Tugas Makalah Perbandingan Etika Pemerintahan - celotehpraja.com
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tugas Makalah Perbandingan Etika Pemerintahan

makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah etika pemerintahan, kami kumpulkan dari berbagai referensi baik dari buku maupun dari situs yang membahas tentang etika pemerintahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangSistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan Negara, baik itu secara internal maupun eksternal. Secara luas sistem pemerintahan itu berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem yang kontiniu. Sampai saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana penerapannya kebanyakan sudah mendarah daging dalam kebiasaan hidup masyarakatnya dan terkesan tidak bisa diubah dan cenderung statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis dan berlangsung dalam waktu yang lama maka akan timbul pergesekan dari pihak minoritas yang merasa normalitasnya terganggu. Seiring dengan tumbuhnya ide – ide dan pemikiran baru seiring perkembangan zaman di suatu komunitas minoritas, tidak menutup kemungkinan di beberapa negara terjadi tindakan separatisme dan hal ini mendapat dukungan dari mayoritas yang menganggap sistem pemerintahan yang diterapkan memberatkan rakyat di negara tersebut sehingga memuluskan gerakan separatisme. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri



A. Rumusan Masalah
Bagaimana Etika Pemerintahan di Negara Iran?
Bagaimana Etika Pemerintahan di Negara Irak?
Bagaimana Etika Pemerintahan di Negara Afghanistan?
Bagaimana Etika Pemerintahan di Negara Libya?
Bagaimana Etika Pemerintahan di Negara Arab Saudi?
Bagaimana Etika Pemerintahan di Negara Amerika Serikat?




BAB II
PEMBAHASAN

A. Etika Pemerintahan di Negara Iran

Negara iran ini di pimpin oleh para ulaman, yang di pimpin bertahun tahun dan terakhir adalah Syah Reza Pahlevi dengan angkatan darat terkuat nomor lima di dunia ketika itu, tunduk lah seorang ulaman besar yang bertahun tahun hidup di pengasingannya karena di usir, hanya dengan kemempuan pidato yamg direkem lewat cassette.

Filsuf dan ulaman besar tersebut adalah Ayatullah Rohullah Khomaini yang selanjutnnya menjadi Imam dan Faqih, sebagaimana zaman nabi maka imam menjadi kepala Negara, namun walaupun eksekutif (presiden), legislative dan yidikatif berada di bawah pengawasan beliau, hidupnya sampai hari kematiaanya tetap miskin yaitu dengan hanya beberapa helai jubah, tempat tidur tanpa kasur dan bantal, dan sebuah mesin ketik tua untuk menuliskan analisisnya tentang Hadits Rasulullah, setelah beliau meninggal jabatan ini di pegang ulama lain secara bersama sama.

Jadi dalam system administrasi Negara Republik Islam Iran ini sejak kejatuhan dinastik Syah Iran sebagaimana telah di uraikan di atas, Sebagaimana kepala Negara adalah Imam kedua belas yaitu tururnan Rasulullah Muhammad Saw. Yang selama masih ghaib di wakili oleh Faqih atau dewan fagih (Dewan Keimaman).

Kepala pemerintah di pegang oleh seorang presiden yang walaupun di pilih oleh rakyat tetapi di angkat,dilantik dan di berhentikan oleh Faqih atau dewan Faqih (atau penentuan seseorang untuk menjadi Faqih dan Ayutllah adalah berdasarkan kemampuan yang bersangkutan mengenal AL Quran dan AL Hadits, tetapi Hadits dalam kajian Syah adalah yang diriwayatkan oleh keluarga Nabi Muhammad Saw.


Ketua Kabinet (dewan menteri menteri) di pegang oleh presiden,setelah mendapat persetujuan dar badan legislative (dewan pertimbangan nasional iran) dengan demikian kabinet bertanggung jawab kepada badan legislative ini.

Badan legislatif ini memang bertugas mengawasi pihak eksekutif, selain tugasnya membuat undang undang, tetapi badan ini tidak bebas begitu saja membuat peraturan perundang undangan karena harus di sesuaikan dengan AL Quran dan AL Hadits.

