Kode Pengaturan Template
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Soal Tryout TWK CPNS 2021 Bag II Tentang UUD 1945

Daftar Link Soal
1. Daftar Soal TWK :
100+ Kombinasi Soal Tryout Soal TWK TIU TKP Update Januari
Soal Tryout TWK CPNS 2019-2020 Bag I Tentang UUD 1945
Soal Tryout TWK CPNS 2019-2020 Bag II Tentang UUD 1945
Soal Tryout TWK CPNS 2019-2020 Bag III Tentang UUD 1945
Soal Tryout TWK CPNS 2019-2020 Bag I Update Januari 2020 Tentang Pancasila
Soal Tryout TWK CPNS 2019-2020 Bag II Tentang Pancasila
Soal Tryout TWK CPNS 2019-2020 Bag III Tentang Pancasila
Soal Tryout TWK CPNS 2019-2020 Bela Negara
Soal Tryout TWK CPNS 2019-2020 Bhineka Tunggal Ika
Soal Tryout TWK CPNS 2019-2020 Pilar Negara
Soal Tryout TWK CPNS 2019-2020 Tentang Integritas
Soal Tryout TWK CPNS 2019-2020 Tentang Nasionalisme
Soal Tryout TWK CPNS 2019-2020 Tentang NKRI

2. Daftar Soal TKP :
Soal TKP CPNS 2019-2020 Tentang Bekerjasama Dalam Kelompok
Soal TKP CPNS 2019-2020 Tentang Integritas Diri
Soal TKP CPNS 2019-2020 Tentang Jejaring Kerja
Soal TKP CPNS 2019-2020 Tentang Mengkoordinasi Dengan Orang Lain
Soal TKP CPNS 2019-2020 Tentang Orientasi dan Pelayanan
Soal TKP CPNS 2019-2020 Tentang Pelayanan Publik
Soal TKP CPNS 2019-2020 Tentang Profesionalisme
Soal TKP CPNS 2019-2020 Tentang Semangat Berprestasi 
Soal TKP CPNS 2019-2020 Tentang Sosial Budaya
Soal TKP CPNS 2019-2020 Tentang Teknologi

3. Daftar Soal TIU :
Soal Tryout TIU CPNS 2019-2020 Antonim
Soal Tryout TIU CPNS 2019-2020 Sinonim
Soal Tryout TIU CPNS 2019-2020 Bahasa Indonesia Bagian I
Soal Tryout TIU CPNS 2019-2020 Bahasa Indonesia Bagian II
100+ Kombinasi Soal Tryout Soal TWK TIU TKP Update Januari 2020

101. Berdasarkan soal tersebut di atas, usulan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada ….

A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

B. Mahkamah Agung (MA)

C. Mahkamah Konstitusi (MK)

D. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)



C


102. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (1), Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan .…

A. keistimewaan daerah

B. kepentingan daerah

C. kepentingan nasional

D. kekhususan dan keragaman daerah

E. kepentingan daerah dan nasional



D


103. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh .…

A. Mahkamah Agung

B. Komisi Yudisial

C. Kehakiman

D. Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Pembahasan



A


104. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah .…

A. Presiden

B. Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

D. Mahkamah Agung (MA)

E. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)



E


105. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden?

A. 20 hari

B. 30 hari

C. 60 hari

D. 70 hari

E. 90 hari



C


106. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (3), apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka, langkah yang dilakukan pemerintah adalah ….

A. mengajukan kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu

B. tetap menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana yang diajukan meski tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat

C. menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat selama 30 hari dan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai rencana yang diajukan meski tetap tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat

D. menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu

E. merancang anggaran pendapatan dan belanja negara yang baru untuk kemudian kembali diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Pembahasan



D


107. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1), Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas .…

A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

C. Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

D. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

E. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Utusan Daerah.



B


108. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal .…

A. Pasal 10

B. Pasal 11 (1)

C. Pasal 11 (2)

D. Pasal 12

E. Pasal 13



B


109. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi ….

A. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

B. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

C. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

D. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

E. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.



A


110. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A ayat (3), calon Hakim Agung diusulkan …. kepada ….

A. Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Daerah

B. Kehakiman kepada Dewan Perwakilan Daerah

C. Presiden kepada Dewan Perwakilan Daerah

D. Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mejelis Permusyawaratan Rakyat

E. Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat



E


111. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, yang menjadi warga negara ialah ….

A. orang-orang bangsa Indonesia asli

B. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

C. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara

D. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah bertempat tinggal di Indonesia untuk sekurang-kurangnya 10 tahun

E. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara



C


112. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi ….

A. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

B. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

C. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

D. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

E. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi



D


113. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dimana kekuatan utama untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab ….

A. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat

C. Tentara Nasional Indonesia

D. Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. segenap rakyat Indonesia
Pembahasan



A


114. Sekurang-kurangnya berapa persen (%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diprioritaskan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional?

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

E. 30%



C


115. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas ….

A. kebersamaan

B. kekeluargaan

C. kemanfaatan

D. keberhasilan

E. keutamaan



B


116. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh ….

A. masyarakat

B. keluarga terdekat

C. yayasan kemanusiaan yang dibentuk negara

D. yayasan kesejahteraan sosial yang dibentuk negara

E. negara



E


117. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya berbunyi ….

A. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

B. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih

C. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

D. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika

E. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya
Pembahasan



B


118. Komisi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas membahas Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah ….

A. Komisi A

B. Komisi B

C. Komisi C

D. Komisi D

E. Komisi E



B


119. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya …. dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

A. 2/3 ditambah 1

B. 1/3 ditambah 1

C. 40% ditambah 1

D. 50% ditambah 1

E. 60% ditambah 1



D


120. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi sebanyak …. kali.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5



B


121. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan …. dengan disaksikan oleh ….

A. pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

B. pimpinan Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
C. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat

D. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung

E. pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung



E


122. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebagai pengganti undangundang, Presiden berhak menetapkan ….

A. Keputusan Presiden

B. Ketetapan Pemerintah

C. Dekrit Presiden

D. Peraturan Pemerintah

E. Undang-Undang sementara
Pembahasan



D


123. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih …

A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

B. Presiden dan Wakil Presiden

C. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

D. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan



C


124. Badan apakah yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara?

A. Badan Pemeriksa Keuangan

B. Kementrian Keuangan

C. Bea dan Cukai

D. Pajak

E. Komisi Yudisial



A


125. Sampai dengan tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak

A. Satu kali

B. Dua kali

C. Tiga kali

D. Empat kali

E. Lima kali



1. D. Sampai dengan tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali


126. Piagam Jakarta ditandatangani pada

A. 22 Juni 1954

B. 22 Juni 1945

C. 12 Juli 1945

D. 17 Agustus 1945

E. 18 Agustus 1945



2. B. Piagam Jakarta ditandatangani pada 22 Juni 1945


127. Perbedaan isi Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 adalah

A. Perbedaan pandangan mengenai sistem sosial Indonesia

B. Perbedaan pandangan mengenai sistem politik Indonesia

C. Pada Piagam Jakarta disebutkan adanya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sedangkan pada UUD 1945 tidak

D. Pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan lima sila

E. Perbedaan pandangan mengenai penghapusan penjajahan



3. C. Pada Piagam Jakarta disebutkan adanya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sedangkan pada UUD 1945 tidak


128. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 berbunyi :

A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan

B. Negara Indonesia adalah negara republik

C. Negara Indonesia adalah negara kesatuan sekaligus republik

D. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik

E. Negara Indonesia adalah negara kesatuan dan republik



4. D. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”


129. Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 2, maka dapat ditegaskan bahwa dalam sistem perpolitikan Indonesia, kedaulatan adalah di tangan :

A. Presiden

B. DPR

C. MPR

D. Rakyat

E. MPR dilaksanakan oleh Presiden



5. D. Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 2, maka dapat ditegaskan bahwa dalam sistem perpolitikan Indonesia, kedaulatan adalah di tangan rakyat


