Sistem Ekonomi Dualistik, Teori, Ciri, Dualisme, Krisis dan Kesimpulannya

Oleh celotehpraja.com Desember 13, 2020 Posting Komentar

A. TEORI DUALISME EKONOMI BOEKE

Celotehpraja.com J. H. Boeke, ahli ekonomi Belanda, adalah seorang pelopor yang mengembangkan teori tersendiri yang hanya cocok untuk diterapkan di negara terbelakang. Teorinya tentang dualisme masyarakat merupakan teori umum pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara terbelakang yang terutama didasarkan pada hasil kajiannya terhadap perekonomian Indonesia.

Boeke berpendapat bahwa dalam arti ekonomi masyarakat memiliki tiga ciri, yaitu semangat sosial, bentuk organisasi dan teknik yang mendominasinya. Saling keterkaitan dan ketergantungan antara ketiga ciri disebut sistem sosial atau gaya sosial. Suatu masyarakat disebut homogen apabila didalamnya hanya terdapat satu sistem sosial yang berlaku, tetapi suatu masyarakat mungkin memiliki sekaligus dua sistem sosial atau lebih.

Masyarakat seperti ini disebut masyarakat dualistik atau majemuk. Boeke menggunakan istilah “masyarakat dualistik” untuk “masyarakat yang menunjukkan ciri tersendiri di tengah sistem sosial yang sinkron dan telah dewasa dimana biasanya evaluasi historis masyarakat-masyarakat homogen terpisah satu sama lain melalui bentuk peralihan seperti misalnya antara prakapitalisme dan kapitalisme penuh melalui kapitalisme awal”.

Sistem Ekonomi Dualistik

Apa Ciri Masyarakat Dualistik?

Masyarakat dualistik seperti itu ditandai oleh adanya sistem Barat impor yang lebih maju dan sistem pertanian prakapitalisme pribumi. Yang pertama ada di bawah pengaruh dan pengawasan Barat, dengan mempergunakan teknik maju dan standar kehidupan yang rata-rata sudah tinggi. Yang kedua adalah asli dengan teknik, kesejahteraan sosial dan ekonomi yang rendah. Boeke menyebut dualisme sosial dan mendefinisikannya sebagai perbenturan antara sistem sosial impor dengan sistem sosial asli dengan gaya yang berbeda. Tetapi mungkin juga sosialisme atau kapitalisme, atau campuran dari keduanya.

Boeke menggunakan teori ekonomi tentang masyarakat dualistik untuk menggambarkan dan menjelaskan interaksi ekonomi dua sistem sosial yang berbenturan yang ia sebut dengan Ekonomi dualistik atau ekonomi timur. Ia mendasarkan teorinya pada pengalaman Indonesia.

Seperti Apa Ciri Absolut Perekonomian Dualistik (Sektor Timur)

Ada dua ciri absolut sektor timur perekonomian dualistik yang membedakannya dari masyarakat barat. Kebutuhan masyarakat Timur adalah terbatas. Orang merasa puas jika kebutuhan-kebutuhan mendesak mereka terpenuhi. Ini karena rakyat lebih banyak terpengaruh oleh kebutuhan sosial daripada kebutuhan ekonomi. Barang lebih diukur menurut nilai prestisenya daripada nilai kegunaannya. Industri pribumi hampir-hampir tidak mempunyai organisasi, tanpa modal, secara teknis tidak berdaya dan tidak mengenal pasar. Ciri-ciri khas masyarakat Timur telah membuat teori ekonomi Barat sama sekali tidak dapat diterapkan pada ekonomi terbelakang. Menurut Boeke, teori ekonomi Barat dimaksudkan untuk menjelaskan masyarakat kapitalis sedangkan masyarakat Timur adalah prakapitalistik.

Karena ekonomi Timur mempunyai ciri dualistik, maka setiap usaha untuk mengembangkan pertanian prakapitalistik mereka dengan mengikuti garis Barat akan tidak hanya gagal tetapi mungkin juga menyebabkan kemunduran. Perubahan sikap mental petani adalah penting untuk memperkenalkan teknik pertanian modem, kalau tidak, peningkatan kesejahteraan yang timbul akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk lebih lanjut.

