Kode Pengaturan Template
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

keberadaan budi pekerti pejabat pemerintahan


 Budi pekerti, moral atau akhlak sebagaimana telah di bicarakan dalam buku DR.inu Kencana Syafiee “edisi revisi 2010” adalah berusaha mencari kebaikan sesuai dengan luhur agama, adat istiadat atau bahkan dari lahir dari kata hati yang suci dan nurani yang jujur. Hal ini akan menimbulkan etika yang menjadikan kita seorang moralis (budiman) karena dapat membedakan antara mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk.

Etika memiliki arti yang sama dengan kata indonesia “kesusilaan” kata dasarnya adalah susila, kemudian di beri awalan “ke” dan akhiran “an” susila berasal dari bahasa sanskerta, su berarti baik dan sila berarti norma kehidupan. Jadi, etika berarti kelakuan yang menuruti norma-norma kehidupan yang baik.

Asal etika itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa yunani, yaitu ethos yang berarti watak atau adat. Kata ini identik dengan asal kata moral dari bahasa latin, Mos (bentuk jamaknya adalah mores) yang juga berarti adat atau cara hidup. Jadi kedua kata tersebut (etika dan moral) menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktik sekelompok manusia (Muhammad Said 1960: 23).

Dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai suatu sikap kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa taat dan patuh terhadap seperangkat peraturan-peraturan kesusilaan. Kebanyakan orang merasa bahwa norma-norma dan hukum hukum mempunyai peranan yang besar dalam bidang etika (Malcolm Brownlee) 1991: 1).

Item di bawah adalah kumpulan kebaikan budi pemimpin yang tidak berlogika akal, yang ada dalam agama islam di golongkan fasik, yang sudah barang tentu dilarang karena tidak diseimbangkan dengan kebenaran, yaitu sebagi berikut: 
  1. Mengasihi bawahan yang mabuk-mabukan
  2. Mencintai istri yang menyeleweng
  3. Sistem individu yang bebas
  4. Sistem sufi yang memaafkan dekadensi moral
  5.  Memisahkan diri dari kelompok
  6. Bermusyawarah dengan penjahat
  7. Memohon hak asasi bawahan setelah memperkosa
  8. Memohon pembangunan politik dengan anarkis
  9. Kerendahan yang sukuisme
  10. Desentralisasi seluas-luasnya yang separatis
  11. Kebebasan tanpa aturan
  12. Liberalisme kapitalis
  13. Bersabar terhadap pelaku kejahatan
  14. Kebaikan yang salah (tidak benar)
  15. Anarkisme
  16. Kasih kristen yang memaafkan para wanita tunasusila
  17. Kasih budha yang memaafkan penyelewengan
  18. Kelompok yang kekanan-kananan
  19. Keanekaragaman yang dipertengkarkan sengit
  20. Pemisahan jabatan tanpa boleh kerjasama
  21. Kebutaan yang menyesatkan
  22. Pemisahan diri pemerintahan daerah dari pemerintahn pusat
  23. Melayani lokalisasi prostitusi
  24. Responsiveness untuk mendengar seluruh pendapat termasuk para mucikari
  25. Memperbolehkan perjudian
  26. Banyak partai tanpa syarat yang mengatur dekadensi moral
  27. Kaidah moral tanpa keilmuan\
  28. Mengadalkan budi luhur tanpa teori
  29. Mengandalkan pengkajian kualitatif normatif melulu
  30. Mengikuti adat yang sudah salah (turun-temurun)
  31. Mengandalkan norma yang menghalangi kemajuan
  32. Mengandalkan rasa semata
  33. Mengandalkan kebaikan tanpa kebenaran
  34. Mengandalkan saran bawahan walaupun nakal

Posting Komentar untuk "keberadaan budi pekerti pejabat pemerintahan"