130. Berdasarkan UUD 1945 amandemen ketiga 9 November 2001, pasal 1 bertambah satu ayat. Ayat tambahan ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara

A. Negara demokrasi

B. Negara persatuan

C. Negara hukum

D. Negara kepulauan

E. Negara taat peraturan internasional



6. C. Indonesia Negara hukum


131. Berdasarkan UUD 1945 amandemen keempat, 10 Agustus 2002, anggota MPR terdiri dari

A. DPR + DPD

B. DPR + Utusan Golongan

C. DPR + Fraksi tambahan

D. DPR + Utusan Propinsi

E. DPR + DPA



7. A. DPR + DPD


132. Payung hukum yang dipakai untuk melakukan amandemen atau perubahan UUD 1945 adalah

A. Pasal 3 dan pasal 37

B. Pasal 3

C. Pasal 37

D. Pasal 27

E. Pasal 27 dan pasal 37



8. A. Payung hukum yang dipakai untuk melakukan amandemen atau perubahan UUD 1945 Pasal 3 dan pasal 37 


133. Sebelum diamandemen, pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR. Setelah diamandemen yang pertama, 19 Oktober 1999, pasal 5 ayat 1 berbunyi

A. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR

B. Presiden menetapkan Undang-undang tanpa harus melalui persetujuan DPR

C. Presiden bersama-sama DPR menetapkan Undang- undang dengan persetujuan MPR

D. DPR membuat Undang-undang dengan persetujuan Presiden

E. DPR memegang kekuasaan menetapkan Undang- undang



 9. A. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR


134. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dan dipilih secara langsung oleh rakyat, adalah berdasarkan pada

A. UUD 1945 pasal 6A

B. UUD 1945 pasal 6B

C. UUD 1945 pasal 7C

D. UUD 1945 pasal 8

E. UUD 1945 pasal 10



10. A. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dan dipilih secara langsung oleh rakyat, adalah berdasarkan pada UUD 1945 pasal 6A 


135. Dasar hukum bagi MPR untuk memberhentikan Presiden karena penghianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, adalah

A. Pasal 17

B. Pasal 8 B

C. Pasal 7A

D. Pasal 6

E. Pasal 1



11. C. Pasal 7A


136. Berdasarkan UUD 1945 pasal 7C, maka pernyataan manakah yang benar ?

A. Presiden berhak membekukan DPR jika terjadi suatu kegentingan negara

B. Presiden dengan persetujuan MPR dapat membubarkan DPR demi kepentingan negara

C. Presiden tak dapat membekukan ataupun membubarkan DPR

D. Presiden tak dapat membubarkan DPR, namun hanya membekukan

E. Presiden tak dapat membekukan DPR, namun justeru berhak membubarkannya dengan alasan yang diterima rakyat



12. C. Presiden tak dapat membekukan ataupun membubarkan DPR 


137. Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan wakil presiden, maka Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR, yang akan ditetapkan dalam sidang MPR. Waktu penetapan calon presiden ini adalah maksimal

A. 40 hari

B. 50 hari

C. 60 hari

D. 75 hari

E. 100 hari



13. C. 60 hari


138. Jika terjadi kekosongan Presiden dan Wapres, maka tugas kepresidenan akan diisi sementara oleh :

A. Menteri dalam negeri

B. Menteri luar negeri

C. Menteri pertahanan

 D. Menteri dalam negeri, Menteri luar negeri dan Menteri pertahanan

E. Menteri dalam negeri dan Menteri pertahanan



14. D. Jika terjadi kekosongan Presiden dan Wapres, maka tugas kepresidenan akan diisi sementara oleh Menteri dalam negeri, Menteri luar negeri dan Menteri pertahanan


139. Pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa jika Presiden membuat perjanjian internasional yang memberikan dampak luas bagi rakyat dengan terkait keuangan negara, maka harus melalui persetujuan

A. Bank Indonesia

B. BPK

C. MPR

D. DPR

E. Menko Ekuin dan DPR



15. D. DPR 


140. Presiden berhak membentuk Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, karena dijamin oleh UUD 1945 pasal

A. Pasal 16

B. Pasal 17

C. Pasal 18

D. Pasal 19

E. Pasal 20



16. A. Presiden berhak membentuk Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, karena dijamin oleh UUD 1945 pasal 16 


141. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah berdasarkan amandemen UUD 1945 yang ke….