Di bidang industri, produsen Timur secara teknologi, ekonomi atau sosial tidak dapat menyesuaikan dengan rekan Bratnya. Jika yang disebut pertama akan mencoba meniru yang disebut belakangan, dia akan menderita. Untuk menopang argumentasinya, Boeke menyebut kasus Indonesia dimana pemakaian teknologi Barat pada industrialisasi ekonomi Indonesia telah menggeser tujuan berdikari pada titik yang lebih jauh dan menghancurkan industri kecilnya.

Apa Saja Jenis Pengangguran Di Negara Terbelakang (Versi Boeke)?

Boeke menunjukkan lima jenis pengangguran di negara terbelakang, yaitu musiman, tidak tetap, pengangguran pekerja tetap, pengangguran pegawai negeri dan pengangguran orang-orang Indo. Dia yakin bahwa pemerintah tdak akan mampu mengatasi masalah ini karena hal tersebut merupakan beban keuangan yang jauh melampaui kekayaan negara.

Di negara terbelakang, keinginan dan daya beli yang terbatas telah menghambat seluruh pembangunan ekonomi. Peningkatan penawaran bahan makanan atau barang industri akan menyebabkan melimpahnya komoditi di pasar dengan akibat turunnya harga dan depresi. Ini bukan berarti Boeke menolak seluruh industrialisasi atau perbaikan pertanian. Tapi, ia menyetujui proses industrialisasi dan pembangunan pertanian secara perlahan dalam skala kecil, yang disesuaikan dengan struktur dualistik masyarakat timur.

Boeke menggambarkan adanya dua keadaan yang amat berbeda dalam suatu masyarakat, yang hidup berkembang secara berdampingan. Keadaan pertama bersifat “superior”, sedangkan yang lainnya bersifat “inferior”, seperti halnya adanya cara produksi modem berdampingan dengan cara produksi tradisional, antara orang kaya dengan orang miskin tak berpendidikan, dan keadaan lain yang kontras dalam satu masa dan tempat (Hudiyanto, 2002: 88-91).

B. DUALISME EKONOMI DI INDONESIA

Mengacu pada pengertian dualisme ekonomi Boeke, kiranya tidak sulit mengamati bekerjanya dualisme ekonomi dalam Sistem Ekonomi Indonesia saat ini. Dualisme ekonomi di Indonesia tidak hanya mewujud sebagai akibat perbedaan taraf pengembangan teknologi, melainkan tampak sebagai perbedaan konsep nilai (falsafah), ideologi, dan sosial-budaya, yang mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi.

Di desa-desa (pedalaman) dan di sebagian masyarakat kota yang masih menganut kolektivisme banyak dijumpai tradisi yang memunculkan sistem ekonomi tertentu, yang tidak selalu sejalan dengan sistem ekonomi yang dominan. Ada sistem arisan, “sambatan” (kerja bakti), “nyumbang”, dan sistem pertukaran lokal (sebagian subsistem), yang masih berkembang meskipun sistem-sistem produksi dan keuangan modern makin berkembang pesat.

Di sisi lain, perkembangan sektor ekonomi formal di pusat-pusat perkotaan tetap saja tidak mampu menampung banyaknya tenaga kerja, yang akhirnya berusaha di sektor informal. Dalam struktur ekonomi nasional pun perbedaan (konfigurasi) antara pelaku ekonomi konglomerat dan pelaku ekonomi rakyat masih terlihat jelas. Masing-masing menganut sistem nilai yang berbeda, yang memunculkan perbedaan sistem ekonomi yang terbentuk.

Derajat hubungan (ketergantungan) antara kedua sistem (pelaku) umumnya terjadi dalam pola yang tidak seimbang. Dalam hal ini, sistem (pelaku) ekonomi superior (dominan) cenderung mensubordinasi sistem (pelaku) ekonomi inferior karena kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan SDM yang dikuasai pelaku ekonomi di sektor modem tersebut. Namun, tetap saja ada resistensi dari pelaku ekonomi tradisional di pedesaan yang berupaya mengembangkan tatanan sosial-ekonomi yang sesuai dengan sistem nilai dan sistem sosial-budaya mereka. Teori dualisme ekonomi dalam konteks Indonesia saat ini membantu untuk menganalisis dialektik hubungan ekonomi antarpelaku ekonomi. Dalam perkembangannya, antara dua keadaan yang kontras tersebut tidak lagi dapat berdampingan secara sejajar, melainkan satu sistem tersubordinasi oleh sistem yang dominan.