Yang dimaksud dengan AL Hadits dalam Mazhab Syiah Adalah yang diriwayatkan oleh para turunan Nabi Muhammad saw, sehingga mereka mengenal wasiat yang di tinggalkan nabi adalah dua yaitu AL Quran dan keluarga Nabi, pengikut keluarga nabi ini di beri istilah Syah.

Kemudian dikenal pula dewa pelindung konstitusi, yang dewa ini di sebut juga sebagai Dewan Perwakilan atau the Guardian Council of constitution (syure ne Ghadan) yang bertugas mengawasi agar undang undang yang dibuat oleh Dewa Pertimbangan Nasional Iran tidaki bertentangan dengan ajaran Islam dan konstitusi Iran.

Angota-Anggota Dewan Perwakilan terdiri dari para pakar sebagai berikut :

Para anggota-anggota yang di ambil dari ahli hukum Islam yang terkenal saleh dalam beribadah menjalankan syariat Islam dan di tunjuk langsung oleh Dewan Keimaman.
Para anggota-anggota yang di ambil dari ahli hukum (Iawyers) dari berbagai cabang ilmu hukum, tetapi bagaimana pun juga di pilih dari hakim-hakim Islam,mereka juga harus mendapat izin dari Hight Council of the Judiciari ( Mahkamah agung Iran) beserta pengesahan dari dewan Pertimbangan Nasional Iran.

B. Etika Pemerintahan di Negara Irak

Karena situasi politik Irak yang sering berperang mulai dari sengketannya dengan Iran, kemuadian menyerbu Kuwait, dan setelah itu dikeroyok pasukan multisional pimpinan Amerika Serikat, maka pinpinan pemerintahan Irak tidak akan diganggu-gugat karena negara yang suka berperang sudah barang tentu rakyatnya membutuhkan pimpinan yang tirani, agar kekalahan tidak diderita oleh perang itu sendiri.

Sejak tahun 1958 Irak hanya mempunyai Undang-Undang Darurat, Presiden Irak yang sekaligud selain sebagai kepala negara juga menjadi kepeala pemerintahan, mempunyai kekuasaan tidak terbatas, karenan selain menganggkat mentri-mentri (kabinet) dan panglima tertinggi angkatan bersenjata, juga menjadi komando dewan revolusi.

Pihak legislatif dipegang oleh Dewan Nasional yang seluruh anggotanya diangkat oleh Presiden, oleh karenannya lembaga ini tidak berfungsi sama sekali. Sedangkan lembaga yudikatif memiliki tiga tingkatan yaitu masing-masing tingkat kasasi, tingkat banding, dan tingkat pertama. Disamping itu juga ada Pengadilan Revolusioner untuk pengadilan yang menyangkut keamanan negara, misalnya adanya bahaya subversif baik dari luar maupun dalam negeri yang memang sering terjadi.

Dalam infra struktur politik, satu-satunya partai politik yang kuat dan berkuasa mempengaruhi pemerintahan adalah Partai Sosialis Baath, yang beraliran kiri (sosialis komunis). Namun disamping itu yang cukup merisaukan pemerintahan sebagai oposisi adalah kelompok Suku Kurdi, yang kepentingannya terwakili diparlemen lewat partai Demokrati Kurdi. Itulah sebabnya Presiden Saddam Hussein sangat potensial mengajak bangsa dan negaranya berperang, baik ketika melawan Republik Islam Iran, Kerajaan Kuwait, Kerajaan Arab Saudi, maupun ketika melawan pasukan multinasional PBB yang dipimpin Amerika Serikat. Kini Irak telah hancur bersama musnahnya peninggalan peradaban di Baghdad, yang tersisa hanyalah perang gerilyawan kota.

