Ekonomi Makro |Peran Pemerintah Dalam Perekonomian dan Kebijakan Fiskal

Peran Pemerintah Dalam Perekonomian dan Kebijakan Fiskal

Celotehpraja.com_Ekonomi Makro (Peran Pemerintah dalam Perekonomian dan Kebijakan Fiskal) Ini adalah pembelajaran Bagian Ke Enam 6 dari Sembilan (9) Pembahasan Tentang Ekonomi Makro, disini akan dibahas tentang Peran Pemerintah dalam Perekonomian dan Kebijakan Fiskal. Pada kesempatan kali ini ada tiga kegiatan pembahasan pokok antara lain : Tentang Fungsi Pemerintahan, Kebijakan Fiskal dan Anggaran Pemerintah. Dalam tiap kegiatan/pembahasan sudah dilengkapi dengan uraian materi, konsep, rumus, contoh, tabel, latihan, rangkuman/kesimpulannya. Untuk itu, silakan baca sajian ini.

Setiap negara akan memiliki pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi penting di negara tersebut. Pertanyaan menariknya ialah apakah sebenarnya peran pemerintah dalam perekonomian? Tanpa pemerintah, apakah perekonomian dapat tetap berjalan? Peristiwa great depression di Amerika Serikat pada tahun 1930 merupakan contoh nyata yang menunjukkan tentang pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Ketika terjadi pengangguran besar-besaran, pemerintah dapat mengambil kebijakan meningkatkan jumlah pengeluaran agar perekonomian bergerak maju. Dengan langkah ini. pemerintah akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang berarti akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya perekonomian akan kembali bergerak dan pengangguran dapat terserap di dunia kerja.

Pemerintah memang perlu terlibat dalam perekonomian dan tidak bisa menyerahkan jalannya perekonomian mutlak kepada swasta dan mekanisme pasar. Untuk itulah disini pemahaman Anda akan diarahkan pada konsep mengapa pemerintah berperan penting dalam perekonomian? apa sebenarnya fungsi pemerintah dalam kegiatan ekonomi? serta bagaimana pemerintah bentuk peran yang dijalankan pemerintah untuk menjamin perekonomian berjalan dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya, peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi tergambar dari berbagai kebijakan yang dikeluarkannya dan dari keputusan alokasi anggaran yang ditetapkannya.

Setelah mempelajari pembahasan ini. secara khusus Anda dapat:

• 1. menjelaskan fungsi pemerintah;
• 2. menjelaskan teori kebijakan fiskal;
• 3. menjelaskan tujuan kebijakan fiskal;
• 4. menjelaskan macam-macam kebijakan fiskal;
• 5. menjelaskan perangkat kebijakan fiskal;
• 6. menjelaskan sistem perpajakan pemerintah;
• 7. menghitung pengeluaran pemerintah;
• 8. menghitung besarnya nilai pajak. 

Fungsi Pemerintah Dalam Materi (Ilmu Ekonomi Makro)

Dalam Pembahasan pertama (1) ini kita akan membahas Fungsi Pemerintah dalam menangani kegagalan pasar dan masalah eksternalitas. Untuk lebih jelasnya silakan Anda baca paparan berikut ini.

A. APA FUNGSI PEMERINTAH (Didalam Ilmu Ekonomi Makro)?

Pada dasarnya, pemerintah memiliki 3 fungsi utama dalam perekonomian yaitu fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi alokasi maksudnya bahwa pemerintah berperan dalam memproduksi barang dan jasa yang tidak mampu disediakan oleh mekanisme pasar. Misalnya barang publik. Fungsi stabilisasi ialah fungsi untuk mengendalikan atau menstabilkan perekonomian dari segala bentuk gejolak. Diibaratkan tekanan darah manusia yang harus stabil dan tidak boleh fluktuatif secara ekstrem. Fluktuasi tekanan darah akan menciptakan stroke dan dapat berakibat kematian. 

Perekonomian juga harus dijaga agar tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak yang merugikan. Fungsi redistribusi pendapatan ialah suatu fungsi pemerintah ketika diciptakan mekanisme agar orang kaya berkontribusi bagi orang miskin. Ada redistribusi pendapatan antar kelompok pendapatan. Misalnya, pemerintah mengenakan pajak bagi kepemilikan barang mewah. Hasil pajak digunakan untuk mensubsidi orang miskin. Sehingga secara tidak langsung, orang kaya membantu orang miskin melalui mekanisme pajak.

Pemerintah memang perlu terlibat dalam perekonomian dan tidak bisa menyerahkan jalannya perekonomian mutlak kepada swasta dan mekanisme pasar. Adanya kegagalan pasar, yaitu kondisi ketika pasar tidak dapat menghasilkan output perekonomian secara pareto efisien merupakan hal yang menjadi latar belakang perlunya intervensi pemerintah dalam perekonomian. Dengan adanya kegagalan pasar, perekonomian cenderung terlalu banyak menghasilkan barang yang satu dan terlalu sedikit menghasilkan barang yang lain. 

Misalnya adalah sedikitnya kegiatan bermanfaat seperti riset dan penelitian ilmiah, dan terlalu banyaknya polusi yang dihasilkan dari kegiatan produksi perekonomian. Terciptanya kondisi ini memang tidak terlepas dari alasan insentif keuntungan yang diperoleh. Dengan meningkatnya produksi, yang berbanding langsung dengan peningkatan polusi yang diciptakan. dunia usaha dapat memperoleh keuntungan yang besar; namun di sisi lain, karena kegiatan riset dan penelitian ilmiah merupakan termasuk kegiatan yang memiliki risiko yang besar untuk gagal, maka kegiatan ini cenderung minim dilakukan.

Yang dimaksud dengan parcto efisien adalah suatu kondisi alokasi sumber daya yang memiliki karakteristik ‘tidak ada seorang pun yang kondisi kesejahteraannya dapat menjadi lebih baik tanpa memperburuk kesejahteraan orang lain'. Jika kesejahteraan seseorang masih dapat ditingkatkan tanpa memperburuk kesejahteraan orang lain, maka kondisi pareto efisien masih belum tercapai. Kondisi ketika kesejahteraan seseorang masih dapat ditingkatkan tanpa memperburuk kesejahteraan orang lain ini dikenal juga dengan istilah pareto improvement. Selama masih terdapat pareto improvement, pareto efisien masih belum tercapai.

Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan karena perekonomian tidak dapat secara efisien menghasilkan barang/jasa yang mengoptimalkan kepuasan masyarakat. Muara dari tidak tercapainya efisiensi ini adalah terciptanya kegagalan pasar. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai peran pemerintah, tentu perlu untuk dibahas terlebih dahulu kondisi apa saja yang menyebabkan munculnya kegagalan pasar.

👉Apa Saja Enam Kondisi Yang Menciptakan Kondisi Kegagalan Pasar?

