Perubahan Ekonomi dan Pergeseran Peran Pemerintah dan Reformasi Sektor Publik

Perubahan Ekonomi dan Pergeseran Peran Pemerintah dan Reformasi Sektor Publik

Celotehpraja.com - Artikel kali ini adalah materi tentang Perubahan ekonomi dan Pergeseran Peran Pemerintah dan Reformasi Sektor Publik. 

Namun sebelum lanjut ada baiknya kami informasikan juga bahwa sebelumnya mimin sudah membagikan artikel tentang Kebijakan Fiskal, Anggaran Belanja Negara, dan Pajak. Ok, mari lanjut ke topik pembahasan.

Perubahan Ekonomi dan Pergeseran Peran Pemerintah dan Reformasi Sektor Publik

A. Perubahan Ekonomi

Berbagai kebijakan pemerintah baik masa Orde Baru maupun Pasca Orde Baru yang memasuki Era Reformasi, sudah banyak kebijakan yang telah di ambil pemerintah dalam bidang ekonomi Makro, yang dapat di jadikan langkah positif bagi berkembangnya Investasi Sector Swasta, yang pada gilirannya membutuhkan pelayanan cepat, efisiensi kerja dan produktifitas manajemen di sector publik. 

Kebijakan dalam rangka reformasi ekonomi yang telah di laksanakan adalah kebijakan deregulasi, dibirokratisasi dan dalam rangka pengembangan daerah dengan desentralisasi. Kebijakan reformasi ekonomi tersebut, dapat mengubah kekuatan sumber daya nasional, yang semula tergantung pada minyak bumi, kepada non oil manufacturing (non migas ) sebagai potensi utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Perubahan struktur ekonomi yang semula pertanian sudah mulai beralih ke industri, peranan sector pertanian dan pertambangan terhadap APBN yang semula kurang lebih 51% (1979), pada akhirnya 1997 menjadi kurang lebih 35%, dan kontribusi lebih banyak bersumber dari produk  sumber non migas dan kebijakan tersebut dapat meningkatkan Comparative  Advantage (keunggulan Komperatif = keunggulan karena berlimpahnya factor produksi sumber alam dsb).  

Pada saat ini secara makro pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan, tetapi tantangan external yang semakin luas dan complex (globalisasi) perlu di waspadai dan di hadapi secara terus menerus dalam meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan dalam berbagai sector, baik fiscal, moneter maupun riel. Indonesia tetap harus menyiapkan alternative kebijakan untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang makin memburuk.

Dalam suasana ketidakpastian yang melanda dunia dalam bidang ekonomi, perdagangan dan keamanan (Teror), kemampuan mempertahankan laju ekonomi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi nasional yang ada sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian perlu adanya perhatian sedalam upaya mendayagunakan sector swasta dengan benar  yaitu : 

1. Peningkatan efisiensi sector publik; 
2. Agar administrasi Negara mampu menelurkan berbagai kiat dan terobosan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi sektor swasta.
3. Perlu adanya pola kemitraan antara sector publik dan swasta dengan strategi manajemen untuk  mengatasi keterbatasan pemerintah baik yang berupa keuangan maupun sumber daya manusiasector publik dan swasta dengan strategi manajemen untuk  mengatasi keterbatasan pemerintah baik yang berupa keuangan maupun sumber daya manusia

Hambatan yang perlu diwaspadai antara lain :

Kebijakan penyediaan sarana pokok atau prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi yaitu energi, air baku/ bersih, jalan, jembatan, pelabuhan laut/ udara, telekomunikasi,  pusat industri & perdagangan dlsb. Penyediaan public goods yang menjadi tugas pemerintah, yang merupakan prioritas pembangunan. 

Hambatan lainnya khususnya di lihat dari tuntutan masyarakat dengan kemampuan aparatur  yang kurang mampu, kurang kesiapannya untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang semakin kompleks, untuk itu perlu adanya pembangunan sector aparatur. 

