Perbandingan Ideologi Pemerintahan - Sosialis Komunis, Liberalisme Kapitalis Dan Islam - celotehpraja.com
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Perbandingan Ideologi Pemerintahan - Sosialis Komunis, Liberalisme Kapitalis Dan Islam


Perbandingan Ideologi Pemerintahan - Sosialis Komunis, Liberalisme Kapitalis Dan Islam


Perbandingan juga disebut juga dengan Muqdranatul Hukumat dalam bahasa arab atau Comparative dalam bahasa inggris, yaitu membandingkan antara perbedaan dan persamaan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan antar-berbagai negara. Hal tersebut antara lain biasanya berbicara tentang sistem pemerintahannya, sejarah kelahirannya pusat kekuasaan dan hubungan pemerintah dengan rakyatnya masing-masing.

Namun demikian dalam tulisan ini penulis memberikan corak pembanding adalah keberadaan islam yang bukan saja sebagai agama tetapi juga sebagai ideologi dan paradigma berpikir, terlepas apakah sesuatu negara akan memakainya secara kaffah atau tidak. Hal ini karena didunia ini hanya ada tiga kutub paradigma yaitu, paradigma Sosialisme Komunis, Paradigma Liberalisme Kapitalis, dan paradigma Islam.

Terjemahan Ideologi

Ideologi itu sendiri diterjemahkan sebagai sistem pedoman hidup yang menjadi cita-cita untuk dicapai oleh sebagian individu dalam masyarakat yang bersifat khusus, disusun secara sadar oleh para tokoh pemikir negara serta kemudian menyebar-luaskannya secara resmi sebagai dasar negara.

Fanatisme buta atau hanya ikut-ikutannya para pemimpin pemerintahan suatu negara, bagaimanapun sistem politik, sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem perekonomian, sistem administrasi dan sistem sosial lainnya, akan cenderung sedikit banyaknya di pengaruhi dan berkiblat pada salah satu paradigma besar tersebut.

A. Ideologi Sosialis Komunis


Sebut saja ini sebagai jalan yang pertama (The First Way) paradigma ini muncul untuk mengantisipasi liberalism kapitalisme yang mengantisipasi perbedaan kelas dan jurang pemisah antar si kaya dan si miskin, caranya adalah dengan menyamaratakan penghasilan perekonomian. Oelh karena itu, alat produksi harus di kuasai oleh pemerintah atau oleh sekelompok orang (partai sosialisasi) yang di control pemerintah dengan peraturan yang ketat. Berupa control keseragaman terhadap keberadaan upah dan pengajian. Namun kemudian kelakuan pengaturan muncul, siapa yang tidak bekerja tidak mendapat upah yang layak, sebaliknya kenaikan upah tidak dapat dituntut begitu juga perbaikan jaminan lainnya, bahkan lebih sangat dicurigai kenaikan kemungkinan demonstrasi bruh dan pemogokkan massal.
Dari keseluruhan faham sosialisme ini dapat di simpulkan antara lain, yaitu :
Semua orang adalah bersaudara
Pengaturan sama rasa dan sama rata
Perbedaan kelas kaya dan kelas miskin dihapuskan
Kaum buruh tani dikelola dalam partai sosialis
Komunisme adalah tindak lanjut dari bentuk ekstrem sosialisme, yaitu untuk mengantisipasi persaingan bebas ekonomi antar-kelas borjuis dengan kelas proletar, maka Karl Max mengemukakan antisipasinya melalui keadilan struktur sosial yang anti kelas sebagai berikut :

  1. Hak milik pribadi di hapuskan
  2. Negara memprogram nasib kaum proletar
  3. Negara di kuasai partai tunggal sosialis komunis
  4. Obsesi Karl Max melahirkan revolusi diberbagai belahan dunia, lalu Lenin mendirikan pemerintahan komunis Rusia, beliau memang penganut Karl Max yang fanatic dengan menerjemahkan komunis menjadi politik praktis perekonomian, kemudian stralin menjadikan partai komunis tertancap kuat hamper tiga perempat abad dinegara adi kuasa Uni Soviet. Sedangkan di republik rakyat cina tokohnya Mao Tze Tung menyuburkan komunis di negeri ini. Kesimpulannya beberapa unsur sosialis komunis menjadi sebagai berikut di bawah ini(dimodifikasi dari Giddens) :
  5. Negara terlibat dalam berbagai aspek kehidupan (bold state)
  6. Kolektivitas berlaku pada berbagai aktifitas
  7. Kooperatif di berlakukan oleh pemerintah dengan berbagai instansi tanpa memperbolehkan keadaan swastanisasi.
  8. Sama rata sama rasa (egalitarianism) karena komune berarti sama Proteksi konprehensi
  9. Modernisasi linear yang sosialis
  10. Ekologi rendah dalam arti perhatian pada lingkungan kurang 

B. IDEOLOGI LIBERALISME KAPITALIS

Berangkat dari keinginan manusia untuk hidup bebas, maka pengawasan manusia dari manusia di kurangi, sehingga berbagai protes untuk menyuarakan hidup dan kehidupan dilontarkan, misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan bergaul, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan menulis, kebebasan mencari nafkah, kebebasan berkumpul dan kebebasan mewujudkan keberadaan.