Pada dasarnya, terdapat enam kondisi yang menciptakan kondisi kegagalan pasar, yaitu: 

• 1) terdapatnya kegagalan dalam bersaing. 
• 2) adanya keberadaan barang publik. 
• 3) adanya eksternalitas yang diciptakan oleh pelaku ekonomi, 
• 4) adanya pasar yang tidak sempurna, 
• 5) adanya kegagalan informasi. 
• 6) adanya ketidakstabilan makro ekonomi. Untuk lebih jelasnya akan dirinci masing-masing.

1. Seperti Apa Kegagalan dalam Bersaing?

Adanya hal-hal yang mencegah terjadinya persaingan di pasar sehingga pasar tidak bisa berjalan menjadi pasar bersaing sempurna merupakan penyebab terjadinya kegagalan pasar. Silakan Anda perhatikan Gambar 6.1 di bawah ini!

Gambar 6.1Output Pareto Efisien pada Pasar Monopoli

Terbentuknya pasar monopoli merupakan contoh kasus dari hal ini. Dengan monopoli, produksi dihasilkan di saat tambahan pendapatan sama dengan tambahan biaya sehingga jumlah produksi adalah sebesar Q0. perhatikan Gambar 6.1. Produksi sebanyak Q0 ini tidak pareto efisien karena harga yang ditetapkan lebih besar dari tambahan biaya yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan tambahan output. Untuk menciptakan kondisi pareto efisien, perusahaan harus memproduksi di saat tambahan biaya sama dengan tambahan manfaat yang dirasakan, yaitu berproduksi di Qi. sehingga tingkat harga yang tercipta akan sama dengan tambahan biaya yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan tambahan output.

2. Maksud "Keberadaan Barang Publik" Dalam Kegagalan Pasar?

Tidak semua barang dapat disediakan secara efisien oleh perusahaan swasta. Bahkan jika barang ini disediakan oleh swasta, jumlah produksi barangnya tidak akan bisa mencapai kuantitas yang efisien. Perlindungan polisi, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat sanitasi, dan peradilan sengketa antar warga masyarakat sulit dipenuhi oleh sistem perusahaan swasta merupakan contoh barang publik yang membutuhkan peran serta pemerintah sebagai penyedianya. Pelayanan tersebut disediakan pemerintah bagi semua warga masyarakat.

Sangat sulit untuk memasang harga pada setiap pelayanan umum tersebut, karena karakteristiknya berbeda dengan barang yang dapat dikonsumsi secara langsung seperti pangan atau rumah tinggal. Konsumsi barang publik ini tidak dapat disisihkan pemakaiannya dari orang lain, misalnya dalam hal pembangunan jalan raya. Dengan dibangunnya jalan raya, siapa saja dapat menjadi penggunanya sehingga penetapan harga atas penggunaan barang publik, dalam hal ini jalan raya, menjadi sulit dilakukan. Berbeda halnya dengan barang keperluan pribadi (private goods). Dalam hal yang berkenaan dengan barang keperluan umum, begitu disediakan, ada pengaruh eksternal terhadap orang lain.

Berikut ini adalah beberapa contoh barang publik yang disediakan pemerintah. Kita dapat memberikan banyak contoh untuk barang keperluan umum. Misalnya adalah proyek pengendalian banjir. Tanpa proyek pengendalian banjir, kerusakan yang timbul sebagai akibat banjir dapat menjadi bencana. Dengan adanya proyek pengendali banjir bencana tersebut dapat diperkecil. Akan tetapi, siapakah yang membiayai proyek tersebut, selain mengharapkan pemerintah yang akan menyediakannya. Memungut pajak kepada orang-orang yang lahannya terletak di lembah sungai tidak akan berguna jika orang yang tinggal di hulu tidak dipungut pajak serupa. Contoh lainnya adalah campur tangan pemerintah dalam pembentukan peraturan tentang ambang batas pencemaran ataupun penetapan zona industri.

Terdapat pula contoh lain, yaitu pelayanan khusus yang memberi manfaat yang dianggap lebih dibutuhkan oleh suatu masyarakat daripada yang dirasakan oleh perseorangan. Kebutuhan akan pelayanan tersebut boleh dikatakan sebagai kebutuhan akan peningkatan mutu bangsa (meritwants). Contohnya, pendidikan dibutuhkan oleh setiap warga negara karena pendidikan meningkatkan taraf kemampuan masyarakat untuk membuat pertimbangan dan juga mempertinggi taraf kesejahteraan nasional secara keseluruhan. Oleh karenanya, pemerintah harus menyubsidi sebagian biaya pendidikan umum. Demikian pula bidang kesenian dan kebudayaan, pemerintah memberikan program bantuan untuk pusat kebudayaan atau mendirikan museum. 

Pelayanan pemerintah terkadang tidak disediakan secara gratis, tetapi dipungut biaya untuk penggunaannya. Akan tetapi, biaya tersebut ditetapkan untuk mengganti biaya administrasi. Dengan kata lain, biaya tersebut adalah pajak umum yang didasarkan pada asas manfaat. Sebuah badan pemerintah dapat menarik biaya untuk menutup pengeluaran administratif untuk pemberian pelayanan itu.

Sistem pemungutan biaya untuk para pemakai pelayanan dapat juga diterapkan apabila pelayanan itu memberi manfaat langsung kepada pemakainya. Contoh dari pungutan biaya itu adalah pembayaran tol dan pemakaian prangko agar surat disampaikan oleh dinas pos pemerintah.

3. Apa Itu Eksternalitas yang Diciptakan oleh Pelaku Ekonomi Dalam "Kegagalan Pasar"?

Eksternalitas ialah tindakan dari satu agen ekonomi yang berdampak terhadap agen ekonomi lainnya, tanpa ada mekanisme kompensasi. Misalnya, operasional pabrik yang menyebabkan terjadinya polusi udara menimbulkan eksternalitas bagi penduduk yang tinggal di sekitar lokasi pabrik karena udara yang mereka hirup menjadi tercemar, dan mereka tidak menerima kompensasi dari pabrik atas pencemaran yang tercipta. Eksternalitas menciptakan biaya ataupun manfaat eksternal bagi pihak yang tidak ikut di dalam aktivitas tersebut.

Eksternalitas terdiri atas dua jenis, yaitu I) eksternalitas positif, dan 2) eksternalitas negatif. Pada eksternalitas positif, dampak tindakan orang lain yang dirasakan adalah berupa sesuatu yang menguntungkan, sementara pada eksternalitas negatif, dampak tindakan orang lain yang dirasakan adalah berupa sesuatu yang merugikan. Kejadian pencemaran udara oleh pabrik merupakan contoh eksternalitas negatif. Contoh eksternalitas positif adalah tindakan membuang sampah pada tempatnya yang dilakukan oleh sekelompok warga. Dengan tindakan ini. warga lain menikmati eksternalitas positif berupa berkurangnya risiko banjir yang dihadapi serta bertambah bersihnya kondisi lingkungan yang tercipta.