A. Amandemen pertama

B. Amandemen kedua

C. Amandemen ketiga

D. Amandemen keempat

E. Amandemen kelima



17. D. Amandemen keempat 


142. Berdasarkan pasal 17 ayat 4 UUD 1945 berbunyi : "Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementrian negara….. "

A. Adalah wewenang penuh Presiden

B. Adalah atas usul Presiden yang disetujui oleh DPR

C. Diatur dalam Undang-undang

D. Ditetapkan dalam Sidang Umum MPR

E. Ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan usul DPR



18. C. Berdasarkan pasal 17 ayat 4 UUD 1945 berbunyi : "Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementrian Negara Diatur dalam Undang-undang


143. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Mahkamah Militer

D. DPR

E. MPR



19. A. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung   


144. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 2, Presiden memberikan amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

A. DPA

B. DPR

C. MPR

D. Mahkamah Agung

E. Jaksa Agung



20. B. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 2, Presiden memberikan amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR


145. Pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan oleh Presiden, diatur dengan Undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal

A. Pasal 12

B. Pasal 13

C. Pasal 14

D. Pasal 15

E. Pasal 16



21. D. Pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan oleh Presiden, diatur dengan Undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 15


146. Hubungan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah tersebut. Hal ini didasarkan pada UUD 1945

A. Pasal 18A ayat 1

B. Pasal 18A ayat 2

C. Pasal 18

D. Pasal 19 ayat 1

E. Pasal 19 ayat 2



22. A. Hubungan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah tersebut. Hal ini didasarkan pada UUD 1945 Pasal 18A ayat 1      


147. Ketika masa Orde Baru pengelolaan keuangan Pusat-Daerah sangat timpang. Hampir semuanya dikuasai oleh pusat. Namun setelah era Reformasi ini, setelah UUD 1945 diamandemen, maka pengelolaan keuangan harus selaras dan adil. Hal ini tercantum dalam UUD 1945

A. Pasal 18 A ayat 1

B. Pasal 18

C. Pasal 19

D. Pasal 33

E. Pasal 18 A ayat 2



23. E. Pengelolaan keuangan diatur dalam Pasal 18 A ayat 2


148. Kesatuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia ini sebenarnya dihormati oleh negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945

A. Pasal 8

B. Pasal 9

C. Pasal 18 B ayat 2

D. Pasal 18 B ayat 1

E. Pasal 22



24. C. Kesatuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia ini sebenarnya dihormati oleh negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 


149. Berdasarkan UUD 1945 pasal 20, Presiden bersama DPR membahas Rancangan Undang-undang (RUU) lalu haruslah mendapatkan persetujuan bersama. Setelah RUU tersebut disepakati, lalu RUU tersebut akan disahkan oleh…

A. Mahkamah Konstitusi

B. Disahkan berdua, Presiden bersama DPR

C. Hakim Agung

D. Presiden

E. DPR



25. D. Presiden 


150. Jika kita mengacu pada UUD 1945 pasal 19 ayat 3, maka dalam satu tahun, DPR minimal akan bersidang sebanyak

A. Satu kali

B. Dua kali

C. Tiga kali

D. Empat kali

E. Lima kali



26. A. Dalam satu tahun, DPR minimal akan bersidang sebanyak satu kali


151. UUD 1945 pasal berapakah yang menyebutkan hak-hak DPR seperti hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket. ?

