Ringkasan Tentang Metodologi Ilmu Pemerintahan Menurut Ahli

Berikut ini adalah (Ringkasan Tentang Metodologi Ilmu Pemerintahan Menurut Ahli) diantara "Metodologi Ilmu Pemerintahan Menurut PETER R SENN (1971)", Metodologi Ilmu Pemerintahan Menurut Prof DR, Ermaya Suradinata, Msi, 1999

Ringkasan Tentang Metodologi Ilmu Pemerintahan Menurut Ahli

Metodologi ilmu pemerintahan, merupakan suatu kajian yang dapat mengembangkan ilmu pemerintahan, dan dalam implementasinya diperlukan berbagai pendekatan dengan ilmu-ilmu lainnya dan mempunyai sifat multidisiplin. Dalam mempelajari metodologi dikenal adanya metodologi ilmu dan metodologi penelitian.

1. PETER R SENN (1971) dalam Ermaya S, 1999, bahwa metode merupakan suatu prosedure atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan pendapat TH HUXLEY/ dalam Jujun Suriasumantri-Ermaya S-1999, bahwa yang dimaksud dengan metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran.

2. Prof DR, Ermaya Suradinata, Msi, 1999 “metodologi ilmu” adalah mekanisme secara terpadu yang dilakukan melalui prosedure dengan cara-cara yang telah disepakati secara umum melalui pikir nalar, kontemplasi yang teruji dan memenuhi syarat sebagai suatu ilmu.

Metodologi ilmu dapat diartikan pengetahuan yang menjelaskan dan menguraikan tentang metode-metode, misalnya metodologi penelitian artinya pengetahuan yang menjelaskan dan menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, sehingga persyaratan untuk metodologi ilmu penelitian adalah salah satunya metode penelitian. Setiap kegiatan metode penelitian yang metodenya didasarkan pada tujuan dan sasaran dalam penelitian.

Didalam metodologi penelitian harus secara jelas memberikan narasi tentang operationil penelitian, variabel, karakteristik yang akan diuji dalam penelitian dan keadaan yang bersifat umum, lingkungan, tempat, organisasi/lembaga, waktu, keadaan alam, demografi dan sosial Metode yang tepat didalam penelitian diharapkan dapat dengan tepat mencapai tujuan dan sasaran penulisan,

Metode adalah suatu cara yang khusus dan spesifik atau tekhnis untuk digunakan sebagai salah satu alat atau cara yang dapat memecahkan permasalahan.

Jenis variabel dan operasionalnya di kelompokkan menjadi empat (4) yaitu :

1. Variabel bebas (independen variabel)
2. Variabel antara (intervening variabel)
3. Variabel terikat (dependent variabel)
4. Variabel lainnya : variabel kontrol dan variabel moderator.

1. MIP (metode ilmu pemerintahan) adalah pengetahuan tentang metode-metode yang digunakan dalam mempelajari ilmu pemerintahan, baik yang bersifat teori maupun yang bersifat praktis (nomothetis dan ideografi)
2. Nomothetis, dipahami sebagai memberikan pengertian yang bersifat umum dari gejala-gejala yang diteliti, dan mengandung potensi aturan atau hukum yang bersifat umum dan lingkungan kapanpun dan dimanapun dapat diterapkan
3. Ideografi, lebih beriorientasi pada gejala-gejala yang bersifat spesifik dan mempunyai sifat einmalig (yaitu timbul dalam situasi konstruksi yang bersifat khusus)

Pengkajian ilmu pemerintahan adalah mempelajari dan mencari penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan maupun bersifat empiris yang masih belum diketahui secara jelas.

Manakala permasalahannya nyata, maka ilmu pemerintahan mencari jawaban pada praktek penyelenggaraan pemerintahan yang nyata pula, karena ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta, melalui teori dapat diketahui ABSTRAKSI INTELEKTUAL yang landasannya adalah RATIONALITAS dan digabungkan dengan pengalaman yang bersifat empiris.