4. Maksud Kegagalan Informasi/Informasi yang Tidak Sempurna dalam (Kegagalan Pasar)?

Adanya informasi yang tidak sempurna juga ikut mendorong pemerintah untuk ikut mengintervensi pasar. Salah satu hal nyata yang menunjukkan pentingnya peran pemerintah terkait dengan informasi yang tidak sempurna ini adalah adanya label halal pada produk makanan. Bagi penduduk muslim, halal adalah syarat mutlak suatu makanan boleh dimakan atau tidak. Karena penduduk tidak mengetahui bahan apa saja yang digunakan oleh suatu unit usaha dalatn memproduksi output produksinya, maka di sini pemerintah berperan sebagai institusi yang memberikan jaminan bahwa produksi dilakukan dengan memenuhi kriteria halal dan aman dikonsumsi oleh warga muslim.

5. Arti Ketidakstabilan Makroekonomi Dalam ("Kegagalan Pasar")

Adanya ketidakstabilan makro ekonomi, terutama terkait dengan tingkat pengangguran dan stabilitas harga, merupakan alasan selanjutnya dari perlunya intervensi pemerintah. Ketika pengangguran terlalu tinggi, pemerintah perlu turun tangan untuk mendorong perkembangan sektor produktif sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, misalnya dengan mengeluarkan kebijakan insentif pajak/keringanan pajak bagi sektor usaha.

Penjelasan di atas merupakan hal-hal yang menjadi latar belakang pentingnya pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Namun, dari berbagai latar belakang tersebut, apa sebenarnya yang menjadi fungsi/peran pemerintah di dalam perekonomian? Menurut Richard Musgrave (1980). pemerintah memiliki tiga peran dalam perekonomian, yaitu: 

a. Peran Stabilisasi

Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi, yaitu menjaga tingkat pengangguran yang rendah dengan tingkat harga yang stabil.

b. Peran Redistribusi Pendapatan

Peran redistribusi pendapatan merupakan peran yang dijalankan pemerintah untuk menjamin agar pendapatan dalam perekonomian dapat terdistribusi ke seluruh masyarakat dalam perekonomian. Pemerintah menjalankan fungsi redistribusi pendapatan dengan menggunakan instrumen pajak dan subsidi. Sederhananya, dengan adanya pajak dan subsidi, pemerintah mengambil bagian pendapatan masyarakat (melalui pajak) untuk dialokasikan kepada masyarakat yang kurang mampu (melalui subsidi).

c. Peran Alokasi Sumber Daya

Melalui peran ini. pemerintah melakukan intervensi terhadap bagaimana perekonomian mengalokasikan sumber daya. Terdapat dua cara yang dilakukan pemerintah dalam melakukan peran alokasi sumber daya ini. yaitu intervensi secara langsung dan intervensi secara tidak langsung. Ketika pemerintah benar-benar menghasilkan barang/jasa tertentu, berarti pemerintah telah melakukan intervensi langsung, misalnya berupa kegiatan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Namun, ketika pemerintah menggunakan pajak dan subsidi dalam menjalankan peran alokasi, berarti pemerintah menjalankan kebijakan intervensi tidak langsung. Bagaimanapun, pajak dan subsidi merupakan mekanisme insentif dan disinsentif yang diberlakukan pemerintah dan secara tidak langsung dapat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu sektor. Misalnya, ketika pemerintah ingin mengembang¬kan sektor perdagangan, pemerintah memberikan insentif kemudahan/ potongan pajak terhadap dunia usaha yang ingin bergerak di bidang perdagangan. Dengan adanya insentif ini, bidang perdagangan pun menjadi relatif lebih menarik untuk dikembangkan oleh dunia usaha dibandingkan dengan bidang usaha lainnya.

Kesimpulan Tentang Fungsi_Pemerintah_Dalam_Materi_(Ilmu_Ekonomi_Makro)

Adanya kegagalan pasar menjadikan perekonomian tidak bisa mutlak diserahkan kepada pasar ataupun pihak swasta. Kegagalan pasar menjadikan perekonomian cenderung untuk terlalu banyak menghasilkan barang yang satu dan terlalu sedikit menghasilkan barang yang lain. Misalnya, sedikitnya kegiatan bermanfaat seperti riset dan penelitian ilmiah, dan terlalu banyaknya polusi yang dihasilkan dari kegiatan produksi perekonomian. Kondisi pareto Efisien tidak tercapai.

Pareto efisien adalah suatu kondisi alokasi sumber daya yang memiliki karakteristik ‘tidak ada seorang pun yang kondisi kesejahteraannya dapat menjadi lebih baik tanpa memperburuk kesejahteraan orang lain'. Jika kesejahteraan seseorang masih dapat ditingkatkan tanpa memperburuk kesejahteraan orang lain, maka kondisi pareto efisien masih belum tercapai.

Ada beberapa situasi yang menciptakan kondisi kegagalan pasar, yaitu terdapatnya kegagalan dalam bersaing, adanya keberadaan barang publik, adanya eksternalitas yang diciptakan oleh pelaku ekonomi, adanya pasar yang tidak sempurna, adanya kegagalan informasi, dan adanya ketidakstabilan makroekonomi. Oleh karena itu. peran pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian, redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya masih sangat dibutuhkan.

Pembahasan Ke Dua (2)

Kebijakan Fiskal

Dalam pembahasan ini, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal yang ditinjau dari teori, macam-macam kebijakan fiskal, dan perangkat kebijakan fiskal. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda baca paparan berikut ini.

A. APA ITU KEBIJAKAN FISKAL (Ekonomi Makro)

Sistem fiskal merupakan istilah untuk merangkum perpaduan tindakan pengeluaran, perpajakan, dan utang yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan istilah keuangan negara, khusus merujuk pada hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan pengeluaran pemerintah. Keuangan negara merupakan kajian yang tepat terhadap sistem fiskal. Berbagai tindakan di bidang fiskal tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan fiskal didefinisikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam sistem pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

1. Teori Kebijakan Fiskal

Sebelum tahun 1930-an, pengeluaran pemerintah hanya dianggap sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dan dinilai berdasarkan atas manfaat langsung yang dapat ditimbulkan tanpa melihat pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Sebaliknya, pajak juga dianggap sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara dan belum diketahui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Akibatnya dalam masa depresi, ketika penerimaan pemerintah mulai menurun, maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi pula. Hal ini justru berakibat pada makin rendahnya pendapatan nasional serta makin lesunya perekonomian.

Dalam masa depresi pada tahun 1930-an itulah teori kebijakan fiskal pertama kali muncul karena tidak mampunya kebijakan moneter dalam menanggulangi depresi. Kebijakan moneter umumnya berguna untuk merangsang kegiatan individu atau swasta. Pada saat terjadi pengangguran dan harga-harga turun (depresi), maka cara yang ditempuh oleh kebijakan moneter adalah dengan menambah uang yang beredar dengan politik diskonto dengan menurunkan tingkat bunga atau menurunkan deking (reserve requirement) atau dengan politik pasar terbuka, ketika pemerintah membeli surat berharga.