A. Pasal 20 A ayat 1

B. Pasal 20 A ayat 2

C. Pasal 20 A ayat 3

D. Pasal 20 A ayat 4

E. Pasal 20 A ayat 5



27. B. Hak-hak DPR seperti hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket ada dalam Pasal 20 A ayat 2


152. Berdasarkan UUD 1945 pasal 20 A ayat 1, fungsi DPR adalah

A. Fungsi legislasi dan fungsi angket, serta fungsi pengawasan

B. Fungsi anggaran dan fungsi interpelasi

C. Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

D. Fungsi legislasi dan fungsi pengawan

E. Fungsi interpelasi, fungsi angket, fungsi pernyataan pendapat



28. C. Berdasarkan UUD 1945 pasal 20 A ayat 1, fungsi DPR adalah Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan


153. Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan dengan LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil). Hal ini sesuai dengan pernyataan pada UUD 1945

A. Pasal 22 E ayat 1

B. Pasal 22 E ayat 2

C. Pasal 22 E ayat 3

D. Pasal 22 E ayat 4

E. Pasal 22 E ayat 5



29. A. Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan dengan LUBER JURDIL berdasarkan Pasal 22 E ayat 1       


154. Hal Keuangan diatur dalam UUD 1945 pada BAB VIII yaitu, pasal

A. Pasal 28

B. Pasal 22

C. Pasal 23

D. Pasal 24

E. Pasal 31



30. C. Hal Keuangan diatur dalam UUD 1945 pada BAB VIII yaitu, pasal Pasal 23


155. Pasal 24 UUD 1945 berbicara mengenai

A. Kedaulatan Ekonomi

B. Kedaulatan wilayah negara

C. Kekuasaan kehakiman

D. Kekuasaan politik

E. Administrasi negara



31. C. Pasal 24 UUD 1945 berbicara mengenai kekuasaan kehakiman


156. Yang berhak mengangkat hakim agung serta menegakkan kehormatan perilaku hakim menurut pasal 24B adalah

A. Komisi Yudisial

B. Mahkamah agung

C. Jaksa agung

D. DPR

E. Presiden



32. A. Yang berhak mengangkat hakim agung serta menegakkan kehormatan perilaku hakim menurut pasal 24B adalah Komisi Yudisial 


157. Tugas Mahkamah konstitusi (MK) berdasarkan pasal 24C adalah berikut ini, kecuali

A. Menguji Undang-undang terhadap UUD

B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

C. Memutus pembubaran partai politik

D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

E. Memutus pemberhentian atau pembekuan lembaga negara



33. E. Tugas Mahkamah konstitusi (MK) berdasarkan pasal 24C adalah : • Menguji Undang-undang terhadap UUD • Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara • Memutus pembubaran partai politik • Memutus perselisihan tentang hasil pemilu


158. Yang menjadi warga negara Indonesia menurut pasal 26 UUD 1945 adalah

 A. Hanya orang bangsa Indonesia asli

B. Orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara

C. Pribumi saja

D. Pribumi dan Inlander

E. Orang bangsa Indonesia dan keturunannya saja



34. B. Yang menjadi warga negara Indonesia menurut pasal 26 UUD 1945 adalah Orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara


159. Jika pemerintah yang terpilih tidak berusaha membuka lapangan pekerjaan bagi rakyatnya yang membutuhkan penghidupan, maka Pemerintah telah melanggar

A. Pasal 25

B. Pasal 27

C. Pasal 29

D. Pasal 31

E. Pasal 35



35. B. Lapangan kerja dan penghidupan berkenaan dengan pasal 27


160. Jika seorang hakim menghukum tegas kepada rakyat kecil yang melanggar hukum namun justeru membebaskan seorang pejabat tinggi negara yang melanggar hukum ini berarti hakim tersebut telah melanggar kepastian hukum yang adil, serta tidak memberikan perlakuan sama di depan hukum. Ini bertentangan dengan