C. Etika Pemerintahan di Afghanistan

Pemimpin Pemerintahan di Afghanistan sejak dari dulu sampai dengan sekarang ini, selalu seorang muslimah, hanya sayang antar mereka berseteru, sehingga tidak jarang pengaruh asing menguasai negri muslim ini. Islam masuk ke Negeri ini diperkirakan pada pertengahan abad VIII Masehi setelah itu barulah secara perlahan-lahan terlegitiminasi secara syah bangsa Tar Tar pimpinan Labaktaghin menguasai Afghanistan, semenjak itulah negeri ini menjadi ajang perebutan kekuasaan raja-raja Persia dan Hindu

Orang Persia pertama yang memerintah di Afganistan adalah Nadir Shah (1736-1747) tetapiu kemudian tertumbuh oleh Jendralnya sendiri bernama Ahmad Khan, yang untuk seterusnya mendirikan disasti di negeri ini dengan gelar Ahmad Shah Darri Durran. Kemudian inggris menjajah negeri tahun 1840-1921, tetapi sementara itu Uni Soviet juga mulai melebarkan sayapnya, sejak waktu itulah negeri ini diperebutkan imperialis.

Tahun 1973 Afghanistan resmi menjadi republik dengan Presiden pertamanya Muhammad Daud. Hanya dengan dalil melindungi Afghanistan dari intervensi negara-negara lain (Iran dan Pakistan), maka Rusia memperkokoh dirinya di negeri ini, dengan menempatkan Najibnullah menjadi presiden, waktu itu kekuatan komunis diambang kepudarannya. Tahun 1992 kota Jalalabad berhasil direbut Kaum Islam Mujahidin dan tahun berikutnya keseluruhan negeri termasuk ibu kota Kabul dikuasai, sejak itulah Presiden Bburhanuddin Rabbani berkuasa Perdana Mentrinya Gulbudin Hekmatiar.

Jadi perang yang digerakan gerilyawan Islam berlangsung terus menerus, sampai kemudian ketika tahun 1993 Faksi Taliban dibawah pimpinan Mullah Umar menguasai negeri pada tahun 2001 terjadi pengeboman WTC dan Pentagon oleh pihak Yahudi, Amerika Serikat mengalihkan tuduhannya kepada Osama bin Laden yang kebetulan secara bahu membahu berjuang bersama Mullah Umar di Afghanistan mengusir kekuatan Rusia, Amerika Serikat dengan sekutunya menyerbu di negeri Islam yang sedang lemah ini.

D. Etika Pemerintah di Libya

Membicarakan musuh-musuh Amerika Serikat harus membicarakan sepak terjang Pemimpin Pemerintah Libya. Presiden Kolonel Muammar Qaddafi, walaupun sebagian penduduk dunia menganggap dan mengecam brutal, tetapi tidak ada salahnya bila kita mulai dengan berbaik sangka pada lelaki ini. Siapakah Qaddafi sebenarnya. Salah satu alasan utama mengapa Qaddafi bersam-sama perwira muda lainnya melakukan kudeta tidak berdarah berhara raja Idris I pada tanggal 1 desember 1969, adalah karena kegagalan atau penolakan pemerintah yang semula monarki, dalam mendukung kepentingan bangsa Arab yang pernah di suarakan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser ( Nasser sendiri terbunuh ketika pawai kekuatan di Negerinya sendiri).
Bagi Qaddafi persatuan Arab adalah syarat yang esensial bagi peningkatan kuantitatif dalam speningkatan perjuangan nasionalis dan revolusioner anti imperialis. Bagaimanapun usaha mencapai persatuan Arab Qadddafi salah satu contoh tindakan reaksioner itu adalah perjanjian Camp David antara Mesir dan Israelyang disponsori Amerika Serikat.
Obsesi Qaddafi bagi persatuan Arab masih terlihat bekasnya saat ini yaitu Libya tidak memberlakukan persayaratan visa bagi warga negara Arab yang keluar masuk Libya, sehingga banyak pekerja Arab di Libya begitu saja bolak-balik secara bebas ke negeri asalnya. Pada pidato awal revolusi yang mengangkat dirinya ke puncak kekuasaan Qaddafi sering mengacu pada kepada rakyatnya sebagai seorang Arab yang berada di Libya, kesedian Qaddafi untuk membubarkan negara Libya dan bersatu dengan Mesir, Tunisia, Suriah, Chad, dan lain-lainnya adalah gejala ketidak pastian atas batas suatu negara, seakan yang ada bagi beliau hanyalah bangsa Arab secara keseluruhan. Waktu itu dulu orang bisa saja menuding Qaddafi tidak mengertiakan arti sebuah pemerintahan yng berdaulat,tetapi sekarang orang mengerti bahwa Qaddafi bukan hanya saja sedang melakukan manuver internasional yang mengopinikan dirinya, karena sekarang malahan kita lihat betapa banyak negara bersatu dalam bentuk perdagangan bersama di Eropa dan Amerika atau pun dalam bentuk penyatuan mata uang.
E. Etika Pemerintahan di Arab Saudi