Hubungan Dualisme Ekonomi Dengan Pengambilan Kebijakan Ekonomi

Kenyataan model dualisme ekonomi ini berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan penyusunan strategi pembangunan. Dalam struktur dualistik yang timpang, pengaruh kebijakan ekonomi dapat berbeda (trade¬off), sehingga dibutuhkan kebijakan afirmatif (pemihakan) kepada pelaku ekonomi yang kecil, rentan, dan miskin. Jika tidak, kebijakan yang didesain secara makro-deduktif cenderung selalu menguntungkan (makin memakmurkan) pelaku ekonomi besar (sektor modem), yang membawa korban pada kemerosotan kesejahteraan pelaku ekonomi rakyat yang umumnya bergerak di sektor informal, pertanian, dan di wilayah pedesaan.

Eksistensi sektor informal sangat jelas dan magnitudenya sangat besar. Pembahasan terhadap sektor atau ekonomi informal menyangkut sebagian besar dari pelaku ekonomi. Oleh karena itu, eksistensinya tidak dapat dinafikan sehingga segala permasalahannya otomatis menjadi tanggung jawab negara dalam kiprahnya melalui kebijakan ekonomi. Jangan sebaliknya, karena peran negara yang salah kaprah dan gagal, akan menyebabkan sektor informal bertambah marak. Harap dicatat bahwa sektor informal mengisi seluruh sudut perekonomian nasional, dari sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa lainnya.

Sektor informal mengisi setidaknya dua pertiga dari perekonomian nasional. Struktur ini merupakan bagian strategis di dalam sistem, tetapi sekaligus merupakan masalah yang rumit. Jumlah pekerja informal pada tahun 2005 mencapai 61 juta orang atau 64 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Angka tersebut meningkat dari waktu ke waktu karena penyerapan tenaga kerja di sektor formal tidak cukup signifikan.

Dibandingkan dengan tahun lalu, angka tersebut lebih tinggi (tahun 2004 sebesar 63,2 persen). Jumlah angkatan kerja mencapai tidak kurang dari 105,8 juta orang. Tetapi, yang bekerja hanya sekitar 94,9 juta orang. Setiap enam bulan jumlah penganggur baru bertambah sebesar 600.000 orang. Itu berarti bahwa sebagian dari yang bekerja dari tambahan pekerja baru diserap oleh sektor informal. Sektor ini sejak dulu berperan sebagai penyangga, baik pada masa normal maupun masa krisis. Jadi, sektor informal adalah sebuah entitas besar di republik ini.

Sektor Informal Bukan Substansi Utama

Di dalam sistem dan struktur perekonomian, sektor informal bukan substansi utama, tetapi merupakan gejala sampingan sistem yang tidak berdaya dan tidak bekerja sempurna. Ketidakberdayaan itu kemudian mewujud ke dalam ekonomi, yang kurang produktif. Semakin marak eksistensi sektor informal, semakin jelas ada yang salah kaprah di dalam sistem ekonomi. Jadi, sektor informal merupakan gejala dari adanya distorsi sistem ekonomi. Distorsi tersebut terjadi karena kebijakan ekonomi tidak dapat dijalankan dengan baik, bahkan penuh dengan penyimpangan, yang bersangkut paut dengan kekuasaan.

Praktik monopoli karena pengaruh kekuasaan, lisensi khusus kepada kelompok tertentu, eksistensi adanya koalisi distribusional, praktik distributive combine, serta perburuan rente adalah bentuk distorsi negara dan kekuasaan, yang implikasinya besar terhadap wajah ekonomi.

Dengan distorsi yang permanen tersebut, sektor informal berkembang menjadi sistem tersendiri. Wujud politik ekonomi negara mengeras pada dualisme sektor formal dan informal dengan eksistensi dan ciri masing- masing. Pada sektor informal terlihat indikasi labor surplus yang mana pekerjaan formal tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penawaran tenaga kerja. Luapan penawaran tenaga kerja tersebut masuk ke dalam sistem ekonomi informal, yang jumlahnya di Indonesia sangat besar. Ciri dari sektor informal ini adalah upah atau gaji yang tidak tetap, rendah, serta tidak cukup memadai. Produktivitasnya tidak maksimal karena sektor informal tidak menggunakan teknologi atau peralatan yang modem. Keterampilan tenaga kerja kurang berkualitas relatif dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor formal.