A. Pasal 28 D ayat 1

B. Pasal 28 D ayat 2

C. Pasal 28 D ayat 3

D. Pasal 28 D ayat 4

E. Pasal 28 D ayat 7



36. A. Pasal 28 D ayat 1


161. Berikut adalah macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui oleh pasal 28 I ayat 1. Kecuali

A. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani

B. Hak untuk hidup

C. Hak untuk tidak disiksa

D. Hak mendapatkan pekerjaan tetap

E. Hak untuk tidak diperbudak



37. D. Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui oleh pasal 28 I ayat 1 adalah • Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani • Hak untuk hidup • Hak untuk tidak disiksa • Hak untuk tidak diperbudak • Hak beragama • Hak diakui sebagai pribadi dihadapn hukum • Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut


162. Berikut adalah macam-macam tugas kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 30 ayat 4, kecuali :

A. Alat negara yang menjaga keamanan

B. Menjaga ketertiban

C. Melindungi masyarakat

D. Mengayomi masyarakat

E. Mengamankan perbatasan negara



38. E. Tugas kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 30 ayat 4 adalah • Alat negara yang menjaga keamanan • Menjaga ketertiban • Melindungi masyarakat • Mengayomi masyarakat • Melayanai masyarakat • Menegakkan hukum


163. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 2, maka pemerintah wajib membiayai rakyat Indonesia untuk mendapatkan

A. Pendidikan dasar

B. Pendidikan menengah

C. Pendidikan dasar dan menengah

D. Pendidikan luar sekolah

E. Pendidikan tinggi



39. A. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 2, maka pemerintah wajib membiayai rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar 


164. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini disebutkan oleh UUD 1945

A. Pasal 32

B. Pasal 33

C. Pasal 34

D. Pasal 35

E. Pasal 36



 40. A. Bahasa daerah diatur dalam pasal 32 UUD 45


165. Menurut pasal 34 UUD 1945, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak harus disediakan oleh

A. Pemerintah

B. Menteri kesehatan

C. Negara

D. Departemen kesehatan

E. Ikatan dokter indonesia



41. C. Menurut pasal 34 UUD 1945, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak harus disediakan oleh Negara


166. Perubahan UUD diatur dalam pasal

A. Pasal 35

B. Pasal 36

C. Pasal 37

D. Pasal 38

E. Pasal 39



42. C. Perubahan UUD diatur dalam pasal 37


167. Syarat mengubah UUD, sidang MPR harus dihadiri oleh setidaknya

A. 2/3 dari jumlah anggota MPR

B. 1/3 dari jumlah anggota MPR

C. 2/5 dari jumlah anggota MPR

D. 1/4 dari jumlah anggota MPR

E. 2/4 dari jumlah anggota MPR



43. A. Syarat mengubah UUD, sidang MPR harus dihadiri oleh setidaknya 2/3 dari jumlah anggota MPR


168. Syarat pengubahan pasal-pasal UUD haruslah disetujui oleh MPR minimal sejumlah

A. 51 persen

B. 50 persen

C. Kurang lebih 50 persen

D. 50 persen plus 1

E. 51 persen plus 1



44. D. Syarat pengubahan pasal-pasal UUD haruslah disetujui oleh MPR minimal sejumlah 50 persen plus 1


169. Bangsa Indonesia bertekad untuk menentang setiap bentuk penjajahan. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945

A. Alinea 1

B. Alinea 2

C. Alinea 3

D. Alinea 4

E. Alinea 5



 45. A. Bangsa Indonesia bertekad untuk menentang setiap bentuk penjajahan. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1   


170. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat tujuan bangsa Indonesia seperti berikut ini, kecuali :

A. Melindungi bangsa dan tanah air

B. Memajukan kesejahteraan umum

C. Mencerdaskan kehidupan bangsa

D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

E. Turut melindungi stabilitas kawasan



46. E. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat tujuan bangsa Indonesia seperti berikut ini : • Melindungi bangsa dan tanah air • Memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa • Ikut melaksanakan ketertiban dunia


171. Aturan peralihan UUD 1945 pasal III amandemen keempat tahun 2002, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum itu, tugas Mahkamah Konstitusi sementara diemban oleh