Namun, karena harga cenderung turun, maka para investor tidak berani mengadakan investasi, sehingga penerimaan agregat tidak dapat meningkat. Oleh karena itu. pemerintah harus mengambil bagian dengan menciptakan proyek-proyek yang membutuhkan pengeluaran pemerintah. Pada tahun 1936 Keynes menerbitkan bukunya “The General Theory of Employment Interest and Money". Buku inilah yang kemudian menjadi dasar dari perkembangan teori tentang kebijakan fiskal.

Karena pada saat itu yang terasa sangat parah adalah masalah pengangguran, maka kebijakan fiskal pada mulanya berorientasi pada masalah pengangguran. Tetapi dengan adanya Perang Dunia II, kebijakan fiskal mulai diarahkan untuk mengatasi inflasi. Dasar pemikiran kebijakan fiskal ialah bahwa pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh dari tindakan masing-masing terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. Umumnya para individu akan mengurangi pengeluaran apabila penerimaannya menurun. Sedangkan pemerintah tidak harus berbuat demikian, karena jika pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka tindakan ini justru akan lebih menyusahkan jalannya perekonomian karena menurunnya pengeluaran pemerintah berarti akan menurunkan pendapatan masyarakat sebagai obyek pajak yang pada akhirnya akan memperkecil pendapatan pemerintah. Di samping itu juga, disadari bahwa dalam masa depresi banyak dana masyarakat/swasta yang menganggur, sehingga peningkatan dalam pengeluaran pemerintah tidak akan mengurangi investasi sektor swasta lewat kenaikan suku bunga.

2. Macam Kebijakan Fiskal

Perkembangannya kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu atas dasar:

a. Pembiayaan fungsional (functional finance)

Tokoh dari kebijakan fiskal jenis ini ialah A.P. Lerner. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama guna meningkatkan kesempatan kerja (employment). Di lain pihak, pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah.

sehingga dalam masa ada pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan. Selanjutnya pinjaman akan dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat. Kemudian, jika pajak maupun pinjaman dirasa tidak tepat maka ditempuh pencetakan uang. Jadi pengeluaran pemerintah dan perpajakan dipertimbangkan sebagai suatu hal yang terpisah.

b. Pengelolaan anggaran (the managed budget approach)

Pendekatan ini lebih banyak disukai daripada pendekatan pembelanjaan fungsional karena pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Dalam pendekatan ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Tokoh dari pendekatan ini adalah Alvin Hansen yang menyarankan bahwa dalam masa depresi ketika ada banyak pengangguran, pengeluaran pemerintah yang meningkat adalah satu-satunya obat.

Dalam perkembangan pemikiran lebih lanjut, penggunaan anggaran belanja seimbang untuk jangka panjang diperlukan, dengan catatan bahwa dalam masa depresi ditempuh anggaran belanja defisit sedangkan dalam masa inflasi ditempuh anggaran belanja surplus.

Dalam perkembangan yang lebih jauh lagi, pendekatan ini selalu berusaha untuk mempertahankan adanya anggaran belanja yang seimbang tanpa defisit anggaran belanja. Sehingga dalam masa depresi pengeluaran pemerintah akan ditingkatkan dan penerimaan dari pajak akan ditingkatkan pula tapi tidak sampai menimbulkan deflasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi pajak akan dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mencegah akibat yang tidak diinginkan. Kebaikan dari pendekatan ini ialah bahwa pinjaman negara tidak akan meningkat. Akan tetapi, sektor swasta menjadi kurang bersemangat karena kurang percaya diri.

c. Stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget)

Pada akhir tahun 1940-an kepercayaan lebih banyak diberikan pada mekanisme otomatis dari politik fiskal. Penyesuaian secara otomatis dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi sedemikian rupa sehingga membawa perekonomian menjadi stabil tanpa campur tangan pemerintah yang disengaja.

Dengan stabilisasi otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasar atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Jika terjadi kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran pemerintah dan perpajakan tidak akan diubah. Namun, akan terjadi penurunan dalam penerimaan pajak terutama pajak pendapatan. Di lain pihak, jumlah pengeluaran pemerintah akan meningkat terutama yang dikaitkan dengan gaji, pensiun, dan sebagainya. Akibatnya, defisit dalam anggaran belanja pemerintah muncul dan mendorong perkembangan sektor swasta kembali hingga tercapainya kesempatan kerja penuh. Sebaliknya, dalam masa inflasi ada kenaikan dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak pendapatan dan tidak terlalu banyak tunjangan pengangguran sehingga akan ada surplus anggaran belanja. Peranan built in flexibility ini dapat ditingkatkan dengan penambahan pengeluaran pemerintah pada proyek-proyek pekerjaan umum.

d. Anggaran belanja seimbang (balanced budget approach)

Suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang. Kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan anggaran dalam jangka panjang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dapat pula diikuti pendekatan serupa dengan tetap mempertahankan keseimbangan anggaran. Dalam masa depresi, pengeluaran perlu ditingkatkan diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan memperbesar hutang negara.

3. Perangkat Kebijakan Fiskal

Perangkat kebijakan fiskal dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu perangkat kebijakan fiskal otomatik dan perangkat kebijakan fiskal deskresioner

a. Perangkat kebijakan fiskal otomatik: stabilisator terpasang 

Stabilisator terpasang adalah segala sesuatu yang dapat menurunkan kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional sehingga dapat mengurangi angka multiplier. Fluktuasi pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan automous pada pengeluaran-pengeluaran seperti investasi dapat dikurangi dengan stabilisator terpasang.

Kebijakan fiskal melakukan penyesuaian terhadap perekonomian yang terus berubah, hal tersebut dapat berlangsung secara otomatis yang disebut dengan stabilisator terpasang. Terdapat tiga stabilisator utama, yaitu: 

1) Pajak

Pajak langsung dapat mengurangi kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional, karena itu pajak langsung dapat bertindak sebagai stabilisator terpasang. Dari data yang terdapat pada Tabel 6.1 terlihat bahwa pada tarif pajak 20 persen, perubahan pendapatan nasional sebesar Rp 1.000 miliar akan mengakibatkan terjadinya perubahan pendapatan disposabel sebesar Rp8(X) miliar, konsumsi akan menjadi Rp640 miliar dikarenakan nilai MPC 0,8 sehingga kecenderungan pembelanjaan marjinal dari pendapatan nasional berubah menjadi 64 persen.

Demikian juga dengan tarif pajak yang sebesar 40 persen. Untuk perubahan pendapatan nasional sebesar Rp 1.000 miliar diperoleh perubahan pendapatan disposabel sebesar Rp600 miliar.

Karena nilai MPC adalah 0,8 maka konsumsinya akan berubah menjadi Rp480 miliar sehingga kecenderungan pembelanjaan marjinal dari pendapatan nasional berubah menjadi 48 persen.