Sebaliknya, jika sistem ekonomi berjalan dengan baik, eksistensi sektor informal surut dan kecil. Sektor formal bekerja efektif untuk menyerap tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja. Dalam banyak kasus di negara- negara lain, sektor industri, perdagangan, dan jasa lainnya justru kekurangan tenaga kerja karena pekerjaan yang tersedia lebih banyak daripada penawaran tenaga kerja.

Itu berarti sistem ekonomi berjalan secara formal dengan produktivitas yang lebih baik. Di negara-negara industri seperti ini justru terjadi fenomena sebaliknya, yaitu labor shortage, kekurangan tenaga kerja. Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong banyak mengimpor tenaga kerja karena berbagai sektor industri dan jasa kekurangan tenaga kerja. Dengan demikian, sektor informal di negara-negara tersebut susut, mengecil bahkan lenyap. Tenaga kerja kebanyakan terserap pada sektor formal dengan upah yang tinggi dan produktivitas yang terus meningkat. Pada kasus ini kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah berhasil.

Sistem tidak berjalan baik karena ada masalah di hulu, yaitu faktor ekonomi politik. Contohnya, kebijakan ekonomi pada masa penjajahan sampai pemerintahan Orde Baru. Meskipun sudah mengantar ekonomi modem, pemerintahan Orde Baru tetap gagal melenyapkan dualisme ekonomi.

Sistem Ekonomi Dengan Sentralisasi (Orde Baru)

Pemerintahan Orde Baru membangun sistem ekonomi dengan sentralisasi yang kuat, kebijakan bersifat monopoli, praktik perburuan rente ekonomi, dan pemberian lisensi khusus untuk golongan tertentu saja. Politik dan kebijakan ekonomi seperti itu menghasilkan kesenjangan antargolongan kecil yang mendapat kesempatan khusus dari kekuasaan dengan masyarakat luas yang kehilangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Lebih jauh, dampak dari politik ekonomi yang bersifat elitis seperti ini terlihat pada maraknya sektor informal, yang meluas di berbagai sektor ekonomi. Akses terhadap hukum, birokrasi, tanah, keuangan, dan sumber ekonomi publik sangat kecil sehingga tidak dapat mengembangkan dirinya menjadi usaha formal yang lebih pasti.

C. KRISIS DALAM KERANGKA EKONOMI DUALISTIK

Setelah bergumul dan mendalami masyarakat di Asia, J.H. Boeke tahun 1930-an melakukan pengolahan teoritis dan menginisiasikan teori "dualisme ekonomi". Ia menjelaskan bahwa di Asia selain ada sistem ekonomi yang diimpor (kapitalisme modern), terdapat pula sistem ekonomi tradisional. Dimana keduanya bagaikan minyak dan air yang sulit bercampur. Menurutnya diperlukan teori ekonomi tersendiri dalam mengembangkan masyarakat dualistis, sebab teori yang dikembangkan kapitalisme modem tak dapat diterapkan.

Apa yang dilakukan Boeke, jamak dilalui para pemikir besar seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Karl Marx. Mereka bergumul dengan keadaan masyarakat di zamannya, kemudian berusaha menyusun teori ekonomi yang dapat menolong memberikan jawaban. Dalam tradisi ini, ilmu ekonomi lahir karena para pemikirnya benar-benar terlibat menjawab masalah sosial yang muncul pada zamannya.

Paradoks dengan hal di atas, ilmu ekonomi ortodoks (sebutan Ormerod terhadap ilmu ekonomi dominan) merupakan "keasyikan” eksperimentasi intelektual dan pengolahan kecanggihan akademis semata. Seakan ilmu ekonomi mutlak dan eksak, terbukti diadaptasikannya berbagai rumus matematis untuk ilmu ekonomi. Tanpa menghiraukan, apakah model-model yang disusun mempunyai kaitan dengan kenyataan empiris masyarakat atau tidak. Ilmu ekonomi kini lebih merupakan ’’belukar aljabar”, daripada pengertian tentang keadaan sebenarnya.

Asumsi Ekonomi Matematis

Krisis ekonomi merupakan pukulan telak bagi para ekonom ortodoks. Kedatangan IMF dengan ’’resep generik” melalui asumsi ekonomi matematis tak memberikan banyak perbaikan. Bahkan disinyalemen, akibat resepnya yang salah maka ekonomi Indonesia tambah runyam. Blessing in disguise hal ini menggugah kesadaran bahwa krisis di Indonesia bukan melulu disebabkan faktor ekonomis semata. Krisis ini multidimensional, sehingga penyelesaian teknis ekonomi tak banyak memberi perbaikan. Setidaknya, kepongahan ’’otoritas tunggal” ekonom ortodoks telah terlucuti.