A. Komisi Yudisial

B. Hakim Agung

C. Jaksa Agung

D. Mahkamah Agung

E. DPR



47. D. Mahkamah Agung 


172. Kedudukan UUD 1945 adalah sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini, kecuali :

A. Hukum dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia

B. Sumber hukum tertulis tertinggi yang berlaku di Indonesia

C. Konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak 5 Juli 1959

D. Satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia

E. Sebagian hukum dasar yang berlaku di Indonesia



48. D. UUD 45 bukanlah satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia 


173. Dalam kurun waktu 1945-1949 UUD 1945 belum dapat dilaksanakan dengan baik karena bangsa Indonesia masih sibuk dengan peperangan. Maka tugas legislatif diserahkan kepada KNIP melalui

A. Maklumat Wakil Presiden no. I

B. Maklumat Wakil Presiden no. II

C. Maklumat Wakil Presiden no. III

D. Maklumat Wakil Presiden no. IX

E. Maklumat Wakil Presiden no. X



49. E. Maklumat Wakil Presiden no. X


174. Manipol USDEK Presiden Soekarno adalah kepanjangan dari

 A. UUD 45, Sosialisme Terpimpin, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia

B. UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia

C. UUD 45, Sosialisme Terpimpin, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kebangsaan Indonesia D. UUD 45, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi, Kepribadian Indonesia

E. UUD 45, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi, Kepribadian Indonesia



50. B. Manipol USDEK Presiden Soekarno adalah kepanjangan dari UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia   


175. Isi UUD 45 telah diamandemen beberapa kali. Namun demikian, Pembukaan UUD 45 tidak boleh diamandemen. Kenapa ?

A. Karena tidak sesuai dengan Kesepakatan para pendiri bangsa

B. Karena Pembukaan UUD 45 berisi dasar Negara, dan merupakan kelangsungan hidup dan sejarah bangsa

C. Karena teramat penting untuk diubah

D. Karena belum ada Perpu mengenai hal itu

E. Pilihan diatas salah semua, karena pembukaan UUD boleh diubah. Pancasila



51. B. Pembukaan UUD 45 tidak boleh diubah Karena Pembukaan UUD 45 berisi dasar Negara, dan merupakan kelangsungan hidup dan sejarah bangsa Pancasila


176. UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berha atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal...

A. 28 A

B. 28 B

C. 28 C

D. 28 E ayat (1)

E. 28 E ayat (2)



E. 28 E ayat (2)


177. Menurut UUD 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut...

A. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR

B. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA

C. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimabangan DPR

D. Menyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

E. Memegang kekuasaan yang tinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara



A. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR


178. Menurut UUD 1945 Pasal 7A, presiden/wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul...

A. DPR

B. MA

C. MK

D. DPA

E. Mayoritas suara MPR



A. DPR


179. Usulan untuk memberhentikan Presiden dan/Wakil Presiden diajukan terlebih dahulu  mengajukan permintaan kepada...

A. DPR

B. MA

C. MK

D. DPA

E. Mayoritas sudara MPR



C. MK


180. Berapa kali UUD 1945 diamandemen...

a. 1 kali

b. 2 kali

c. 3 kali

d. 4 kali



d. 4 kali


181. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali diamandemen...

a. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21

b. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22

c. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23

d. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24



a. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21


182. Kapan amandemen UUD 1945 keempat dilakukan?

a. 11 agustus 2002

b. 11 Agustus 2003

c. 11 Agustus 2004

d. Semua jawaban salah



a. 11 agustus 2002


183. Pasal berapa UUD 1945 keempat kali di-amandemen...

a. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35

b. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36

c. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37

d. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 38



c. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37


184. Dibagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi...

a. Aturan Peralihan Pasal I

b. Aturan Peralihan Pasal II

c. Aturan Peralihan Pasal III

d. Aturan Peralihan Pasal IV



c. Aturan Peralihan Pasal III


185. Apa dasar hukum pembentukan mahkamah Konstitusi...

a. UU Nomor 21 tahun 2003

b. UU Nomor 22 tahun 2003

c. UU Nomor 23 tahun 2003

d. UU Nomor 24 tahun 2003



d. UU Nomor 24 tahun 2003


186. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali...