Deregulasi dan debirokratisasi merupakan upaya arah penyehatan manajemen dan organisasi di sector public, dengan penyederhanaan prosedur serta meminimalkan perizinan yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy).

Walaupun secara structural perekonomian telah mengalami perubahan yang lebih baik, demikian juga  sector aparatur yang tidak berperan dominan, tetapi perlu melanjutkan deregulasi dan debirokratisasi agar pertumbuhan ekonomi dapat di pertahankan dengan mendayagunakan seluruh pontensi, baik sektor public maupun sektor privat.

B. Perubahan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Indonesia yang dilaksanakan pada saat ini mempunyai 2 karakteristik yaitu:

1. Bagaimana memberikan hak kepada warganegaranya untuk memiliki faktor produksi dengan mengawasi/mengendalikan factor produksi yang vital & strategis .
2. Bagaimana menerapkan perencanaan ekonomi nasional sebagai panduan dan dorongan pembangunan ekonomi. Dengan melihat karakteristik tersebut, maka evolusi kebijakan ekonomi secara bertahap, upaya untuk mengalihkan peranan pemerintah sebagai agen dan pelaku langsung pembangunan diberbagai sektor produksi, kearah  peningkatan peran swasta dengan mengurangi  sebesar mungkin ketergantungan pada pemerintah, serta memberikan peluang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pasar.

Peran pemerintah lebih di fokuskan pada pengendalian dan pengaturan instrument ekonomi yang di anggap vital & strategis. Contohnya pengendalian fiskal, moneter dan penerapan anggaran yang berimbang, sehingga di harapkan mampu menciptakan iklim yang merangsang kenaikan investasi swasta, karena dengan kebijakan yang hati-hati dapat memberikan kepercayaan dalam berusaha.

Pada saat orde baru pembanguan banyak di dominasi oleh pemerintah (sentralistis) dan sektor public dalam perekonomian nasional sukup menonjol. Karena pada saat itu prioritas pembangunan masih di tekankan pada pembangunan sarana dan prasarana dasar, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Dimana perlu adanya mobilisasi dana terutama dalam mencari dana bantuan luar negeri yang tidak mudah bila di kerjakan oleh sektor swasta, serta adanya keseimbangan menjaga pertumbuhan antar daerah. Dan modal dasar yang telah di bangun memberikan peningkatan potensi masyarakat dalam bidang ekonomi serta peran swasta dalam total investasi telah melampaui pemerintah.

Pada tahap berikutnya (pasca orde baru) yang memasuki era reformasi dengan berkembangnya potensi swasta, maka hal yang dahulu di laksanakan oleh pemerintah, kini sudah bisa di laksanakan oleh sektor swasta yang menyangkut masalah penyediaan sarana & prasarana. 

Yang perlu mendapatkan perhatian adalah antisipasi sedini mungkin melalui pembuatan produk perundangan yang memacu peran sektor swasta, sekaligus memberikan perlindungan terhadap & kewajibannya secara jelas, juga di jadikan momentum untuk perampingan birokrasi dan mempertajam proritas yang masih harus ditangani oleh pemerintah pada sektor publik. 

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang di pacu melalui instrument deregulasi dan debirokratisasi dengan Spektrum yang luas mampu menajamkan  alokasi sumberdaya secara lebih efektif dan efisien serta mampu mendorong investasi swasta untuk lebih berkembang.

Kebijakan dalam rangka deregulasi mengenai perdagangan, reformasi tarif, promosi export di bidang  perbankan, pasar modal, perizinan dalam rangka penanaman modal dan kemudahan modal asing, juga kemudahan oleh swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan umum. Kebijakan pemerintah yang secara simultan dan menjangkau keberbagai sektor nampaknya dapat mengangkat sektor non migas menjadi sumber export yang penting.