Pemerintahan sebagai ilmu mempunyai hubungan dengan ilmu administrasi, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, sejarah, ilmu jiwa dan ilmu lainnya.
Sebagai ilmu terapan, pemerintahan lebih beriorientasi pada segi penggunaan dalam aktivitasnya, yang mencakup proses penyelenggaraan negara, baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dan negara maupun yang dilakukan oleh masyarakat

Ilmu pemerintahan obyeknya negara yaitu adanya kesamaan dengan obyek materi yang dikembangkan oleh ilmu administrasi negara, ilmu negara maupun ilmu politik sebagai suatu sistem ilmu pemerintahan sangat berkaitan dengan sub sistem lainnya, yaitu ilmu-ilmu sosial.
Pemerintahan adalah proses kegiatan atau dinamika kehidupan pemerintahan dalam mencapai tujuan

Aspek filsafat keilmuan dalam ilmu pemerintahan, mencakup :

1. Ontologi pengkajian tentang pengetahuan dan hakikat pengkajian untuk memperoleh ilmu pemerintahan
2. Epistimologi, metode untuk memperoleh pengetahuan melalui proses secara sistem dan pengujian/pembuktian tentang kebenarannya sehingga diperoleh yang benar dan diterima secara umum
3. Aksiologi, setelah melalui proses secara ontologis dan epistimologis manfaat ilmu pemerintahan dan kegunaan bagi kesejahteraan manusia

Pengembangan ilmu pemerintahan yang didasarkan pada berbagai proses dengan cara pikir yang berbeda, namun mempunyai karakteristik yang sama diterima secara umum, maka ilmu pemerintahan banyak di kembangkan oleh beberapa pakar

• Teori Montesquieu (Trias Politica) membagi kekuasaan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif
• Ws Sayre (dalam Ermaya S, 1999), bahwa pemerintahan adalah sebagai lembaga negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya, tidak menyebut nama-nama kekuasaan atau kekuatan pada isntitusi tertentu

Utrech, mengemukaan tiga pengertian yang tidak sama,

• Pemerintah sebagai gabungan dari semua kenegaraan yang berkuasa memerintah, dalam arti kata yang luas, yaitu semua kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesjahteraan umum
• Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah dalam suatu negara tertentu misalnya Raja/Presiden
• Pemerintah dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan para menterinya sebagai organ eksekutif yang disebut dengan Dewan Menteri atau Kabinet

Bagi indonesia dalam praktek penyelenggaraan pemerintah banyak digunakan dengan orientasi pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang bertuga menyelenggarakan kesejahteraan umum dan rasa aman pada masyarakat.

Pada era reformasi sudah seharusnya pengkajian untuk menagakkan kedaulatan rakyat berarti menegakkan kekuasaan, yang tidak berada dibawah kekuasaan lain, yaitu pemerintah sebagai suatu sistem yang berdaulat mempunyai legitimasi dari masyarakatnya, yang ditaati dan dibutuhkan masyarakat serta dapat melaksanakan ketertiban hukum dalam negara, sehingga kesejahteraan dan keamanan rakyatnya terjamin. Sedangkan fungsi keluar negeri mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan

Jangan Lewat Lihat Artikel Menarik Dibawah Ini :

1. 5 Negara Yang Pernah Menyelesaikan Masalah Tradisi Duel
2. Arti, Sejarah dan Filosofi Piso Gaja Dompak Batak Sumatera Utara
3. Asal Usul dan Sejarah Suku Rakhine Arakan Myanmar
4. Asal Usul dan Sejarah Suku Rohingya di Myanmar Serta Permasalahannya
5. Gelar Andi Sejarah Dan Asal Usul Suku Bugis Di Sulawesi Selatan
6. 56 Nama Suku Minoritas dan Mayoritas Di Tiongkok China, Lihat!
7. Ini Arti, Makna Gelar Daeng Di Makassar
8. Asal Muasal, Sejarah Suku Lingon Halmahera
9. Nama dan Jenis Suku Yang Ada Malaysia
10. 46 Alat Musik Tradisional di Indonesia Yang Terkenal

11. Tradisi Suku Didunia Menuju Kedewasaan Yang Sangat Ekstrim
12. Aramba Alat Musik Tradisional Suku Nias
13. Peradaban Kerajaan dan Kekaisaran Kuno Afrika dan Sejarahnya
14. Tradisi Unik Percintaan di Suku Kreung
12. Mengenal Jenis, Fungsi dan Sejarah Badik Bugis Makassar
13. Mengenal Suku Etoro Papua Nugini, Indonesia
14. Senjata Tradisional Jambi Badik Tumbuk Lada
15. Tombak Trisula. Arti, Syarat, dan Penggunaannya
16. Tradisi Aneh Dan Berbahaya Di Dunia Masih Dilakukan, Memakan Korban
17. Wao inilah Bangsa Yang Berpengaruh Pada Perkembangan Zaman
18. Bagaimana Cara Seorang Pemimpin Menghadapi Sikap Introvert dan Ekstrovert 
19. Top 28 Kata Bijak Yang Terinspirasi Dari Kutipan Ucapan Pemimpinan
20 Waoh! 59-+ Inilah Kata Bijak Tentang Cinta Terbaru