Administrasi Negara Arab Saudi memperlihatkan bahwa kekuasaan masih akan sulit untuk pindah dari keluarga ibnu saud, walaupun antar mereka saling bunuh membunuh. Negeri ini bukanlah lambing dari pemerintahan islam karena AL Quran tidak dilaksanakan secara kaffah Parlement baru ada di negeri ini pada tahun delapan puluhan. Sejak ibnu saud menalukan negeri ini turun beliu bergantian menjabat kepalan kepala Negara (raja). Kepala pemerintah (PM) dan mentri luar negeri. Begitu juga jabatan-jabatan penting lainnya diisi oleh keluarga raja, bahkan komisi pengawasan pengadilan di tunjuk dan diangkat oleh raja.

Tetapi bagaimanapun perilaku pemimpin pemerintahan di negeri ini, umat islam seluruh dunia sudah barang tentu tetap merindukan berkunjung di negeri ini, di tempat inilah dua mesjid agung yaitu masjidil haramyang didalamnya terdapat kabah (lambing persatuan umat dalam kiblat beribadah) di Makkah AL Mukkaramah dan masjid nabawi di madinah AL munawarah, karena kedua tempat inilah rasullulah Muhammad saw. Pernah lahir, berjuang, mendirikan pemerintahan dan sekaligus memimpinnya serta kemudian wafat.

Di negeri ini tidak ada partai politik yang akan bertindak sebagai oposisi, sedangkan dalam hal system peradilan terdiri dari pengadilan-pengadilan biasa, peradilan tinggi agama islam, serta sebuah mahkamah banding. Sistem hokum bersumber dari Al Quran yang penjabarannya diambil dari Hadits periwayatan Sunni Mazhab Wahabiyah. Disamping itu juga berlaku hukum adat dan hukun suku-suku.

Bekerjanya system peradilan diawasi oleh komisi pengawas pengadilan yang diangkat raja. Baik Gubernur maupun Walikota seluruhnya diangkat atas persetujuan rajayang merangkap sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan kerajaan Arab Saudi.

Dalam persengketaan bangsa-bangsa Arab dengan Israel karena membela saudara mereka Negeri Palestina, tampaknya Saudi Arabia tidak pernah terlibat, bahkan Negeri inibersahabat dengan Amerika Serikat (kendati Amerika Serikat adalah teman nomor satu Israel), itulah sebabnya ketika Irak di serbu Amerika Serikat maka Negeri dengan ini leluasa memberikan tanahnya untuk dijadikan pangkalan.

F. Etika Pemerintahan di Amerika Serikat

Inilah negara yang paling benci dengan kepemimpinan islam, sebagaimana kita ketahui rudal bukan untuk membunuh binatang tetapi manusia, jadi untuk itu para konglomerat brudal amerika serikat cenderung menginginkan agar perang dunia, karena dengan perang, selain untuk menghancurkan bangunan juga untuk membantal manusia agar manusia tertentu bertekuk lutut.

Uni soviet seteru nomor satu amerika serikat, hanya tinggal dalam peta sejarah dunia saja masih tercatat, karena bersamaan dengan jatuhnya negara-negara komunis di eropa barat, uni soviet juga mengakhiri masa kejayaannya dan kemudian bubar.