a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

c. Memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

d. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata



d. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata


187. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU No. 24 tahun 2003 adalah...

a. Surat atau tulisan

b. Keterangan saksi

c. Keterangan ahli

d. Semua jawaban benar



d. Semua jawaban benar


188. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal...

a. 31 ayat 1

b. 31 ayat 2

c. 31 ayat 3

d. 31 ayat 4



a. 31 ayat 1


189. Perekonomian yang diberlakukan di Indonesia disusun berdasarkan atas asas...

A. Kegotongroyongan

B. Kekeluargaan

C. Kerjasama

D. Kemakmuran bersama

E. Kerakyatan



B. Kekeluargaan


190. Penyimpangan terhadap UUD 1945 sudah banyak sekali terjadi sejak Indonesia merdeka. Salah satu penyimpangan yang terjadi pada masa orde lama adalah...

A. Pembubaran DPR oleh presiden

B. KKN semakin merajalela

C. Dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945

D. Kekuasaan presiden sangat besar dan tak terkalahkan

E. Pemasungan hak demokrasi rakyat



A. Pembubaran DPR oleh presiden


191. Amandemen UUD 1945 tentang tata laksana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung disahkan pada tanggal...

A. 21 Oktober 2001

B. 9 November 2001

C. 11 Agustus 2002

D. 18 Agustus 2002

E. 14 Oktober 2002



B. 9 November 2001


192. Jika konstitusi berlaku sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara, maka sumber legitimasi UUD 1945 sebagai konstitusi adalah...

A. Presiden

B. Raja

C. Rakyat

D. Yudikatif

E. Legislatif



C. Rakyat


193. Sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara, anggota Badan Pemeriksa Keruangan dipilih oleh...

A. DPR

B. DPD

C. Presiden

D. Menteri Keuangan

E. KPK



A. DPR


194. Secara resmi berakhirnya RIS dan kembalinya bentuk negara menjadi negara kesatuan adalah pada...

A. 11 Maret 1950

B. 12 April 1950

C. 14 Agustus 1950

D. 15 Agustus 1950

E. 17 Agustus 1950



E. 17 Agustus 1950


195. Provinsi yang tercatat sebagai provinsi termuda di Indonesia adalah...

A. Kepulauan Riau

B. Kalimantan Utara

C. Sulawesi Barat

D. Gorontalo

E. Papua Barat



B. Kalimantan Utara


196. Amandemen UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan dari peristiwa reformasi 1998 dimana mulainya era reformasi ini ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal...

A. 9 Mei 1998

B. 14 Mei 1998

C. 18 Mei 1998

D. 20 Mei 1998

E. 21 Mei 1998



E. 21 Mei 1998


197. Salah satu unsur konstitutif negara adalah adanya pemerintah yang berdaulat. Sistem kedaulatan yang dianut Indonesia adalah...

A. Tuhan

B. Presidensial

C. Rakyat

D. Hukum

E. Negara



C. Rakyat


198. Pasal-pasal yang berkaitan dengan Pertahanan dan Keamanan Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan pada amandemen yang..

A. Pertama

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat

E. Kedua dan keempat



B. Kedua


199. Rancangan konstitusi Republik Indonesia Serikat dirumuskan oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi B.F.O. melalui...

A. Perjanjian Giyanti

B. Perjanjian Linggarjati

C. Konferensi Meja Bundar

D. Perjanjian Renville

E. Konvensi Den Haag



C. Konferensi Meja Bundar


200. Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945 berisi tentang...
A. Bentuk negara
B. Kedaulatan rakyat
C. Negara hukum
D. Lembaga negara


A. Bentuk negara

Posting Komentar untuk "Soal Tryout TWK CPNS 2021 Bag II Tentang UUD 1945"