Dari kedua perbandingan di atas, dapat terlihat bahwa peningkatan tarif pajak akan menurunkan kecenderungan pembelanjaan marjinal dari pendapatan nasional. Untuk itu perhatikan Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Akibat Tarif Pajak 

2) Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa relatif stabil terhadap pendapatan nasional yang berubah-ubah. Sebagian besar pengeluaran pemerintah sudah disetujui oleh peraturan sebelumnya sehingga hanya sebagian kecil yang dapat diubah. Jadi, makin besar peran pengeluaran pemerintah dalam perekonomian yang stabil, akan memperkecil ketidakstabilan pembelanjaan dari pendapatan nasional.

3) Pembayaran transfer pemerintah

Pembayaran transfer pemerintah cenderung menjadikan pendapatan disposabel stabil sehingga pengeluaran untuk konsumsi juga menjadi stabil sehingga fluktuasi pendapatan nasional dapat dihadapi.

b. Perangkat kebijakan fiskal diskresioner

Kebijakan fiskal diskresioner perlu dilakukan bila stabilisator terpasang tidak bisa menghilangkan fluktuasi kecil jangka pendek, bahkan kadang muncul kesenjangan yang lebih besar dan lebih lama. Kebijakan fiskal diskresioner yang perlu pemerintah lakukan adalah memberlakukan perubahan tarif pajak dan perubahan pengeluaran yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan yang timbul. Kebijakan fiskal harus diubah oleh pemerintah secara periodik agar dapat dilakukan secara efektif. Departemen yang bersangkutan seharusnya mengamati kecenderungan ekonomi yang sedang berlangsung dan menganalisanya sehingga dapat dibuat ramalan tentang kemungkinan jalannya perekonomian di masa yang akan datang. Bila sekiranya perekonomian di masa yang akan datang tidak begitu baik, maka pemerintah dan dewan perwakilan rakyat diharapkan untuk membuat undang-undang yang diperlukan.

Posisi kebijakan fiskal mengacu pada akibat-akibat yang bersifat ekspansif dan bersifat kontraktif. Kebanyakan pemerintah suatu negara berusaha menggeser permintaan agregat dengan mengubah posisi kebijakan fiskal mereka. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif akan membuat permintaan agregat meningkat dan pendapatan nasional juga cenderung mengalami peningkatan. Kebalikannya, kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif akan membuat permintaan agregat menurun sehingga pendapatan nasional akan mengalami penurunan juga.

4. Tujuan Kebijakan Fiskal

Umumnya tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Artinya, tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di pihak lain. Dengan kata lain, tujuan kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional riil yang terus meningkat pada laju yang dimungkinkan oleh perubahan teknologi dan tersedianya faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum. Kestabilan ekonomi tidak berarti kestabilan harga untuk semua sektor perekonomian, karena perubahan harga relatif sangat diperlukan bagi penyesuaian dalam perubahan teknologi, preferensi konsumen dan tersedianya faktor produksi, agar penggunaan optimum dari semua sumber daya ekonomi dapat terealisasi.

Kebijakan fiskal memang memegang peranan yang cukup penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi, dan menciptakan kegiatan ekonomi ke arah yang dikehendaki. Pandangan ini sebenarnya dikembangkan dalam buku Keynes yang sekarang menjadi landasan dalam perkembangan teori makroekonomi. Pandangan atau keyakinan ini sangat berbeda dengan yang dianut oleh ahli ekonomi zaman klasik

Gambar 6.2 Kebijakan Fiskal dan Kegiatan Ekonomi

Ahli ekonomi klasik menekankan tentang perlunya anggaran belanja seimbang, perlunya menjalankan sistem pasar bebas, mengurangi campur tangan pemerintah termasuk kebijakan fiskal yang aktif dalam kegiatan perekonomian.

a. Jurang deflasi, jurang inflasi, dan kebijakan fiskal

Dengan menggunakan kebijakan fiskal pemerintah dapat memengaruhi besarnya jurang deflasi atau inflasi yang ada dalam perekonomian. Jika terdapat jurang deflasi maka tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai potensinya yang maksimal dan terwujud pengangguran. Dalam keadaan ini pengeluaran agregat perlu dinaikkan. Kebijakan pemerintah tersebut akan menaikkan tingkat kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Langkah yang paling mudah untuk mencapai tujuan itu ialah dengan menambah pengeluarannya. Bersamaan dengan langkah ini pemerintah dapat pula mengurangi pajak yang dipungut dari penerima pendapatan dan perusahaan-perusahaan. Langkah yang dijalankan pemerintah ini berkecen-derungan menimbulkan anggaran belanja defisit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan anggaran belanja defisit adalah salah satu langkah pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi depresi dan pengangguran.

Dalam masa terwujudnya jurang inflasi, ketika pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang-barang dan jasa, perlu dilakukan kebijakan anggaran belanja surplus. Pada saat itu. pemerintah perlu mengurangi pengeluarannya. Jika langkah ini belum mampu mengatasi masalah kenaikan harga, pemerintah dapat pula mengurangi pengeluaran agregat yang berlebihan dengan menaikkan tingkat dan jumlah pajak yang dipungut. Jika mulanya anggaran pemerintah dalam keadaan seimbang, pengurangan pengeluarannya di satu pihak akan menaikkan pendapatan pajak di pihak lain, yang menyebabkan anggaran belanja menjadi surplus.

b. Akibat kebijakan fiskal terhadap kegiatan ekonomi

Akibat jangka panjang dari langkah-langkah pemerintah seperti yang dituliskan di atas, untuk menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi dapat ditunjukkan oleh Gambar 6.2 dalam grafik tersebut ditunjukkan pengaruh kebijakan fiskal terhadap naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi dalam jangka panjang. 

• Kurva (a) menggambarkan siklus perusahaan yang terwujud jika pemerintah tidak secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya untuk memengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. 
• Kurva (b) menunjukkan siklus perusahaan yang terwujud jika pemerintah secara aktif menjalankan kebijakan fiskal.

Dari gambaran kedua kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pemerintah secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya sebagai alat untuk memengaruhi tingkat kegiatan ekonomi maka masalah depresi dan pengangguran atau inflasi dapat dikurangi. Gerak naik turunnya siklus perusahaan dapat diperkecil, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lebih stabil.

Kesimpulan Tentang Kebijakan_Fiskal_Dalam_Ilmu_Ekonomi_Makro

Pada tahun 1930-an teori kebijakan fiskal pertama kali muncul karena pada saat itu kebijakan moneter tidak mampu menanggulangi depresi dahsyat yang terjadi. Karena pada saat itu yang terasa sangat parah adalah masalah pengangguran, maka kebijakan fiskal pada mulanya berorientasi pada masalah pengangguran. Tetapi dengan adanya Perang Dunia II, kebijakan fiskal mulai diarahkan untuk mengatasi inflasi. Teori ini diperkenalkan oleh Keyness.

Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu atas dasar pembiayaan fungsional (functional finance), pengelolaan anggaran (the managed budget approach), stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget), dan anggaran belanja seimbang (balanced budget approach).