Dengan demikian amerika serikat menjadi satu-satunya super power di dunia saat ini, hanya sayang begitu presiden adi kuasa ini mengumumkan bahwa dalam pengawalannya yang ektra ketat sehingga semut sekalipun tidak bisa lewat ke negerinya, pentagon dan world trade centre secara mengagetkanb malahan di tabrak pesawat dan dunia menjadi kaget ketika amerika serikat dengan serta merta menuduh osamah bin laden sebagai otak pelakunya lalu mengumumkan perang salib (crusade) kepada agama islam, karena kelirunya itulah kemudian opini di bentuk ulang kembali dengan mengatakan keakrabannya dengan masyarakat muslim lalu memperhatikan keleluasaan umat islam di negeri ini, hanya sayang nasi sudah menjadi bubur.

Hampir setiap saat rakyat amerika serikat disuguhkan suasana akan adanya pemilihan umum, apakah itu dalam rangka pemilihan presiden dan wakilnya, pemilihan walikota dan dewan kota, pemilihan gubernur atau pemilihan senator dari berbagai negara bagian , pemilihan anggota house of representative atau pemilihan pejabat setempat seperti petugas tax assesor, dog catcher, dan sebagainya.

Hal tersebut dalam rangka mewujudkan goverment by the people dalam mencari tokoh pemimpin pemerintahan yang responsible goverment. Keberadaan partai di negeri ini benar-benar menjadi koreksi bagi pemerintahan, hal ini menopang kehidupan demokrasi di negri ini, dalam rangka menyuarakan kainginan masyarakat.

Hanya ada dua partai besar yang saling berebutan untuk memperoleh jabatan politis dalam pemerintahan yaitu partai demokrat dan partai republik, partai lain tampak tidak dominan atau dapat berkoalisi dengan salah satu partai tersebut. Dalam hal pemisahan kekuasaan, berusaha untuk betul-betul seperti kehendak montesquieu, yaitu dengan tegas di pisahkan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan begitu akan terjadi separation of power dalam rangka mengawasi kekuasaan dengan kekuasaan (cheking power with power) sehingga menjadikan check and balance dapat terwujud.

Karena amerika serikat adalah negara federal, maka sistem pemerintahan daerahnya berbentuk negara bagian yang terpisah sama sekali dengan negara induknya ( kecuali dalam hal keamanan bersama) bahkan negara-negara bagiannya mempunyai undang-undang sendiri.

Sistem pemerintahan negara bagian mengikuti sistem pemerintahan negara induknya, yang juga melakukan pemisahan kekuasaan dengan tegas, semua negara bagian berbentuk republik dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi mereka.

Kehendak bebas manusia di tentukan oleh apa yang jelas dapat di tentukan dan di putuskan, tetapi dalam hal berkehendak bebas untuk sesuatu, bagi negara sekuler seperti amerika serikat ini, agama hanya dipegang pada acara-acara khusus seperti kelahiran, kematian, pembaptisan dan pernikahan. Sedangkan dalam hal menentukan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menggangu pihak dan orang lain, semuanya sudah mereka tinggalkan.

Itulah sebabnya dari tahun ketahun angka statistik perkosaan,pembunuhan,pelecehan seksual, penganiayaan semakin tinggi saja, karena perjudian, prostitusi, penjualan senjata api, pertontonan cabul hanya di tertibkan tetapi tidak dilarang. Jadi di negeri ini tidak tercegah lagi dekadensi moral, apalagi keberadaan suka sama suka dalam kebebasan seks seperti lesbian, homoseksndan hidup bersama tanpa nikah bukan rahasia umum lagi.

BAB II

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri.

Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengwasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatif maka sistem pemerintahannya adalah presidensial.

Dalam sistem pemerintahan negara republik, lebaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda.

Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antar sistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama. Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara.

B. Saran

Berdasarkan pokok pembahasan diatas, kami berharap dapat bermanfaat untuk kita semua, walau masih banyak kekurangan baik dari penulisan, struktur, bahasa maupun kajian teori dan untuk melengkapai segala kekurangan itu kami sangat mengharapkan kritik, masukan, argumen dari kalangan siapaun dan terutama terhadap teman-teman seperjuangan dan tentunya yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini di masa yang akan datang.

Tugas Makalah Perbandingan Etika Pemerintahan