Krisis merupakan pukulan telak bagi Indonesia. Dari data BPS, kemiskinan tahun 1996 diderita 22,5 juta jiwa (11,3%), namun tahun 1998 akibat krisis ekonomi, meningkat tajam menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%). Runyamnya lagi, indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan peningkatan dari 3,04 menjadi 4,7. Indeks keparahan kemiskinan juga meloncat dari 0,8 menjadi 1,4. Krisis ini ternyata memperluas, memperdalam dan memperparah kemiskinan Indonesia.

Asumsi Positivis Developmentalisme

Krisis ekonomi itu telah merobohkan asumsi positivis developmentalisme yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran David McClelland atau pun WW Rostow. Mimpi-mimpi akan adanya era tinggal landas yang dinubuatkan Rostow lewat Five Stages of Growth, meleset. Bukannya kita mengalami "tinggal landas”, tetapi malahan hanya ’’menjadi landasan”.

Dalam kesuraman krisis ekonomi, keajaiban terjadi. Tahun 1998 pertumbuhan ekonomi merosot menjadi -13,7% dari pertumbuhan sebesar +4,9%, atau jatuh -18,6% dalam setahun. Pakar ekonomi ortodoks pesimis ekonomi nasional akan pulih kurang dari 5 tahun. Namun terbukti, meski mengalami bleeding berupa pelarian modal $ 10 milyar per tahun dan ambruknya industri besar, hanya dalam 2 tahun ekonomi nasional telah tumbuh 4,8%. Akhirnya diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (sering disebut ekonomi rakyat), memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi itu. Fenomena ini mengejutkan, sebab di luar nalar dari ilmu ekonomi ortodoks.

Dalam wacana teori ekonomi, istilah ekonomi rakyat memang sulit ditemui. Hal ini memang karena ekonomi rakyat adalah pengertian, bukan turunan mazhab atau school of thought tertentu, melainkan konstruksi pemahaman realita ekonomi di negara berkembang. Suatu realita ekonomi dimana selain ada sektor formal, terdapat pula sektor informal dimana sebagian besar masyarakat hidup.

Ekonomi rakyat memang terbukti tangguh dalam menyelamatkan Indonesia dari keterperosokan jurang krisis dalam. Namun demikian, fakta struktur ekonomi yang sangat timpang perlu ditelaah lebih lanjut. Sektor usaha besar dan modern telah melaju sangat kencang (lalu jatuh), namun sektor usaha informal, kecil, dan menengah juga berjalan lambat.

Mengapa Ekonomi Rakyat Sangat Kurang Berkembang?

Timbul pertanyaan besar, mengapa ekonomi rakyat sangat kurang berkembang? Jawaban yang sering kita temui, sebab ekonomi besar dan konglomerasi yang mendapat fasilitas dan privilese sehingga ekonomi rakyat terpinggirkan. Tentu jawaban tidak salah, namun adakah jawaban yang lain? Dalam hal ini, kerangka pemikiran dualisme Boeke bisa menjawab pertanyaan itu. Merujuk data BPS (1997-2000), usaha kecil berkisar 99,85% dari total keseluruhan usaha yang berjumlah 40 juta. Dari data BPS lagi, kesulitan utama dan terbesar yang dihadapi ekonomi rakyat adalah kekurangan modal. Namun meski kekurangan modal, dalam melakukan usahanya mayoritas dari mereka mengusahakan dari modal sendiri. Para pengusaha kecil yang mengusahakan modal sendiri mencapai 70%, sedangkan pengusaha rumah tangga mencapai 90%.

Jadi ekonomi rakyat yang telah menyelamatkan Indonesia dari krisis adalah ekonomi yang "berdikari” dan ulet. Mereka yang berjuang dari apa yang ada, atau modal sendiri. Hal ini sangat ironis dibandingkan dengan "mental pengemis” dari pemerintah yang dijustifikasi melalui para ekonom. Akibat mental pengemis ini, kini negara kita masuk dalam jebakan utang (debt trap). Ironisnya, justru kita diselamatkan ekonomi rakyat yang ’’berdikari”.

Apa Kesulitan Utama Ekonomi Rakya?