Spectrum yang luas dapat memberikan kesempatan kerja lebih luas bukan hanya di sektor industri,manufaktur dan pertanian. Tetapi juga jasa yang di butuhkan untuk melayani berkembangnya export non migas. 

Dengan demikian akan memberikan kesempatan luas bagi sektor swasta, implikasinya bagi sektor publik dan aparatur Negara lebih berorientasi pada pelayanan (suporting) dari pada orientasi kekuasaan dan kewenangan (leading). 

Perubahan orientasi harus di ikuti dengan penerapan manajemen yang baik di sektor public, dengan system kerja yang lebih efisien & efektif, sehingga pelayanan dapat tepat waktu dan transparan agar terwujud iklim yang kondusif dalam mendorong swasta untuk berinvestasi.

C. Reformasi Sektor Publik

Reformasi sektor public dari konsekuensi kemajuan & pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keharusan dan tidak dapat dihindarkan. Mekanismenya melalui deregulasi, debirokratisasi, desentralisasi.

1. Kebijakan Deregulasi

• Membenahi layanan di sektor public secara makro dan mikro. 
• Memberi  kepastian berusaha dan menumbuhkan manajemen  yang transparan di sektor public. 
• Kebijakan tersebut tidak hanya dapat pada sektor fiscal dan moneter juga di sektor riil. 
• Tidak hanya terbatas pada tingkat nasional tetapi sampai pada tindakan operasional di daerah, sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

Dengan demikian maka aparatur di daerah harus di motivasi untuk sadar akan peran penting dan tanggung jawab terhadap kelancaran jalannya setiap kebijakan pemerintah yang telah di gariskan (increasing the local authorities awareness), sebagai sub system pembangunan nasional. 

Diharapkan akan tumbuh kesadaran untuk berinisiatif dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas aparaturnya. Mengurangi/ menghilangkan & memperbaiki peraturan yang berlebihan. Mengurangi campur tangan birokrasi yang tidak di perlukan dalam pembangunan ekonomi di daerah.

a. Deregulasi di sektor BUMN/BUMD

1. (Peran sektor publik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penyediaan utilitas (public utilities) akan semakin menurun karena sektor swasta sudah dapat memenuhi. 
2. BUMN/BUMD yang bergerak dalam pemenuhan public  good dan public  service harus memperbaiki kinerjanya dan lebih berorientasi pada bisnis.
3. Tidak lagi tergantung pada anggaran pemerintah dalam memenuhi modalnya.
4. Kebijakan yang mengarah pada otonomi manajemen yang lebih modern sehingga mampu bersaing.
5. Karyawan harus jelas statusnya sebagai pe gawai perusahaan dan meningkatan profesinalisme dengan gaji yang kompetitif.

b. Debirokratisasi

Usaha yang dilaksanakan melalui kebijakan :

1. Pengendalian pertumbuhan pegawai negeri.
2. Pemenuhan kekurangan tenaga kerja dengan penetapan secara silang antar instansi, baik secara vertical maupun horizontal dan diagonal.
3. Bidang kelembagaan dengan upaya perampingan birokrasi dengan lebih mempertajam kewenangan/ tupoksi pekerjanya.
4. Memperbaiki struktur gaji, karier dan kesejahteraan yang lebih baik

2. Desentralisasi

Desentralisasi lebih di pandang sebagai upaya untuk mempercepat jalan pengambilan keputusan di tingkat daerah, dan bersifat pragmatis serta teknis ekonomi. Fokus pelaksanaannya dirintis pada:

1. Penyempurnaan mekanisme dalam pemerataan pemberian pelayanan kepada masyarakat ( delivery of service)
2. Kebijakan pembangunan lebih terkait pada masalah efi- Siensi dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber – sumber daya ekonomis yang ada , baik lokal , regional dan  nasional.

Ok gan sekian dulu artikel tentang Perubahan ekonomi dan Pergeseran Peran Pemerintah dan Reformasi Sektor Publik semoga bermanfaat..