Kode Pengaturan Template
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

etika pemerintahan di prancis

Revolusi Prancis tahun 1789 dimana rakyat menjebol penjara Bastille yang meerupakanlambang monarkhi absolut pemeimpin pemerintahan para raja (Louis) berlanjut dengan putusnya kepala raja sekeluarga di papan pancung Guillotin, yang semua pisau raksasa itu dipersiapkan untuk lawan-lawan politik raja Prancis. Kemudian setelah peristiwa demonstrasi massal tanggal 14 juli 1789 itu, beberapa bulan kemudiann Majelis Nasional Negara ini bersidang mengambil keputusan penting antara lain menghapuskan hak-hak istimewa kaum bangsawan, dan selanjutnya mengumumkan persamaan hak warga negara, hal ini terkenal denga istilah Declaration des droits de I’homme et Ducitoyen (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara)

Sejak itu terkenal prinsip Gouvernment du people, Par le Peuple et Pour le Peuple (government for the people, By the people, and for the people atau pemerintah dari rakyat, oleh rakya, dan untuk rakyat) dan kemudian muncullah istilah Liberte, Egalite, Fraternite (kemerdekaan, persamaan, persaudaraan/persatuan).

Jadi awal mulai revolusi Prancis tersebut dapat dikategorikan beberapa tahap yaitu masa dewan konstitusi Nasional, masa dewan Legislatif, masa konvensi nasional, dan masa direktorat. Tetapi keadaan yang beranjak pada jalur demokrasi ini ditandai dengan perebutan antarkelompok, sampai kemudian muncullah orang kuat seperti Napoleon Bonaparte yang menggiring prancis kembali ke masa kekaisaran. Dua ratus tahun lamanya Prancis belajar demokrasi sampai kemudia tahun 1958 muncul Jenderal Charles de Gaulle menjadi Perdana Menteri (PM), dia selanjutnya melihat seringnya pergantian cabinet, kuatnya legislative (Parlemen) namun kekuatan itu di sponsori oleh banyaknya partai yang saling bertengkar. Lemahnya cabinet ditandai dengan tidak stabilnya Eksekutif, membuat de Gaulle memerlukan tangan besi untuk memberikan posisi dominan pada eksekutif. De Gaulle menyetujui demokrasi yaitu Parlemen dapat menjatuhkan cabinet, tetapi agar eksekutif tidak goyang maka presiden tidak dapat di jatuhkan, parlemen hanya dapat menjatuhkan perdana menteri dan menteri-menteri lainnya, tetapi Presiden menjadi pelindung konstitusi, menganggkat perdan menteri dan para menteri, mengetahui siding cabinet, dan diperbolehkan membubarkan Parlemen.

Badan legislative (Parlemen) terdiri dari dua kamar (bicameral) yaitu senat dan Assemblee Nationale.

Instansi pada pemerintah pusat (Les Services Centraux) semuanya bekedudukan di Paris, tetapi kemudian untuk dapat menangani berbagai hal sampai pada yang sekecil-kecilnya, didesentralisasikan pada instansi-instansi local (Los Service Locaux) yang diciptakan oleh departemen-departemen sebagai satuan wilayah otonom, yang lazim di sebut sebagai Instansi Prefectoral (Les services Prefectoraux).

Instansi Vertikal (Les Services Exterriurs) adalah aparat pemerintah pusat di daerah yang diistilahkan dengan antene dari kewenangan pusat (Les Antennes du Prouvoir). Wilayah Republik Prancis meliputi 96 satuan wilayah otonom, 4 buah departemen seberang lautan dan 7 territoirs seberang lautan, pengertian sebelah lautan adalah sudah otonomi intern dan sudah mempunyai wakil dalam parlemen.

Wilayah metropolitan, terbagi dalam satuan wilayah yang disebut Collectivities Territiales terdiri dari departemen dan commune, yang keduanya mengurus sendiri rumah tangganya. Perbedaan antara dpartemen commune yaitu adalah departemen organ utamanya adalah Married an Conseil Municipal dipilih oleh warga Commune, sedangkan dalam Commune tampak lebih otonom karena Commune dikepalai oleh Maire dipilih untuk masa jabatan 6 tahun.

Kewenangan commune adalah menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, ketertiban dan kepentingan lainnya. Jadi commune diibaratkan desa di Indonesia.

Tingkat pemerintahan lain selain dari departemen dan commune adalah Arrodisement dan Canton. Masing-masing berada diatas Commune tetapi dapat diabaikan karena Arrodisement hanya sekedar wilayah administrative yang tidak berbadan hokum dan tidak memiliki anggaran belanja sendiri.

Arrodisement hanya melaksanakan tugas-tugas nasional yaitu tugas umum, kepolisian, pengawasan, dan lain-lain. Arrodisement itu sendiri terdiri dari beberapa Canton. Canton terdiri dari beberapa Commune. Canton juga hanya sekedar wilayah administrative yang statusnya hanya sebagai daerah pemilihan.

Posting Komentar untuk "etika pemerintahan di prancis"