Kembali ke permasalahan ekonomi rakyat, kalau kesulitan utama mereka adalah kekurangan modal mengapa tak meminjam bank? Inilah persoalan besar yang hingga kini belum terpecahkan. Bila harus meminjam bank, tentu diperlukan jaminan fisik (kolateral), proposal proyek kelayakan usaha, serta adanya badan hukum (legal entities). Tentu saja pengusaha mikro dan kecil yang sederhana sangat kesulitan untuk membuat project proposal, memenuhi legal entities (mempunyai badan hukum), atau memberikan jaminan fisik (misalnya sertifikat tanah). Tak mengherankan bila mereka disebut "tidak bankable” (tidak terjamah oleh perbankan).

Menyimak data BPS tahun 2000, banyaknya usaha yang berbadan hukum hanya 246,7 ribu (0,6%) dan yang tak berbadan hukum adalah 39,3 juta (99,4%).

Artinya untuk meminjam ke bank guna mengembangkan usaha, bila harus mempunyai legal entities, peminjam dari bank berjumlah kurang dari 1%. Bayangkan, sebanyak 99% usaha (mayoritas mikro, kecil dan menengah) kesulitan mengakses pembiayaan dari bank. Fakta ini tentu memedihkan, mengingat trilyunan rupiah kredit macet peminjamnya adalah para pengusaha besar dan konglomerat. Sementara itu para pengusaha kecil sulit sekali menjangkau akses pembiayaan untuk usaha mereka.

Dalam dunia modem, formalitas dan legalitas adalah hal yang sangat penting. Sementara itu, masyarakat kita (ekonomi rakyat) mayoritas masih belum familiar dengan hal tersebut. Padahal ekonomi rakyat membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pihak yang bersifat formal (perbankan, pemerintah, aparat keamanan, dan lain-lain), namun mereka masih bersifat informal. Jadi akibat dualisme itu, keduanya "tidak nyambung”. Dan dari fakta yang ada, ekonomi informal (non formal) inilah yang justru mempunyai kontribusi signifikan menyelamatkan Indonesia dari jurang krisis.

Persoalan kesulitan mengakses modal hanyalah satu diantara berbagai kesulitan yang diderita ekonomi rakyat, akibat sifat informalnya. Hernando de Soto setelah bergumul dan melakukan pengamatan terhadap sektor informal, juga menemukan persoalan lain. Menurutnya sektor informal sebenarnya memiliki aset yang besar, namun akibat sifat informalitasnya maka aset tersebut menjadi tidak bernilai (misalnya: tanah tanpa sertifikat). Akibatnya aset tersebut tak bisa digunakan dan dikembangkan lebih lanjut, yang ia sebut sebagai modal mati (dead capital). Inilah yang menyebabkan mereka terus miskin.

Apa Penyebab Maraknya Ekonomi Bawah Tanah?

Jadi, penyebab maraknya ekonomi bawah tanah dan sektor informal adalah negara dan birokrasi yang tidak efisien. Negara gagal memainkan peranannya membangun sistem ekonomi yang sehat dan tidak distortif. Segala distorsi peranan negara dalam ekonomi mewujud menjadi ekonomi bawah tanah dan ekonomi informal.

Persoalan Indonesia agaknya masih belum beranjak jauh dari apa yang ditemukan Boeke lebih dari 70 tahun yang lalu, meski dalam konteks yang berbeda. Dalam realitas Indonesia, terdapat dua sistem ekonomi yang berbeda yang berdampingan, antara yang formal-modem dan informal. Selama ini, yang diuntungkan dengan sistem yang ada adalah yang formal, sementara sektor informal yang mempunyai kontribusi besar tak pernah terperhatikan.

D. Kesimpulan Tentang Ekonomi Dualistik

Dr. Boeke berpendapat bahwa dalam arti ekonomi masyarakat memiliki tiga ciri, yaitu semangat sosial, bentuk organisasi dan teknik yang mendominasinya. Saling keterkaitan dan ketergantungan antara ketiga ciri disebut sistem sosial atau gaya sosial. Suatu masyarakat disebut homogen apabila didalamnya hanya terdapat satu sistem sosial yang berlaku, tetapi suatu masyarakat mungkin memiliki sekaligus dua sistem sosial atau lebih. Masyarakat seperti ini disebut masyarakat dualistik atau majemuk.

Daftra Link Pembahasan-Sistem-Ekonomi Terbaru

Berikut ini adalah link artikel terkait Sistem Ekonomi, silahkan anda lihat dengan mengklik link dibawah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan judul yang anda cari.