Kebijakan fiskal melakukan penyesuaian terhadap perekonomian yang terus berubah secara otomatis melalui instrumen pajak, pengeluaran pemerintah, dan pembayaran transfer pemerintah. Ketiga instrumen ini dikenal dengan istilah stabilisator terpasang. Kemampuan stabilisator terpasang ini dapat dilihat untuk jangka waktu panjang. Jadi, untuk mengatasi fluktuasi perekonomian yang berlangsung pada jangka pendek, kebijakan fiskal diskresioner yang perlu dilakukan.

Tujuan kebijakan fiskal adalah tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di pihak lain dan agar pendapatan nasional riil yang terus meningkat pada laju yang dimungkinkan oleh perubahan teknologi dan tersedianya faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga- harga umum.

Pembahasan Ke Tiga (3)

Anggaran Pemerintah Dalam Materi Ilmu Ekonomi Makro

Dalam Pembahasan Ke Tiga (3) ini. kita akan membahas tentang Anggaran

Pemerintah dikaitkan dengan kebijakan fiskal dan pengangguran dikaitkan dengan kebijakan fiskal. Untuk lebih jelasnya silakan Anda pelajari pemaparan berikut ini.

A. Apa Maksud "ANGGARAN PEMERINTAH" Didalam Ilmu Ekonomi Makro?

Anda sebagai mahasiswa pasti mempunyai alokasi anggaran antara lain untuk beli buku, makan, beli bahan bakar minyak, dan mungkin juga untuk nonton film di bioskop. Sedemikian juga halnya pemerintah, juga mempunyai anggaran yang salah satunya digunakan untuk pengeluaran rutin, seperti bayar pegawai dan belanja barang.

Anggaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalkan, pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka biaya yang harus dikeluarkan pemerintah ialah cerminan dari realisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sebagai konsekuensinya diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya, sesuai dengan makin banyaknya kegiatan pemerintah. Agar biaya bagi pengeluaran pemerintah dapat dipenuhi maka pemerintah memerlukan penerimaan.

Kegiatan pemerintah umumnya mempunyai kecenderungan makin meningkat. Peningkatan seperti ini terjadi baik di negara yang menganut paham kapitalis maupun negara-negara yang menerapkan campur tangan pemerintah dalam sistem sosialnya. Kenaikan campur tangan pemerintah yang cukup drastis dalam kegiatan ekonomi terjadi pada abad ke-20.

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pokok mengenai arah perekono¬mian melalui perencanaan, kebijaksanaan pemerintah, dan pengaturan. Untuk melaksanakan peran dan fungsinya tersebut pemerintah harus melakukan pengeluaran. Pemerintah dalam membiayai pengeluaran, dilakukan dengan pungutan pajak dan penerimaan pinjaman. Selain itu, pemerintah berusaha memengaruhi sektor-sektor khusus perekonomian melalui pembentukan badan-badan politik yang melakukan tugas khusus, selain tugas menjalankan kekuasaannya mengatur melalui badan-badan yang normal.

Banyak alasan yang mendasari terjadinya perubahan tersebut. Salah satu di antaranya, pemerintah mengubah filsafat ekonominya tentang tanggung jawab yang diembannya. Peningkatan mutu ini berarti membengkaknya anggaran program dan administrasi. Program-program tersebut antara lain adalah pengeluaran untuk penanaman modal di bidang sosial dan ekonomi seperti prasarana umum (misalkan jalan raya, jembatan, telekomunikasi) yang lebih baik, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan sebagainya. Selain itu. terdapat pula pengeluaran untuk keperluan militer yang memerlukan sumber-sumber pembiayaan baru.

Alasan lain peningkatan kegiatan pemerintah adalah membesarnya tanggung jawab mengatur yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peningkatan tersebut dipercepat lagi oleh berbagai masalah ekonomi yang muncul setelah tahun 1929. Bermula dari revolusi industri di Eropa pada abad ke-18, banyak perekonomian di dunia yang bertumpu pada keyakinan akan betapa kuatnya kapitalisme yang bersendikan usaha bebas.

Pada tahun 1929 dunia terperosok dalam depresi ekonomi yang dahsyat. Depresi ini merupakan bencana bagi perseorangan maupun industri di Amerika Serikat dan Eropa. Industri dalam negeri mengalami kemacetan dan kemerosotan total. Muncul tuntutan akan jaminan sosial guna mengatasi pengangguran, tuntutan yang lebih besar untuk menyediakan pekerjaan dan menciptakan pendapatan serta tuntutan agar dibuat lebih banyak peraturan untuk bank, industri, dan berbagai aspek ekonomi lainnya.

Semua hal di atas mempunyai kecenderungan makin meningkatnya tingkat pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan Produk Nasional Bruto (PNB). Pemerintah mengadakan pengeluaran untuk pertahanan dan kesejahteraan sosial, yang meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan dan program lain yang secara tidak langsung dapat menaikkan taraf hidup masyarakat. Selain itu. terdapat pula pengeluaran untuk pengangkutan umum, komunikasi, dan prasarana masyarakat lainnya.

Agar dapat mencapai tujuan tersebut, negara berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah perlu dinaikkan. Di samping pemenuhan kebutuhan pokok, pemerintah berpendapat pula bahwa berbagai fasilitas umum yang baru seperti gedung dan jalan raya perlu dibangun. Setelah fasilitas tersebut dibangun diperlukan anggaran lebih lanjut untuk pemeliharaan dan perbaikan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, fasilitas tersebut perlu diperluas dan ditingkatkan. Dengan demikian, pengeluaran yang bertambah besar terus berlanjut.

Pada negara maju cenderung untuk cenderung membelanjakan persentase dari PNB-nya jauh lebih tinggi daripada negara-negara miskin atau negara yang sedang berkembang. Pengeluaran pemerintah per kapita di negara maju lebih tinggi daripada negara berkembang seperti Indonesia. Makin maju sebuah negara makin besar tingkat pengeluarannya sebagai persentase dari PNB. Hal ini juga dikarenakan negara-negara maju membebani warga negaranya pajak dengan persentase dari PNB yang lebih tinggi.