Kelompok liberalisme ini menganggap bahwa penertiban dan peraturan kurang manusiawi dan terlalu sentralistis tidak menghargai demokrasi, privasi, hak asasi manusia, sehingga lebih jauh mereka menuntut :
  1. Mengumpulkan kekayaan secara bebas
  2. Persaingan bebas dalam politik
  3. Pasar bebas dalam perdagangan
  4. Kehidupan bebas dalam pergaulan
  5. Pemerintah yang bebas
Hal inilah yang melahirkan pemerintah liberal melahirkan partai cinta yang dihuni dari para anggotanya dari para tuna susila dan mucikari pemerintah yang mengizinkan kaum gay, lesbian dan homoseks. Sehingga muncul istilah sepasang pengantin berdasi, lahirlah pembuatan film porno, prostitusi terang-terangan, penjualan senjata api dan kebebasan memilikinya, perjudian resmi yang dilindungi pemerintah secara terbuka.

Prinsip Kaum Liberal 

Prinsip-prinsip fundamentalis kaum liberal sebagaimana tersebut semakin dikembangkan kaum kapitalis karena mereka adalah pemilik modal dalam jumlah besar (konglomerat) maka kemungkinan untuk mencari keuntungan tanpa batas dan bersaing secara bebas (free fight completion), yaitu mengadakan produksi dengan menguasai alat produksi masyarakat, misalnya:
  1. Menumpuk barang dan jasa
  2. Pemilikan modal untuk segala jenis perdagangan
  3. Produksi besar-besaran dengan mesin modern
  4. Eksploitas tenaga manusia dan sumber alam

Pemerintahan Yang Liberalism Kapitalisme antara lain

Jadi secara keseluruhan syarat-syarat untuk pemerintahan yang liberalism kapitalisme ini antara lain sebagai berikut (dimodifikasi dari Giddens):
  1. Negara lepas tangan dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam banyak hal (No State)
  2. Terdapat fundamentalisme pasar yang dikuasai swasta berduit.
  3. Otoritarianisme
  4. Terdapat penerimaan yang sangat jauh berbeda (feodalistik)
  5. Welfare
  6. Modernisasi linear yang liberalis
  7. Kepedulian kepada ekologi yang rendah Inilah yang disebut sebagai jalan kedua (The second Way) bahkan francis fukuyama dengan berbangga mengatakan bahwa pada akhir kehidupan pun diperlukan kapitalisme walau manusia tinggal satu orang (The End Of History and the las man).

C. Ideologi Islam

Nabi Muhammad saw. Antara lain menyebutkan bahwa orang kaya (kapitalis) harus membayarkan zakatnya kepada kaum miskin, mustadafin, duafa (sosialis) sebelum orang miskin menolak zakatnya orang kaya dengan mengatakan bahwa yang mereka perlukan adalah darah orang kaya (sebelum terjadi revolusi sosial komunis).

Jadi dari kedua paradigma tersebut keluarlah jalan ketiga (The Third Way) sebagai jalan yang lurus (ihdinash shirathal mustaqiem) sebagai keseimbangan yang dalam bahasa arab disebut wasathan, atau dalam bahasa inggris disebut Talancing Theories, dan dalam bahasa belanda disebut evenwichtigheid.
Dengan demikian paradigma islam melahirkan kriteria antara lain sebagai berikut:

Apabila dalam faham sosialisme komunism, negara sering terlibat (bold state) pada pengaturan kehidupan masyarakatnya, sedangkan faham liberalis kapitalis, negara memberikan kebebasan (no state) termasuk untuk prostitusi dan perjudian, maka dalam paradigma islam pemerintahan negara hanya melindungi para fakir miskin, orang tua jompo, anak yatim piatu yang baik dan bebas disebut amar makruf, sedangkan untuk yang buruk, salad an dekadensi moral maka pemerintahan harus mengantisipasinya dengan melalui keberadaan polisi dan kejaksaan disebut dengan nahir mungkar.
Apabila dalam perekonomian sosialisme komunis negara mengatur secara kolektivitas, sedangkan dalam perekonomian liberalisme kapitalis pemerintah membebaskan fundamentalis pasar, maka dalam paradigma islam, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk transparan dan jujur serta adil dalam perdangangan.
 
Apabila dalam sistem penggajian dan honor dalam paradigma sosialisme komunis pembayaran berdasarkan sama rata sama rasa, sedangkan dalam penggajian dan penghonoran liberalism kapitalis diatur secara feodalistik oleh pemilik modal, maka dalam penggajian dan penghonoran islam secara jujur harus dihitung dengan keringat.
Apabila dalam politik dan hukum sosialisme komunis, pemerintah melakukan proteksi secara komprehensif dalam kehidupan masyarakat agar tercipta effectiveness, sedangkan dalam politik dan hokum liberalisme kapitalis mengharapkan welfare (kemakmuran Individu) dalam rangka menciptakan responsiveness, maka dalam politik dan hukum islam pemerintahan harus menyeimbangkan antara kekuasaan dan pelayanan, antara hokum dan hak asasi manusia, antara effectiveness dan responsiveness.