oleh orang-orang partai maka sukar ditentukan kapan PM akan turun, namun apabila PM turun maka cabinet akan bubar.

Dari melihat keadaan Inggris yang merupakan negara kesatuan (Unitary State) dan juga kerajaan (United Kingdom) ini tampak bahwa jabatan PM sangat kuat.

Parlemen terdiri dari dua kamar yaitu sebagai berikut di bawah ini :

1. House Of Commons (di ketuai PM)

2. House Of Lord (merupakan warisan keluarga kerajaan)

Saat ini partai-partai yang memperrebutkan kekuatan di parlemen adalah partai Konservatif dan partai Buruh ( yang semula berasal dari faham liberal kemudian beralih menjadi faham sosialis).

Kedudukan parlemen dikatakan kuat karena selain diisi oleh menang dalam pemilihan umum, bukanah PM berasal dari kalangan mereka, namu begitu oposisi dibiarkan tumbuh subur hingga demokrasi dapat berjalan lancer. Cara seperti ini banyak dicontoh oleh negara-negara lain terutama bekas jajahan inggris sendiri. System pemerintahan yang mana kekuasaan ditangan rakyat (parliament sovereignty), inilah yang membat negara inggris sebagai induknya parlemen (Mother Of Parliament)

Dalam hal kepemimpinan pemerintahan daerah sampai kepada tingkat terbawah didesentralisasikan dengan kekuasaan ditangan Council yang dipilih oleh rakyat di daerahnya masing-masing .

Kerajaan Inggris adalah negara penjajah nomor satu di dunia, mengalahkan keserakahan Portugis, Spanyol, Belanda dan Prancis. Bahkan setenga dunia ini pernah di jajah oleh inggris, kenapah Inggris harus menjajah, apakah karena alas an politis, ekonomis atau social lainnya dan inikah demokrasi itu?



Sumber : Perbandingan Etika Pemerintahan, DR. H Inu Kencana Syafiie, M.si, halaman 299-301