1. Arti "Kebijakan Fiskal dan Anggaran Belanja" (Dalam Ekonomi Makro)?

Kebijakan fiskal sering kali dianggap sebagai kebijakan anggaran belanja pemerintah. Karena itu, penjelasan berikutnya akan membahas lebih banyak lagi tentang anggaran belanja. Bila terjadi selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah maka keadaan yang seperti itu disebut dengan saldo anggaran belanja. Begitu juga bila terjadi selisih antara uang yang diterima dari luar negeri dengan uang yang dibayarkan ke luar negeri, hal ini disebut dengan saldo anggaran belanja. Saldo anggaran belanja dapat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah yang menjadikannya menjadi tiga kondisi, yaitu: a. Anggaran Belanja Berimbang

Anggaran belanja berimbang bisa terjadi apabila penerimaan pemerintah sama jumlahnya dengan pengeluaran pemerintah, atau dengan kata lain penerimaan seimbang dengan pengeluarannya.

b. Surplus Anggaran Belanja

Jika penerimaan pemerintah lebih besar daripada pengeluarannya, maka keadaan yang demikian yang disebut dengan surplus anggaran belanja.

c. Defisit Anggaran Belanja

Penerimaan pemerintah yang lebih kecil daripada pengeluarannya akan mengakibatkan keadaan defisit anggaran belanja. Sedangkan saldo anggaran belanja yang dipengaruhi oleh kebijakan pajak dapat dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu: 

• 1. Pembelanjaan Defisit-Pembelanjaan defisit terjadi apabila terjadi peningkatan pada pengeluaran pemerintah tanpa diikuti oleh peningkatan tarif pajak.
• 2. Perubahan Anggaran Belanja Berimbang dalam Pengeluaran-Jika pemerintah menaikkan tarif pajak yang menghasilkan pendapatan pemerintah sama besar jumlahnya dengan penambahan pengeluaran pemerintah, maka keadaan yang demikian dinamakan perubahan anggaran belanja berimbang dalam pengeluaran.

Jika pemerintah mengalami defisit anggaran belanja, maka salah satu cara yang bisa ditempuh untuk menutupi kekurangan pendapatan nasional yang digunakan untuk pemenuhan rencana pengeluaran pemerintah dalam anggaran belanja adalah dengan melakukan peminjaman. Terdapat dua sumber pokok di mana pemerintah dapat melakukan peminjaman, yaitu 

• 1) melalui bank sentral dan 
• 2) melalui sektor swasta.

Peminjaman pemerintah kepada bank sentral dan swasta dapat dilakukan dengan menjual surat berharga dan obligasi kepada kedua institusi ini sehingga pemerintah mendapatkan dana pinjaman dari hasil penjualan surat berharga ini. Yang dimaksud dengan surat berharga pemerintah adalah suatu janji yang diberikan kepada yang meminjamkan dana bahwa pemerintah akan membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu dengan batas waktu antara 90 hari sampai dengan 1 tahun. 

Sedangkan yang dimaksud dengan obligasi adalah janji yang pemerintah yang akan membayarkan sejumlah uang di masa yang akan datang, namun dengan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu sekitar 25 tahun sejak tanggal diterbitkannya obligasi tersebut.

2. Efek Pembatasan Paksa

Pada Modul 5 telah dibahas bahwa efek pengganda peningkatan pengeluaran pemerintah akan memberikan pengaruh berupa peningkatan permintaan agregat. Namun dalam efek pembatasan paksa, yang terjadi berlawanan. Di saat pembelanjaan pemerintah meningkat, suku bunga juga akan mengalami peningkatan, hal tersebut menyebabkan berkurangnya investasi. 

Ketika suku bunga sedang tinggi, tidak banyak investor yang mau meminjam dana dari bank untuk investasi karena pembayaran pinjaman akan menjadi beban yang cukup berat sehingga pembelanjaan untuk investasi akan mengalami penurunan. Di saat pembelanjaan untuk investasi berkurang maka terjadi penurunan pada permintaan agregat.

Peningkatan suku bunga akibat ekspansi fiskal yang menyebabkan terjadinya penurunan permintaan agregat disebut dengan efek pembatasan paksa. Akibat dari kenaikan pendapatan yang diterima oleh karyawan dan pemilik Boeing, dan berkat efek pengali (multiplier effect), maka rumah tangga akan menghabiskan lebih banyak pendapatannya untuk konsumsi yang menyebabkan permintaan uang akan meningkat.

Karena bank sentral AS tidak mengubah jumlah uang yang beredar sedangkan permintaan akan uang meningkat, maka suku bunga harus dinaikkan untuk menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan. Dari Gambar 6.3 terlihat bahwa akibat peningkatan pendapatan maka kurva permintaan uang harus bergeser ke kanan dari MD/ ke MD2, sedangkan suku bunga bergeser dari n ke ri.

Gambar 6.3. Pasar Uang

Gambar 6.4 Pergeseran Permintaan Agregat

Kenaikan suku bunga yang mengakibatkan penurunan pembelanjaan untuk investasi menyebabkan permintaan agregat juga menurun. Seperti yang terlihat pada Gambar 6.4, ketika permintaan agregat mengalami peningkatan akibat kenaikan pendapatan, kurva AD bergeser dari AD1 ke AD2, tetapi begitu efek pembatasan paksa muncul permintaan agregat bergeser ke AD3. pergeseran tersebut menggambarkan bahwasanya peningkatan permintaan agregat tidak tepat sebesar S 30 miliar melainkan kurang dari itu.

Pemerintah dapat memengaruhi pendapatan nasional misalnya pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan militer dalam menghadapi Perang Dunia II. Pada saat Perang Dunia II. Amerika mengalami kenaikan PNB sebesar 7,7 persen pada tahun 1940. Sedangkan pada tahun 1944 PNB Amerika mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu sebesar 74,3 persen, selain itu jumlah pengangguran juga mengalami penurunan dari 14,6 persen menjadi 1,2 persen. Dari keadaan tersebut, para ahli ekonomi menyimpulkan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat, maka PNB akan meningkat dan jumlah pengangguran akan mengalami penurunan.

3. Pengangguran dan Kebijakan Fiskal

Setelah diketahui bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi, maka selanjutnya akan dipelajari mengenai jumlah perubahan dan pengeluaran pemerintah dan pajak yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah itu. Pada dasarnya, terdapat tiga faktor yang menentukan besarnya perubahan dalam anggaran belanja untuk mengatasi kedua masalah tersebut, yaitu: 

• a) Besarnya perbedaan antara pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai dengan pendapatan nasional yang akan tercapai pada konsumsi tenaga kerja penuh, 
• b) Bentuk kebijakan fiskal diskresioner yang dilaksanakan, 
• c) Besarnya kecenderungan konsumsi marjinal pendapatan nasional (MPC).

Berikut diberikan contoh yang akan menunjukkan besaran kebijakan fiskal diskresioner untuk mengatasi masalah pengangguran yang dihadapi dalam perekonomian. Dimisalkan pendapatan nasional potensial, yaitu pendapatan nasional yang akan dicapai pada tingkat konsumsi tenaga kerja penuh adalah Rp850 triliun. Pada tahun tersebut pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai adalah Rp800 triliun. Selanjutnya, dimisalkan MPC pendapatan disposabel sebesar 0,80 dan sistem pajak adalah pajak proporsional yang besarnya 20 persen dari pendapatan nasional. Alternatif kebijakan diskresioner yang akan dilakukan pemerintah adalah:

a. Pemerintah menaikkan pengeluarannya saja

Angka-angka dalam contoh di atas menunjukkan bahwa jurang pendapatan nasional, yaitu perbedaan antara pendapatan nasional yang sebenarnya dengan pendapatan nasional pada konsumsi tenaga kerja penuh adalah: Rp85 triliun - Rp80 triliun = Rp50 triliun. Artinya, untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh pendapatan nasional harus bertambah sebesar AY = Rp50 triliun. Karena MPC dan persentasi pajak diketahui, dengan menggunakan formula pengali (multiplier) dapat dihitung besarnya pertambahan pengeluaran pemerintah, yaitu (angka-angka dalam triliun rupiah):

Perhitungan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah perlu ditambah sebanyak Rp 18,05 triliun untuk mencapai konsumsi tenaga kerja sepenuhnya.

b. Pemerintah menurunkan pajak saja

Dengan menggunakan formula pengali pajak dengan mudah dapat dihitung jumlah pajak yang perlu diturunkan untuk mengatasi pengangguran dan mewujudkan kegiatan ekonomi pada konsumsi tenaga kerja penuh. Formula pengali yang digunakan adalah sistem pajak proporsional (nilai-nilai dalam triliun rupiah).

Penghitungan di atas menunjukkan bahwa pajak yang perlu dikurangi sebanyak Rp22,5225 triliun.

c. Pemerintah menaikkan pengeluarannya

Pemerintah menaikkan pengeluarannya sebesar RplO triliun dan usaha mengatasi pengangguran dilakukan juga dengan mengurangi pajak Jika pemerintah menaikkan pengeluaran sebanyak RplO triliun maka pertambahan pendapatan nasional (dalam triliun rupiah) adalah:

Oleh karena kenaikan pengeluaran pemerintah sudah menaikkan pendapatan nasional sebanyak Rp27,777 triliun, kenaikan pendapatan nasional yang masih diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh adalah: Rp50 triliun - Rp27,777 triliun = Rp22,223 triliun. Pertambahan pendapatan nasional yang diperlukan ini dapat dicapai dengan menurunkan pajak sebanyak (dalam triliun rupiah): Jadi, pemerintah menurunkan pajak sebesar Rpl2,5122 triliun.

4. Defisit Anggaran sebagai Alat Ukur

Defisit adalah selisih antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Sebagian besar penerimaan pemerintah tersebut berasa) dari pajak. Banyak orang menilai posisi kebijakan fiskal dengan mengukur defisit anggaran belanja pemerintah. Kebijakan fiskal bersifat ekspansif bila terjadi kenaikan defisit pada anggaran belanja pemerintah. Sedangkan bila defisit anggaran belanja pemerintah mengalami penurunan, maka kebijakan fiskal bersifat kontraktif.

5. Defisit yang Dikoreksi Secara Siklis (CAD = Cyclically Adjusted Deficit)

Menghitung perubahan perkiraan saldo anggaran belanja dengan asumsi bahwa pendapatan nasional konstan pada tingkat dasar tertentu adalah hal yang biasa dilakukan ketika hendak mengukur perubahan posisi kebijakan fiskal. Jika pendapatan nasional dianggap konstan maka perubahan saldo anggaran belanja yang terukur merupakan akibat dari perubahan kebijakan fiskal. 

Perkiraan saldo anggaran belanja pada tingkat pendapatan nasional tertentu mempunyai arti pengendalian fluktuasi-fluktuasi siklis pada pengeluaran dan penerimaan pajak. Hasil proses tersebut adalah saldo anggaran belanja yang dikoreksi secara siklis atau defisit anggaran yang dikoreksi secara siklis (CAD). Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perubahan posisi kebijakan fiskal dapat diindikasikan dengan perubahan defisit anggaran yang dikoreksi secara siklis. 

Kesimpulan Tentang Anggaran_Pemerintah_Dalam_Materi_Ilmu_Ekonomi_Makro

Anggaran belanja berkaitan dengan saldo penerimaan dan pengeluaran yang dimiliki pemerintah. Saldo anggaran belanja dapat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah yang menjadikannya menjadi tiga kondisi, yaitu 

1) Anggaran belanja berimbang. 

Anggaran belanja berimbang bisa terjadi apabila penerimaan pemerintah sama jumlahnya dengan pengeluaran pemerintah, atau dengan kata lain penerimaan seimbang dengan pengeluarannya.

2) Surplus anggaran belanja. 

Surplus terjadi jika penerimaan pemerintah lebih besar daripada pengeluarannya, maka keadaan yang demikian yang disebut dengan surplus anggaran belanja.

3) Defisit anggaran belanja 

Defisit anggaran belanja yaitu apabila penerimaan pemerintah yang lebih kecil daripada pengeluarannya akan mengakibatkan keadaan defisit anggaran belanja.

Sedangkan saldo anggaran belanja yang dipengaruhi oleh kebijakan pajak dapat dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu 

1) Pembelanjaan defisit. 

Pembelanjaan defisit terjadi apabila terjadi peningkatan pada pengeluaran pemerintah tanpa diikuti oleh peningkatan tarif pajak.

2) Perubahan anggaran belanja berimbang dalam pengeluaran 

yaitu jika pemerintah menaikkan tarif pajak yang menghasilkan pendapatan pemerintah sama besar jumlahnya dengan penambahan pengeluaran pemerintah, maka keadaan yang demikian dinamakan perubahan anggaran belanja berimbang dalam pengeluaran.

Pada dasarnya, terdapat tiga faktor yang menentukan besarnya perubahan dalam anggaran belanja untuk mengatasi kedua masalah tersebut, yaitu: 

• a) Besarnya perbedaan antara pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai dengan pendapatan nasional yang akan tercapai pada konsumsi tenaga kerja penuh, 
• b) Bentuk kebijakan fiskal diskresioner yang dilaksanakan, 
• c) Besarnya kecenderungan konsumsi marjinal pendapatan nasional (MPC).

Daftar Pembahasan Ekonomi Makro V.1 

Berikut ini adalah Daftar Link terkait pembahasan seputar materi ilmu Ekonomi Makro yang anda baca saat ini, silahkan anda buka link-link dibawah ini.

1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi Sebagai Ilmu_Sosial (Belajar Ekonomi Makro V.1)
2. Pendapatan Nasional, PDB Nominal & Riil Serta Indikator Pengukur Kinerja Ekonomi Suatu Negara
3. Konsumsi, Tabungan, Investasi, Sistem Keuangan Serta Pasar Untuk Dana Pinjaman (Ekonomi Makro V.1)
4. Permintaan Agregat dan Angka Pengganda_Bentuk Kurva dan Cara Menghitungnya (Pembahasan Ekonomi Makro V.1)
5. Uang dan Peranannya dalam Perekonomian Serta Kebijakan Moneter (Materi Ekonomi Makro V.1)
6. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian dan Kebijakan Fiskal (Kegiatan Belajar Ekonomi Makro V.1)
7. Penawaran Agregat dan Konsep Pertumbuhan_Ekonomi (Ekonomi Makro V.1)
8. Stabilitas Harga, Pengangguran, Siklus Bisnis dan Inflasi (Materi Ilmu Ekonomi Makro V.1)
9. Perekonomian Terbuka, Aliran Barang/Jasa, Neraca Pembayaran dan Kebijakan Serta Keseimbangan (Belajar Ekonomi_Makro V.1)